KARAWANG – Rumah Sakit Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang yang belum diresmikan itu kembali bikin heboh. Setelah rekuitmen pegawai yang bikin gaduh, muncul lagi masalah baru yaitu Wibsite resmi RSUD Rengasdengklok diduga hasil copypaste dari wibsite rumah sakit di Kalimantan Barat. Itu bisa dibuktikan dengan masih tercantumnya wilayah Kalimantan Barat dihalaman situs RSUD Rengasdengklok.
Direktur Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana mengatakan pembangunan website resmi RSUD Rengasdengklok dinilai janggal. Alasannya wibsite tersebut merupakan hasil copypaste dari website RSUD di Kalimantan Barat. “Website tersebut sudah dipublikasi untuk umum. Namun setelah dibuka kok masih ada Kalimantan Barat nya. Ini kan aneh dan janggal menurut saya,” kata Ricky, Selasa (9/9/25).
Menurut Ricky, kejadian di website RSUD Rengasdengklok sudah memalukan dan terkesan tidak profesional. Padahal anggaran pembuatan website tersebu diduga mencapai ratusan juta rupiah. Fakta itu membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa anggaran sebesar itu website yang ditampilkan tidak memiliki orisionalitas. “Setelah kita amati ini hanya disalin saja dari daerah lain,” katanya.
Ricky.mempertanyakan mengapa website sudah dipublikasi padahal belum selesai. Dia juga mempertanyakan tanggungjawab Dinas Kesehatan selaku pengguna anggaran atau pihak penyedia jasa atau deplover. Penyedia jasa tidak melakukan penggalian data, riset dan konten langsung dari RSUD Rengasdengklok malah mengambil materi dari luar daerah. ” Kalau sudah seperti ini mereka sudah ceroboh dan tidak profesional,” katanya.
-
Menurut Ricky ada dugaan keterlibatan pejabat di Karawang dengan pihak pengelola website di Kalimantan yang menjadi sumber konten copy paste tersebut. KBC meminta Dinas Kesehatan memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait pengadaan jasa pembuatan jasa pembuatan website di RSUD Rengasdengklok. Dia juga mendesak Kepala Kejasaan Negeri ( Kejari) Karawang melakukan penyelidikan.menyeluruh mengingat dugaan kuat adanya penyalahgunaan anggaran publik. “Kami akan mengawal terus masalah ini sampai tuntas. Apalagi kenapa harus Kalimantan ini bukan
kebetulan.
