Foto Ketua DPW Asprumnas Jabar Abun Yamin Syam bersama Bupati Karawang terpilih H. Maslani
Kantor DPW Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) Jawa Barat resmi berpindah dari Kota Bandung ke Kompleks Sumarecon, Kabupaten Karawang.
Peresmian Kantor DPW Asprumnas Jabar di Kabupaten Karawang pada Senin (13/1/2025) dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Asprumnas, Syawali Priatna, sejumlah Ketua Asprumnas se-Jawa Barat, Wakil Bupati Karawang terpilih H. Maslani tampak hadir dalam peresmian tersebut.
Usai peresmian di hadapan para awak media, Syawali menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya peresmian Kantor DPW Asprumnas Jabar di Kabupaten Karawang yang saat ini dibawah komando Abun Yamin Syam.
Ketua DPW Asprumnas Jabar Abun Yamin Syam mengatakan“Kantor DPW Asprumnas Jabar di Karawang ini untuk permudah komunikasi berkumpul, kalau (lokasi) di Bandung itu mungkin agak terbeban dengan kondisi keadaan, waktu dan jarak tempuh,” .
Syawali menyampaikan, program kedepan Asprumnas adalah bagaimana memberikan akses KPR ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masuk kategori non bankable (tidak memiliki kriteria sebagai nasabah bank), di antaranya mereka pedagang sayur, gojek, ojol serta masyarakat yang selama ini belum punya rumah karena tidak miliki slip gaji atau slip gajinya bermasalah.
“Asprumnas hadir untuk memberi solusi sehingga masyarakat yang bagian dari saudara kita yang juga harus dipenuhi kebutuhan rumahnya,” ucapnya.
Syawali juga menegaskan bahwa Asprumnas sangat mendukung program 3 juta rumah yang digulirkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Saya mengajak Ketua DPW Asprumnas Jabar dan Ketua DPW lainnya seluruh Indonesia untuk sukseskan program 3 juta rumah ini,” kata Syawali.
Tempat yang sama, Abun menambahkan, dari kuota 3 juta rumah itu bagi para pengembang itu difokuskan dengan kuota yang 220 ribu.
“Hari ini sudah ketok palu untuk seluruh Indonesia kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) itu 220 ribu unit dengan komposisi dana dari APBN sebesar 75 persen dan dari perbankan 25 persen,” ungkapnya.
Sementara untuk komposisi yang diinginkan pihaknya adalah ditambah menjadi dari APBN sebesar 50 persen dan dari perbankan 50 persen, nanti jatuhnya menjadi 330 ribu unit.
“Nah saya khawatir kalau seandainya tahun 2025 ini kuotanya hanya 220 ribu unit ini akan habis di pertengahan tahun ini, maka kita melalui DPP mengusulkan jangan sampai teman-teman pengembang yang sedang membangun hari ini khususnya di Jawa Barat terkendala dengan kuota lagi, kuota akan habis lagi, sedangkan data hari ini masyarakat Indonesia yang belum punya rumah ada 13 juta orang, nah jika setiap tahun hanya 220 ribu unit, akan berapa puluh tahun lagi deadlock perumahan ini, jadi saya mohon agar DPP Asprumnas agar kuota ini ditambah,” tegasnya.
Menanggapi permintaan Abun, Syawali berupaya mendongkrak kuota tersebut dengan cara bersinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pemerintah terkait seperti BPN/ATR, Kemendagri dan pihak OJK dan pihak lainnya.
“Kami juga mengusukan terkait kemudahan perizinan, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi, memahami bahwa betapa pentingnya perizinan itu dipercepat, makin cepat itu makin baik, dari calon konsumen itu lebih cepat punya rumah dan pihak pengembang tidak berdampak pada pinjamannya berlarut lama,” paparnya.
Syawali pun mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menghapus Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam rangka mendukung program 3 juta rumah.
“Inilah yang membuka mata mereka lebar-lebar bahwa ini demi untuk mempermudah masyarakat mi
