Karawang, Beritanet – Tahapan pemutakhiran data pemilih oleh petugas Pantarlih KPUD Kabupaten Karawang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karawang tahun 2024 diduga diwarnai aksi pemotongan dana transport sebagian petugas.
Seperti dikutip dari Nuansametro.com dugaan pemotongan terjadi di Kecamatan Karawang Barat.
Diketahui, uang transport bagi petugas pantarlih adalah sebesar Rp 150.000, namun ada sebagian petugas hanya menerima uang sebesar Rp 100.000.
Salah seorang petugas Pantarlih yang enngan disebut namanya mengatakan tidak tahu kalau uang transport yang diterimanya adalah Rp 150.000.
“Saya waktu pelantikan hanya menerima Rp 100.000,” ujarnya singkat.
Berbeda dengan petugas Pantarlih lain yang ada di Kecamatan Karawang Timur yang menerima uang transport sebesar Rp 150.000.
“Kalau saya sih Rp 150.000, dan yang juga sama,” ujar salah seorang petugas Pantarlih Kecamatan Karawang Timur yang juga enggan disebutkan namanya.
Sementara itu Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karawang Barat, Yusuf Sopian, saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu adanya pemotongan uang transport Pantarlih di wilayahnya.
“Saya baru mendengar ada kejadian ini (dugaan pemotongan uang transport Pantarlih, red), ini akan saya tanyakan dulu ke PPS (Panitia Pemungutan Suara),” ujar Yusuf di Kantor PPK Karawang Barat, Jumat (5/7).
Yusuf menjelaskan bahwa pada Pemilu lalu juga ada kabar dugaan pemotongan dana operasional KPPS yang ternyata itu untuk pembayaran pemeriksaan kesehatan di Puskesmas.
“Waktu Pemilu juga terjadi pemotongan dana operasional KPPS, ternyata itu untuk membayar cek kesehatan di Puskesmas. Karena setiap anggota KPPS itu wajib melampirkan surat sehat dari Puskesmas dan KPPS mungkin belum mempunyai uang, jadi mereka sepakat untuk membayarnya dari dana operasional tersebut,” tutur Ketua PPK.
Lebih lanjut Yusuf mengatakan bahwa dia selalu mengimbau kepada PPS untuk selalu melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
“Saya di grup PPK selalu mengimbau kepada semua PPS untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, untuk menghindari terjadinya kegaduhan,” ujar Yusuf Sopian.
Menurut Yusuf, dugaan pemotongan tersebut juga ada kemungkinan untuk membayar biaya cek kesehatan ke Puskesmas seperti pada Pemilu lalu.
“Mungkin saja seperti pada Pemilu lalu, yaitu untuk membayar biaya cek kesehatan. Surat Keterangan Sehat itu juga salah satu persyaratan bagi yang mendaftar sebagai anggota Pantarlih. Kalau kita di PPK secara administrasi itu lengkap, mengenai teknis pembayarannya diserahkan ke masing-masing PPS dan yang bersangkutan,” ungkapnya. (Ist/red)