Karawang, Beritanet – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, H. Asep Syaripudin membantah tudingan Ketua KNPI Kabupaten Karawang, Guntar Mahardika, S.E, M.M tidak memperjuangkan pembuatan Detail Enginering Design (DED) renovasi gedung KNPI.
Asep Syaripudin yang akarab disapa Asep Ibe mengaku itu hanya dianggap sebagai miskomunikasi.
“Ini sebenarnya hanya terjadi miskomunikasi,” kata Asep Ibe kepada awak media.
Lebih lanjut Asep Ibe meceritakan kronologis hingga terjadinya miskomunikasi yang berujung tudingan Ketua KNPI pada dirinya.
“Berawal dari ketika saya berusaha memfasilitasi usulan KNPI Karawang dengan mempertemukan Guntar dan Kasi Tata Bangunan DPUPR Karawang di suatu cafe di Karawang,” katanya.
“Dalam pertemuan itu kami sampaikan bahwa usulan KNPI soal DED. Ada beberapa alternatif solusi dalam merealisasikan usulan DED itu bisa melalui program regular maupun dengan pokir,” tambahnya.
Komunikasi di cafe itupun dianggap Asep Ibe telah selesai dan akan diproses pihak Dinas sebagai bentuk respon dari aspirasi yang diajukan KNPI Karawang.
“Pesan – pesan itu telah tersampaikan kepada Kasi Tata Bangunan. Asumsi saya hal itu telah ditindaklanjuti oleh jajaran KNPI dengan Dinas PUPR,” sambungnya.
Kembali menyinggung soal realisasi usulan, Asep Ibe mengatakan tidak harus terfokus pada pemanfaatan pokir Dewan namun Dinas juga bisa memanfaatkan dana hibah dalam membiayai usulan, terlebih kondisi pokir saat ini tengah carut marut.
“Namun maksud saya itu tidak tertangkap oleh Dinas yang bersangkutan, hingga ternyata Dinas terkait tidak merealisasikan usulan tersebut,” ungkapnya.
Mengantisipasi persoalan ini melebar, Asep Ibe akan mengundang sejumlah instansi pemerintah Kabupaten Karawang yang berkaitan, agar segera menemukan solusi permasalahan, kendati sebenarnya persoalan yang berkaitan dengan pembangunan temasuk DED merupakan domain kerja Komisi III DPDR Kabupaten Karawang.
“Dengan adanya pemberitaan masalah itu, kami akan secepatnya mengundang hearing Bappeda, Disdikpora, Bidang Tata Bangunan PUPR Karawang beserta BPKAD untuk menindaklanjuti permasalahan usulan DED,” katanya.
“Walau sebenarnya DED pembangunan renovasi gedung KNPI itu domainnya Komisi III yang membidangi insfrastruktur, tapi kami Komisi IV yang bermitra dengan KNPI mencoba untuk merealisasikan usulan mereka,” pungkasnya. (red)
