Pemerintah Lengah, Pengepul Nakal Masih Kelola Limbah Medis di Sekitar TPA Sumurbatu dan TPST Bantargebang

0
144

Ditulis Oleh Bagong Suyoto Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)
Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI)

Bekasi -Baru saja kita memperingat Hari Bumi Sedunia pada 22 April 2022, semua orang agar menjaga bumi. Namun sebagian orang dengan sengaja mencemari dan merusak bumi demi keuntungaan sesaat. Sesungguhnya mereka tahu, mencemari dan merusak bumi adalah perbuatan liar dan buas.

Ketika pandemi Covid-19 melandai malah ada pengepul/pelapak bersukaria mengelola limbah medis di sekitar TPA Sumurbatu dan TPST Bantargebang. Sungguh mempenting keuntungan dirinya. Berdasarkan investigasi pada 19 dan 20 April 2022 ditemukan puluhan karung berisi limbah medis dicampur berbagai jenis plastik.

Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI) dan Sekolah Pelangi Semesta Alam (SPSA) sejak investigasi bulan April/Mei 2021 sampai 19 April 2022 terus memantau, bahwa pengepul tersebut secara diam-diam mengelola limbah medis.

Tampaknya, pengepul tersebut tidak punya ijin resmi dari pemerintah pusat untuk mengelola limbah medis alias illegal. Salah satu pengepul yang mengelola limbah medis secara illegal berada di Keluarahan Sumurbatu RT 001/003 Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.

Limbah medis yang ada dalam puluhan karung itu terdiri dari selang dan botol infus, sarung tangan, pispot, injeksi suntik, sendok plastik, piring plastik bekas, dll. Pada umumnya bahannya dari plastik, LD, PE, PET, PVC. Namun, untuk pengelolaan limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan tidak bisa sembarangan. Pengelola harus profesional, punya standar operasional prosedur (SOP), ada papan nama resmi, pihak ketiga yang punya ijin resmi dari pemerintah pusat terutama KLHKL, punya teknologi incinerator, dll.

Bahkan, sekitar awal Januari 2022 pernah ada informasi seorang warga, masih ada yang membuang limbah medis di pinggiran TPA Sumurbatu pada malam hari. Yang maksud adalah pinggiran zona off TPA Sumrubatu. Limbah medis tersebut dicampur dengan sampah biasa sehingga tidak tampak jelas. Merupakan modus yang sering terjadi di lapangan.

Bahkan, sejumlah pemulung di TPA Sumurbatu masih menemukan sejumlah botol dan selang infus dan injeksi yang masih ada jarumnya. Hal ini terbukti masih ditemukan material infeksius di sejumlah gubuk pemulung.

Mengapa masih ada pengepul yang mengelola limbah medis secara liar? Tentu, pengepul ini bekerjasama dengan pemilik fasilitas pelayanan kesehatan, bisa rumah sakit, klinik kesehatan atau fasilitas kesehatan lainnya. Karena botol infus merupakan jenis plastic bening harga Rp 6.000-7.000/kg, merupakan plastic primadona. Sedang selang infus dimasukan jenis nilex, harganya Rp 1.500/kg, sedang jenis PET Rp 4.000-4.500/kg.

Berdasarkan temuan tersebut, di sekitar kawasan TPA Sumurbatu, TPST Bantargebang dan TPA Burangkeng masih terdapat beberapa pengepul yang mengelola limbah medis dicampur dengan sampah biasa, seperti plastik, kertas, styrefoam, nilex, logam, dll. Bahkan, beberapa pengepul memiliki pembuangan secara terbuka selama bertahun-tahun. Bahkan, tempat pembuangan terbuka ini merupakan TPA liar.

Menurut informasi, sejumlah pengepul limbah infeksius tersebut mempunyai hubungan bisnis dengan sejumlah rumah sakit, klinik Kesehatan, Puskesmas yang ada di wilayah Bekasi, Bogor, Jakarta. Interaksi mereka secara diam-diam dan hati-hati, serta beroperasi di malam hari. Kegiatan menelusuri bisnis limbah medis illegal, banyak resiko yang dihadapi, apalagi memasuki area pembuangannya. Semestinya yang melakukan adalah pihak resmi, seperti Gakkum KLHK atau penegak hukum lainnya yang bisa bertindak tegas.

Kegiatan tersebut membahayakan kesehatan pekerja sortir dan bongkar muat, warga sekitar dan lingkungan hidup. Merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan MenLHK No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.020/Menkes/202 tahun 2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Tahun 2019 (Covid-19), dll.

Pengepul nakal diam-diam kelola limbah medis dan TPA liar. Padahal pemerintah pusat dan daerah sudah melarang keras sejak memuncaknya pandemic Covid-19. Larangan tersebut tidak digubris. Mereka bisa dikenakan Pasal 98 dan 99 UU No. 32/2009. Mereka bisa dijerat instrument hukum pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp 15 miliar.

Pada umumnya, dengan motif ekonomi, pengepul itu mengelola sampah yang punya nilai ekonomi, termasuk limbah medis. Mereka bilang material itu akan disetor ke pabrik daur ulang. Mereka masih aman, merasa tak tersentuh oleh lembaga pengawasan dan pentaatan hukum pemerintah.

Tampaknya pemerintah kecolongan, lengah atau membiarkan fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik kesehatan, Puskesmas) menyerahkan limbah medisnya pada pihak yang tak punya ijin resmi, dengan alasan lebih murah, lebih mudah, dll. Bila biarkan berlarut-larut akan menimbulkan masalah tersendiri.

Kondisi buruk ini merupakan indikasi pengelolaan limbah medis di masa pandemic Covid-19 belum beres. Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta sektor terkait belum berjalan.

KPNas dan YPLHPI meminta pemerintah pusat dan daerah segera menertibkan dan menindak tegas pengelola limbah medis liar, pembuangan limbah medis di TPA liar, dan memberi sanksi pidana dan denda maksimal. Juga berlaku pada pengelola fasilitas pelayanan kesehatan yang menyerahkan limbah medisnya pada pengelola liar. Sudah saatnya semua tertib dan taat pada peraturan perundangan demi menjaga lingkungan dan Kesehatan warga. * 23/4/2022