Kabupaten Bekasi – Penggunaan dana desa di Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Karawang, kembali menuai sorotan. Pasalnya, sejumlah program ketahanan pangan yang dibiayai melalui pagu anggaran dana desa dinilai tidak nampak hasilnya dan tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2022 Desa Sukaasih menerima kucuran dana desa sebesar Rp. 1.454.422.000 yang sebagian diperuntukkan untuk program penguatan ketahanan pangan tingkat desa seperti lumbung desa dengan nilai Rp. 174.521.000.
Selanjutnya, di tahun 2024 desa tersebut kembali menerima dana desa sebesar Rp. 1.240.380.000, di mana Rp. 72.050.400 dialokasikan untuk program serupa. Kemudian, pada tahap pertama tahun 2025, Pemerintah Desa Sukaasih kembali mengalokasikan Rp. 157.704.000 untuk program peningkatan produksi peternakan, meliputi pengadaan alat produksi, pengolahan hasil ternak, hingga pembangunan kandang.
Namun, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Bangsa Reformasi ( LSM GBR), Idhay, menduga kuat bahwa program-program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Warga sekitar pun mengaku tidak merasakan adanya manfaat nyata dari program ketahanan pangan yang telah digelontorkan miliaran rupiah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa.
“Kami melihat anggaran dana desa yang cukup besar ini tidak nampak hasilnya. Warga pun tidak merasakan manfaat dari program ketahanan pangan yang seharusnya bisa membantu kebutuhan pokok masyarakat. Kami menduga kuat ada penyelewengan dalam pengelolaan dana desa di Sukaasih,” tegas Idhay, Ketua LSM GBR, Jumat (22/08/2025).
Lebih lanjut, Idhay meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan melakukan audit terhadap penggunaan dana desa di Sukaasih. Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu.
“Kami mendesak pihak inspektorat dan APH untuk segera memeriksa aliran dana desa Sukaasih. Jangan sampai program ketahanan pangan hanya jadi formalitas di atas kertas, sementara masyarakat tidak pernah merasakan hasilnya,” tandasnya. (Red)
