KARAWANG – Pengelolaan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) di lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Karawang menjadi sorotan. Ghozali Center Indonesia (GCI) secara resmi menyampaikan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang terkait dugaan pengondisian penyedia hingga transaksi paket pekerjaan yang dinilai perlu ditelusuri aparat penegak hukum.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan GCI dengan mendatangi Kantor Kejari Karawang, Rabu (11/11/2026), sekitar pukul 11.20 WIB.
Langkah GCI membawa persoalan ini ke kejaksaan bukan tanpa alasan. Sebelumnya, lembaga tersebut telah meminta penjelasan langsung kepada pihak DPKPP Karawang melalui audiensi pada Selasa (3/11/2026). Namun, dalam pertemuan itu, rombongan GCI hanya diterima Sekretaris DPKPP, Angga Satria Atmaja, karena belum berhasil menemui Kepala Dinas maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Direktur GCI, Lili Gojali, sebelumnya mempertanyakan tata kelola paket pekerjaan Pokir, mulai dari pembagian kewenangan pejabat, mekanisme penunjukan atau pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan pekerjaan.
Menurut GCI, sejumlah aspek tersebut membutuhkan keterbukaan agar tidak menimbulkan ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan. Terlebih, anggaran yang dikelola merupakan bagian dari keuangan negara yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
GCI juga menyoroti dugaan adanya pengondisian penyedia serta transaksi dalam pengelolaan paket pekerjaan. Dugaan tersebut menjadi salah satu materi yang disampaikan melalui laporan pengaduan kepada kejaksaan.
Pengurus GCI, Apriyona, ST, menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran Pokir harus memiliki kejelasan dalam proses perencanaan, pengadaan, hingga hasil pekerjaan.
“Kami ingin semuanya terang. Mulai dari perencanaan, penentuan lokasi, proses pengadaan, siapa penyedianya, nilai kontrak, sampai realisasi pekerjaan. Jangan sampai anggaran untuk kepentingan masyarakat justru menjadi ladang transaksi,” tegas Apriyona.
Ia menilai, transparansi menjadi prinsip mendasar dalam pengelolaan anggaran publik. Karena itu, GCI mendorong agar seluruh tahapan pekerjaan diperiksa secara objektif, termasuk menelusuri kemungkinan adanya intervensi pihak tertentu dalam menentukan penyedia maupun pembagian paket proyek.
Melalui laporan tersebut, GCI meminta Kejari Karawang melakukan penelaahan secara serius terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan paket Pokir di DPKPP. Penelusuran diharapkan mencakup dokumen perencanaan, proses pengadaan, identitas penyedia, nilai kontrak, hingga kesesuaian realisasi pekerjaan di lapangan.
Bagi GCI, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut administrasi proyek, melainkan juga menyangkut integritas pengelolaan uang negara. Apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum, mereka berharap aparat penegak hukum mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Kini, tindak lanjut laporan tersebut menjadi kewenangan Kejari Karawang. Publik pun menunggu apakah dugaan yang disampaikan GCI akan menemukan indikasi penyimpangan berdasarkan hasil penelusuran aparat penegak hukum.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Kepala DPKPP Karawang maupun PPK terkait dugaan yang dilaporkan GCI. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat bukti dan keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
