Mendagri Berikan Reward Bagi Kabupaten/Kota yang Serius dan Berhasil Menurunkan Kemiskinan Ekstrem

0
26

Jakarta – Pemerintah pusat tengah berkomitmen memberantas kemiskinan ekstrem di sejumlah daerah secara nasional.

Ada sebanyak tujuh provinsi se Indonesia yang masuk kedalam kategori memiliki jumlah penduduk ekstrem antara lain:

Provinsi Jawa BaratProvinsi Jawa TengahProvinsi Jawa TimurProvinsi Nusa Tenggara TimurProvinsi MalukuPropinsi PapuaProvinsi Papua Barat

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan, di sisa tiga bulan akan fokus memberantas kemiskinan ekstrem di tiga provinsi pulau jawa dan empat privinsi di luar pulau jawa.

Untuk Provinsi Jawa Barat pemerintah akan fokus memberantas kemiskinan ekatrem di lima kabupaten/kota antara kain:

Kabupaten Cianjur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 90.480 jiwaKabupaten Bandung dengan tingkat kemiskinan ekstrem 2,46 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 93.480 jiwaKabupaten Kuningan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,36 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 69.090 jiwaKabupaten Indramayu dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,15 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.690 jiwaKabupaten Karawang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4,51 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.780 jiwa.

Komitmen pemerintah tersebut mendapat apresiasi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dengan begitu, kebijakan pusat dan daerah bisa selaras sehingga upaya penanggulangan bisa lebih cepat.

“Keinginan kita di daerah bisa sejalan dengan Pemerintah Pusat dalam kebijakannya,” ujar Uu Ruzhanul Ulum saat rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem tahun 2021 di Jawa Barat, Rabu 29 September 2021 lalu.

Mendagri Tito Karnivan mengajak pemerintah daerah baik di provinsi dan kab/kota berkolaborasi mengeluarkan sekitar 480.000 jiwa di Jabar keluar dari kemiskinan ekstrem.

“Artinya lebih kurang 25 persen dari angka 25 juta nasional,” ucap Mendagri Tito Karnavian.

Kolaborasi yang dimaksud adalah berbagai program kemiskinan dari pusat sampai kab/kota disinergikan agar geraknya searah dan tidak tumpang tindih.

“Prinsipnya sinergi, kolaborasi, dan intervensi. Di pemda ada OPD, ada kepala dinasnya kemudian dikolaborasikan dengan mengajak pihak swasta,” jelas Mendagri.

Pemerintah Pusat, kata Tito, akan memberikan hadiah (reward) bagi kabupaten/kota yang pemdanya terlihat serius dan berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem ini.

“Misalnya dengan mengusulkan memberikan dana insentif daerah lebih kepada pemda berkinerja baik. Evaluasi atas kinerja akan dilakukan secara berjangka,” papar Mendagri.

Tingkat kemiskinan di Indonesia kini berada di angka 10,19 persen dengan kemiskinan ekstrem 3,8 persen. Pemerintah Indonesia menargetkan 2024 tingkat kemiskinan 6-7 persen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 0-1 persen pada 2024.