DPRKP Nyatakan Ada 252 Perumahan Belum Serah Terima PSU ke Pemkab Karawang 

Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang, Asep Hazar

Karawang -Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang selenggarakan Sosialisasi dan Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang diselenggarakan di Galeri Bale Indung, Kamis (19/11/2026).

Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang, Asep Hazar, mengatakan “bahwa penyerahan PSU merupakan kewajiban pengembang perumahan agar fasilitas yang dibangun dapat menjadi aset pemerintah daerah dan selanjutnya dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ia menyampaikan, pelaksanaan penyerahan PSU mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Asep hazar menjelaskan “Berdasarkan rekapitulasi data Bidang PSU Dinas PRKP, dari 559 perumahan yang terdata di Kabupaten Karawang, sebanyak 306 perumahan telah melaksanakan proses serah terima. Sementara itu, 252 perumahan lainnya masih belum menyelesaikan proses perlengkapan tersebut” dan 26 perumahan serah terima secara Mandiri

Belum diserahterimakannya PSU berimplikasi terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pemeliharaan maupun perbaikan fasilitas di lingkungan perumahan.

Dengan belum adanya penyerahan resmi, pemerintah kabupaten belum dapat mengalokasikan APBD untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan lingkungan yang rusak pada kawasan perumahan tersebut.

Karena itu, percepatan proses serah terima PSU dinilai penting agar fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi tanggung jawab pengembang dapat beralih pengelolaannya kepada pemerintah daerah sesuai prosedur.

“Sosialisasi ini juga menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi pertanahan, serta pelaku usaha properti untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme dan kewajiban penyerahan PSU”.

Sejumlah unsur turut hadir, di antaranya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),Ditjen Kemendagri Kejaksaan Negeri Karawang, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta asosiasi pengembang perumahan.

Melalui kegiatan tersebut, Dinas PRKP berharap tingkat kepatuhan pengembang terhadap kewajiban penyerahan PSU semakin meningkat. Sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat juga diharapkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan PSU di Kabupaten Karawang.

“Dengan demikian, fasilitas lingkungan perumahan yang selama ini belum memiliki kejelasan pengelolaan dapat segera ditangani secara terencana, sehingga masyarakat memperoleh kepastian pelayanan dan infrastruktur lingkungan yang lebih baik”, tutup Asep Bazar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *