Karawang, Beritanet – Upaya puluhan masyarakat Citaman Desa Amansari Kecamatan Pangkalan selama dua tahun dalam memperjuangkan haknya akhirnya kandas saat ratusan petugas gabungan (TNI dan Polri) melaksanakan putusan Pengadilan Negeri, melakukan penggusuran rumah mereka, Senin (30/01).
Sebanyak 24 rumah dari 46 Kepala Keluarga Desa Amansari akhirnya harus pasrah dan meratapi nasib melihat tempat tinggalnya rata dengan tanah, karena lahan yang ditempatinya dipergunakan untuk pembangunan Tol Jakarta – Cikampek II.
Alih – alih memberikan dukungan saat warga berjuang selama Dua Tahun, Pemeritahan Kabupaten Karawang tak terlihat batang hidungnya, alias absen saat eksekusi berlangsung, sikap Pemkab Karawang seolah tutup mata atas masyarakat yang padahal merupakan tanggungjawabnya.
Sikap lepas tanggungjawab Pemkab Karawang itu memicu kritik dari Ketua Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Karawang, Asep Agustian, S.h, M.H. Ia sangat geram dan menyayangkang ketidakhadiran Pemkab Karawang untuk measyarakat Amansari, sebagai betuk tanggungjawabnya.
“Kemana bupati?, kemana para pejabat pemda?. Dimana mukanya para anggota DPRD dari mulai kabupaten, provinsi sampai anggota DPR RI,” sindir Askun sapaan akrab Asep Agustian, Rabu (01/02).
Padahal kata Askun, 46 kepala keularga yang mendiami 24 rumah yang tergusur di Citaman terlihat sangat berharap hadirnya pemerintah daerah dan para wakil rakyat yang setiap kali pemilu selalu datang kepada mereka untuk meminta suara.
“Pejabat-pejabat ini dari bupati sampai dewan lihat tidak rakyatnya nangis, rakyatnya pingsan lihat rumahnya diratakan dengan Beko?. Ini para wakil rakyat yang setiap pemilu datang mengemis meminta suara, kemarin pas eksekusi tidak terlihat mukanya datang mendampingi rakyatnya,” sindir Askun lagi.
“Mereka ini mikir tidak sih, rakyatnya yang tergusur setelah rumahnya diratakan dengan tanah akan tinggal dimana?. Mereka pernah membayangkan tidak jika hal serupa terjadi kepada anggota keluarganya?,” timpalnya.
Kepada awak media, Askun juga menyoroti perihal pengamanan eksekusi lahan oleh aparat gabungan yang dinilai terlalu berlebihan. Yaitu dimana ada ratusan personel aparat gabungan taktis yang turun ke Citaman.
Sehingga kondisi ini menciptakan suasana ketakutan bagi warga. Bahkan aparat kepolisian sudah berjaga-jaga di lokasi, sebelum hari H eksekusi.
“Saya baca di berita sampai 300 personel. Sedangkan rumah yang mau dieksekusi itu cuma 26 kepala keluarga. Buset deh, sudah kayak mau ngepung teroris saja,” katanya.
Diyakini Askun, sebenarnya tidak ada satupu warga Citaman yang ingin menentang kebijakan pemerintah dalam hal ini pembangunan Japek 2 yang masuk dalam Pronas. Namun demikian, tentu nilai-nilai kemanusiaan harus diterapkan dalam setiap proses pembangunan negara.
“Yang ada warga makin takut. Saya rasa mereka tidak ada yang mau menentang negara. Cepat atau lambat, proyek strategis nasional memang pasti berjalan. Hanya saja ini loh ada yang belum diperlakukan adil. Tempuh dulu itu seharusnya,” tandas Askun. (Ist/red)
