Jakarta -Badan Kesehatan Dunia atau WHO menerbitkan Global TB Report 2025 pada 12 November lalu. Data yang digunakan adalah kompilasi dari tahun 2024 yang mana secara global estimasi kasus TB sebesar 10,7 juta orang dengan 1,23 juta kematian.
Sebagian besar kasus TB disumbangkan dari negara dengan beban TB tertinggi. Delapan negara tertinggi penyumbang kasus TB adalah India (25%), Indonesia (10%), Filipina (6,8%), Cina (6,5%), Pakistan (6,3%), Nigeria (4,8%), Republik Demokratik Kongo (3,9%) dan Bangladesh (3,6%).
Cukup berbeda dari tahun sebelumnya, dimana Cina menempati posisi ketiga setelah Indonesia, namun saat ini Cina mengalami penurunan angka TB, sehingga posisi ketiga digantikan oleh Filipina, ini sebuah langkah baik untuk Cina. Indonesia sendiri tidak ada perbedaan dan tetap konsisten berada di posisi kedua dunia.
Menyikapi hal tersebut, dr Triya Novita Dinihari selaku plh direktur penyakit menular menjelaskan, “TB itu bukan hanya soal batuk dan sputum dahak yang diperiksa, tapi lebih kompleks, apakah pasien memiliki tempat tinggal layak atau tidak, pekerjaan yang layak atau tidak. Bahkan untuk pemeriksaan dahak gak setiap puskesmas ada alatnya” ujar dr. Dini dalam acara Hari Kesehatan Nasional di Jakarta (12/11/2025).
Selain itu, Prof Erlina selaku Dewan Penasihat Stop TB Partnership Indonesia (STPI) sekaligus guru besar FKUI menuturkan “Kendala TB di Indonesia ini masih sama aja dari dulu, menemukan kasusnya sangat menantang yang gak bisa ditemukan sampai 100%. Bahkan yang udah ditemuin ini gak semuanya jalani pengobatan sampai selesai” ujar Prof Erlina dalam acara yang sama.
Penyakit TB sendiri menjadi program prioritas Presiden Prabowo. Tak hanya itu, inovasi yang telah ditemukan saat ini sudah menjadi angin segar, diantaranya pengobatan regimen jangka pendek yang dikenal dengan BPaL untuk pasien TB-RO yang awal pengobatan bisa 24 bulan sekarang bisa sampai 6 bulan saja, vaksin TB M72 yang sudah masuk uji klinis fase 3 di Indonesia, hingga adanya vaksin inhalasi terbaru yang baru masuk fase 1 uji klinis dilakukan di Indonesia.
dr. Henry Diatmo, MKM selaku Direktur Eksekutif STPI mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah berada dalam jalur yang baik karena Indonesia sudah ada Perpres No.67 tahun 2021 yang bahas TB secara komprehensif walaupun sedang dalam tahap revisi. Semua pihak harus terlibat, tidak hanya kemenkes, tapi kementerian/lembaga lain, masyarakat, sektor swasta, peneliti, media, dan lainnya harus terlibat.
Beliau juga menegaskan bahwa ada hal yang perlu diperhatikan pemerintah yaitu soal pendanaan. Mengingat pendanaan program TB pada beberapa tahun lalu masih didukung dana hibah, maka harus dipersiapkan langkah tepat selanjutnya, “Indonesia harus mandiri. Ada APBN maupun APBD yang perlu dikerahkan untuk program TB sendiri agar wacana Indonesia bebas TB bisa segera terwujud” ujar dr. Henry.
