Karawang -Pemerintah Kabupaten Karawang mengambil langkah tegas dalam menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kelontong di tingkat akar rumput. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pembatasan ketat terhadap izin operasional jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret, agar tidak melakukan ekspansi yang terlalu jauh ke area pedesaan.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah tidak akan lagi menerbitkan izin operasional baru bagi toko swalayan modern yang menyasar wilayah perkampungan. Hal ini dilakukan demi memitigasi potensi gesekan sosial serta melindungi roda perekonomian para pedagang kecil di dusun-dusun yang kian terhimpit oleh gurita korporasi ritel massal.
“Tapi yang jelas, saya tidak berikan izin yang ada di wilayah sampai ke desa, sampai ke dusun. Kalau jalan-jalan utama seperti hari ini, ya saya pikir kan memang itu sudah ada dari dulu, existingnya,” ujar Aep, Senin, 1 Juni 2026.
Langkah perlindungan ini diambil bukan tanpa alasan. Berdasarkan evaluasi di lapangan, ekspansi toko ritel modern yang merambah hingga ke pelosok dusun sempat memicu resistensi dan konflik vertikal di tengah masyarakat. Salah satu insiden nyata yang menjadi perhatian serius jajaran pemerintah daerah adalah kericuhan yang sempat terjadi di area pemukiman padat penduduk beberapa waktu lalu.
Aep mencontohkan konflik yang sempat pecah di Desa Gintung Kerta akibat adanya toko modern yang didirikan jauh di dalam wilayah lingkungan rukun tetangga. Keberadaan ritel tersebut dinilai langsung mematikan omzet warung-warung rumahan di sekitarnya, sehingga memicu gelombang protes dari warga lokal yang mengandalkan mata pencaharian dari berdagang secara mandiri.
“Itu kan sampai ke dalam banget, waktu itu juga ada sempat ricuh, rame di Desa Gendung Kartor. Bukan di jalan desanya loh, itu di dusunnya! Udah gitu di situ kan juga banyak pelaku usaha dagang-dagang kecil, nah itu yang kita pertimbangkan,” kata Aep.
Lebih lanjut, mengenai isu adanya penutupan beberapa gerai swalayan modern di sejumlah daerah yang dikaitkan dengan kehadiran Koperasi Desa (Kopdes), Bupati Aep meminta publik agar bersikap objektif dan tidak berspekulasi.
Menurutnya, dinamika penutupan atau operasional suatu jaringan usaha ritel merupakan murni fenomena pasar ekonomi yang dipengaruhi oleh kalkulasi untung dan rugi dari pihak manajemen pengusaha itu sendiri.
Kendati kewenangan regulasi perizinan terintegrasi saat ini berbasis elektronik dari pemerintah pusat (Online Single Submission / OSS), Pemkab Karawang tetap melayangkan nota aspirasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta kementerian terkait. Langkah diplomasi birokrasi ini ditempuh agar pemetaan zonasi perdagangan regional tetap menghormati kearifan lokal serta menjaga ruang hidup ekonomi rakyat kecil di seluruh pelosok wilayah Karawang
