Ilustrasi
Kabupaten Bekasi – Kekosongan puluhan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi perhatian publik. Tercatat sekitar 80 posisi jabatan belum terisi pejabat definitif, sehingga untuk sementara dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).
Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat terkait lambannya pengisian jabatan tersebut. Namun, sejumlah pihak menegaskan bahwa proses pengangkatan pejabat definitif tidak bisa dilakukan secara instan.
Ketua Umum LSM SNIPER, Gunawan, menjelaskan bahwa publik perlu memahami mekanisme birokrasi yang harus dilalui, terutama dalam situasi kepala daerah dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
“Yang harus dipahami publik saat ini, untuk mengisi kekosongan jabatan dengan pejabat definitif tidaklah mudah. Prosesnya panjang dan harus melalui tahapan birokrasi,” ujar Gunawan.
Ia menambahkan, kewenangan Plt kepala daerah dalam melakukan pengangkatan pejabat sangat terbatas dan harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah yang lebih tinggi.
“Plt kepala daerah harus mengajukan izin terlebih dahulu ke pemerintah provinsi dan juga ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak bisa langsung menetapkan pejabat definitif,” jelasnya.
Menurutnya, prosedur tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, khususnya dalam masa transisi kepemimpinan.
Sementara itu, pengamat administrasi publik, Joni Sudarso, S.H., M.H., CLA, menilai bahwa kondisi kekosongan jabatan dalam jumlah besar memang berpotensi memengaruhi kinerja birokrasi, namun tetap harus disikapi secara proporsional.
“Secara ideal memang jabatan diisi oleh pejabat definitif agar pengambilan keputusan lebih optimal. Tapi dalam kondisi tertentu, seperti saat dipimpin Plt, ada pembatasan kewenangan yang harus dihormati,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa aturan tersebut bertujuan menjaga netralitas dan stabilitas birokrasi, terutama menjelang atau setelah proses politik tertentu.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bekasi disebut terus berupaya menjalankan roda pemerintahan secara maksimal meskipun banyak jabatan diisi oleh Plt.
Seorang pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
“Walaupun masih banyak Plt, kami tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Semua berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Kekosongan jabatan ini diharapkan dapat segera terisi secara definitif setelah seluruh proses administrasi dan perizinan dari pemerintah pusat maupun provinsi rampung.
Publik pun diimbau untuk memahami bahwa proses tersebut memerlukan waktu dan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
