Kemelut Fee Pokir Dewan Karawang Seret Eksekutif, Askun Minta Kejari Periksa Bupati Dan Wakil Bupati

0
95

Karawang, Beritanet – Kemelut fee Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang mulai menyeret pihak eksekutif pemerintahan Kabupaten Karawang.

Tuntutan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang untuk memeriksa Bupati, Wakil Bupati, termasuk Sekda terkait kemelut fee Pokir tersebut, disuarakan oleh Ketua Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Karawang, Asep Agustian, S.H, M.H

“Periksa juga bupati dan wakil bupati jangan hanya anggota DPRD. Apalagi justru pihak eksekutif paling banyak mendapat pokir. Perbandingannya 30 persen anggota DPRD dan 70 persen itu eksekutif,” kata Askun sapaan akrab Asep Agustian kepada Beritanet.com, Senin (29/5).

Sebelumnya, rencana Kejari Karawang akan memeriksa sejumlah Dewan Karawang terkait dugaan adanya fee Pokir juga diapresiasi Askun, namun menurutnya, semua pihak termasuk eksekutif perlu dimintai keterangan, agar mendapat kepastian hukum.

Askun mengaku jika dirinya sudah lama mendengar terkait isu adanya transaksi dalam proyek pokir. Kongkalikong antara penerima pokir dengan pihak kontraktor memang sudah menjadi rahasia umum.

“Isu inikan sudah lama kita dengar, makanya dengan diperiksa oleh kejaksaan, masyarakat mendapat kepastian hukum,” terangnya.

Lebih lanjut Askun mengingatkan Kejaksaan agar tidak memaksakan dalam pemeriksaan, dan menghentikan pemeriksaan jika tidak didasari oleh bukti – bukti yang kuat.

“Kalau ada buktinya harus lanjut terus siapapun mereka jangan takut karena masyarakat mendukung kejaksaan. Namun kalau tidak ada bukti sebaiknya segera dihentikan,” katanya.

Ditegaskan Askun agar Kejaksaan juga memeriksa Bupati dan Wakil Bupati, yang dikabarkan mempunyai paling banyak Pokir.

“Periksa jangan tebang pilih. Siapapun yang bersalah harus diproses,” tegasnya.

“Periksa semuanya agar publik tidak menuding pihak Kejari diskriminatif,” timpalnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Karawang, Martha Parulina Berliana, mengatakan, setelah pihaknya menelaah terkait laporan masyarakat tentang dugaan adanya fee 5 persen dari anggaran pokir, pihaknya meningkatkan status kasus ini menjadi penyelidikan. Maka dari itu dipandang perlu untuk memanggil dan memeriksa semua penerima dana pokir.

“Jadi penerima pokir itu bukan hanya pihak legislatif tapi juga eksekutif dan semuanya akan kita panggil,” kata Martha Parulina Berliana, Jumat (27/5/22).

Menurut Martha siapapun penerima pokir akan diperiksa. Jika bupati dan wakil bupati menerima pokir tetap harus diperiksa. Namun dia belum bisa memastikan kapan akan memeriksa bupati dan wakil bupati.

“Semua mengikuti proses dan tahapan tidak bisa memeriksa seluruhnya secara bersamaan. Kapan pastinya saya belum tahu, tapi pasti akan kita jadwalkan,” ujarnya. (red).