Kabupaten Bekasi – Gunawan selaku pemerhati kebijakan publik mengapresiasi langkah berani yang diambil oleh Plt Bupati Bekasi dalam membuka secara transparan data anggaran pembangunan infrastruktur Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 kepada publik.
Menurut Gunawan, keputusan tersebut merupakan terobosan penting dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam hal keterbukaan informasi anggaran. Ia menilai, transparansi ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
“Ini keputusan yang sangat berani dan patut diapresiasi. Baru kali ini dalam sejarah pemerintahan di Kabupaten Bekasi, kepala daerah membuka secara detail anggaran pembangunan infrastruktur kepada masyarakat,” ujar Gunawan.
Dalam data yang dipublikasikan, anggaran pembangunan infrastruktur Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp1,2 triliun. Anggaran tersebut mencakup berbagai program strategis pembangunan, mulai dari peningkatan dan perbaikan jalan, pembangunan jembatan, drainase, hingga infrastruktur pendukung pelayanan publik lainnya.
Gunawan menegaskan, keterbukaan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi serta memastikan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran dan sesuai perencanaan.
Ia berharap langkah ini menjadi tradisi baru dalam pemerintahan daerah, tidak hanya di Kabupaten Bekasi tetapi juga di daerah lain.
“Dengan dibukanya data anggaran secara lengkap, masyarakat bisa mengetahui program apa saja yang akan dilaksanakan, berapa besar anggarannya, dan di mana lokasinya. Ini bentuk nyata transparansi yang selama ini diharapkan publik,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar transparansi tersebut diikuti dengan pelaporan berkala terkait progres pelaksanaan pembangunan, sehingga akuntabilitas tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan dan evaluasi.
Langkah Plt Bupati Bekasi ini dinilai sebagai momentum penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, sekaligus menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur secara terbuka dan bertanggung jawab.
