Karawang, Beritanet – Ketua Divisi Hukum DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Barat, Ujang Suhana, S.H mengungkap penyebab penyerahan Fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos fasum) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang sulit.
“Iya setelah mendengar banyaknya pemberitaan terkait banyak perumahan yang belum menyerahkan Fasos fasum, menjadi perhatian kami,” ujar Ujang Suhana, S.H saat diwawancarai Beritanet.com dikantornya, Rabu (27/03/24).
“Kami kira banyaknya perumahan belum serahkan Fasos fasum bukan tanpa sebab,” imbuhnya.
Lebih lanjut Ujang mengungkap ada oknum di eksekutif yang mempersulit para depelover dalam meyerahkan Fasos fasum kepada Pemkab Karawang.
“Memang tidak semua perumahan belum menyerahkan Fasos fasum, yang jelas dulu kami kesulitan dalam menyerahkan fasos fasum, disebabkan adanya biaya siluman yang tinggi oleh oknum,” jelasnya.
Ditanya soal pengertian dari biaya siluman, dengan lugas Ujang menjawab berkaitan dengan sistem tidak wajar yang dimainkan oleh oknum diluar ketentuan penghambat penyerahan fasos fasum.
“Menurut ketentuan kan penyerahan fasos fasum itu gratis, hanya saja pada prosesnya, seperti sertifikasi lahan ploting untuk fasos fasum memang dibebankan pada depelover, biaya non formal yang dimaksud adalah biaya tinggi yang diminta oleh orang – orang (oknum) di dalam maupun diluar pemerintahan,” jelasnya.
“Kalau yang saya ketahui dulu banyak oknum – oknum demikian, contohnya oknum itu mengaku orang dekat atau tim ses penguasa, lalu meminta biaya tinggi dengan janji agar dalam proses penyerahan fasos fasum itu tidak dipersulit, jadi butuh biaya untuk si A si B dan lainnya,” tambahnya.
Ujang mengatakan, proses penyerahan Fasos fasum tidak dikenakan biaya itu akan mudah dilaksanakan oleh para depelover, jika tidak ada oknum – oknum yang mencari manfaat atas penyerahan Fasos fasum.
“Jika biaya untuk makan petugas dari Pemkab seperti kegiatan survey atau pengukuran sih kami anggap wajar, itu bukan termasuk pungli tapi itu bagian dari jasa dan penghargaan, karena nilainya tidak seberapa, tapi jika ada yang minta biaya tinggi dengan janji untuk mempermudah proses untuk penyerahan Fasos fasum itu yang memberatkan kami,” katanya.
Kendati demikian Ujang menyambut baik himbauan Pemkab Karawang saat ini untuk para depelover segera menyerahkan Fasos fasumnya, dengan catatan sesuai ketentuan.
“Kami sangat mendukung dan kamipun selalu mensosialisasikan kepada anggota depelover yang tergabung di APERSI, tapi alhamdulilah di APERSI tidak banyak kok, belum lama saya juga sudah melakukan komunikasi dengan ATR/BPN Karawang perihal pengurusan penyerahan Fasos fasum,” katanya.
“Dari dulu saya yang paling ngotot dan gencar agar persoalan penyerahan fasos fasum ini segera diselesaikan, tentunya dengan ketentuan yang berlaku, sehingga para depelover bisa menyerahkan Fasos fasum sebagaimana mestinya,” tandasnya. (red)
