Karawang – Komisi 2 DPRD Karawang mengingatkan keras Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ( DPKP) Kabupaten Karawang agar melakukan reformasi kinerja pelayanan publiknya terhadap petani dan peternak di Kabupaten Karawang.
” kami minta ada perbaikan kinerja Dinas Pertanian, karena urusan pertanian dan peternakan itu urusannya perut rakyat, tegas Sekretaris Komisi 2 DPRD Karawang yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD setempat, Natala Sumedha pada Sabtu siang, 13 Desember 2025.
” kita ingin yang terbaik bagi hidup petani kita, termasuk bantuan alsintan bagi petani dan lainnya. Kita ingin pemda Karawang benar – benar bisa hadir membawa solusi pasti di tengah kesulitan hidup masyarakat petani dan peternak Kabupaten Karawang saat ini, sambung Natala.
Terkait ini, Komisi 2 DPRD diKarawang pada Kamis siang 11 Desember 2025 menyambangi Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi guna studi banding pelaksanaan asuransi Usaha Tani (AUTP ) Program sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk perlindungan petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam dan atau kekeringan, serta berdiskusi soal asuransi hewan ternak sebagai perlindungan finansial bagi peternak akibat kematian, kecelakaan dan atau pencurian ternak.
” Kita pilih Kabupaten Bekasi untuk studi banding mengingat bagusnya support diberikan Pemerintah Daerah dan Dinas Pertanian setempat kepada petani soal pengadaan Alsintan bagi petani,kata Natala.
” Kamis kemarin tanggal 11 Desember 2025 kami dari Komisi 2 DPRD Karawang melakukan studi banding ke Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi. Kemudian keesokan harinya Jum,at 12 Desember 2025, kami mendatangi Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Kementrian Pertanian Republik Indonesia, guna membahas keinginan petani Karawang menggunakan kembali pupuk SP36 yang menurutnya telah teruji hasilnya menguntungkan panen padinya, namun kini pupuk subsidi SP36 itu menghilang, kata Natala.
” bersama Ditjen PSP Kementan RI kamipun membahas soal asuransi petani dan peternak Karawang ,serta membahas soal peralatan mesin pertanian ( Alsintan) bagi petani. Atas usulan kami sampaikan, pihak Kementan RI menampung itu, untuk kemudian diteruskan kepada Menteri Pertanian RI dan dibahas dalam rapat DPR RI. harapan kami usulan itu bisa masuk di anggaran tahun 2026, pungkas Natala.
