Ditulis Oleh Bagong SuyotoKetua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)
Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI)Dewan Pembina Koalisi KAWALI Indonesia Lestari

Pemerintah Pusat dan perintah daerah memberi insentif bagi orang yang melakukan pengurangan dan pengolahan sampah sangat penting guna membangun spirit budaya dan peradaban baru. Juga bisa memberikan kompensasi terhadap warga terkena dampak negatif akibat keberadaan TPA sampah. Pengelolaan sampah dan TPA selayaknya memberi manfaat kepada warga dan mereka yang terlibat langsung maupun tidak.

Sebelum ada uang kompensasi/uang bau April-Mei 1999-an kondisi kelurahan sekitar TPST Bantargebang tampak miskin, tertinggal dan rawan kriminalitas dan vandalisme, meskipun sejumlah pabrik mulai berdiri. Dapat dikatakan, sekitar 90-99% jalan kampung-kampung masih berupa tanah ketika musim hujan menjadi becek, lengket dan sangat licin. Motor tak bisa jalan setelah hujan. Jalan aspal ditemui hanya jalan raya Narogong, jalan Pangkalan V menuju TPST Bantargebang, dan jalan IV menuju markas Armed dan jalan Pangkalan II sampai Masjid besar keluarahan Cikiwul.

Pada 2000-an untuk mencapai jalan Panjalan II ujung/Narogong dari Sumurbatu atau Ciketingudik Timur harus menyewa ojek motor dengan ongkos cukup mahal, waktunya terbatas. Pukul 21.00 WIB ke atas para tukang ojek tidak berani memasuki kawasan TPST Bantargebang, karena jalannya sangat buruk, tidak ada penerangan, rawan kriminalitas, dll.

Ketika itu wilayah Bantargebang dan Mustikaja masih berada di bawah wilayah administrasi Kabupaten Bekasi. Kemudian terjadi pemekaran, lahirlah Kota Bekasi, lalu Bantargebang menjadi kecamatan definitif, membawahi 8 kelurahan. Wilayah Kecamatan Bantargebang dibagi dua dengan Kecamatan Mustikajaya, masing-masing membawahi 4 kelurahan. Kecamatan Bantargebang meliputi Kelurahan Bantargebang, Cikiwul, Ciketingudik dan Sumurbatu. Dan kelurahan yang wilayahnya terkena TPST Bantargebang adalah Cikiwul, Ciketingudik dan Sumurbatu.

Secara perlahan kelurahan-kelurahan sekitar TPST Bantargebang mengalami kemajuan dan semakin pesat ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi uang kompensasi sebesar Rp 22 miliar tahun 2002/2003. Itulah awal mula warga sekitar TPST merasakan uang bau yang telah diimpikan bertahun-tahun lamanya. Hampir tiap hari di berbagai tempat warga membicarakan uang kompensasi.

Selanjutnya berbagai pembangunan dilaksanakan dan implikasinya kampung-kampung menjadi ramai dan ekonomi tumbuh. Para tetangga kelurahan kagum dan iri melihat perkembangan pembangunan di sini. Uang kompensasi turun jauh sebelum adanya UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Alangkah indah dan senangnya jika warga sekitar TPA/TPST mendapat uang kompensasi. TPST Bantargebang sudah memberi uang bau berlanusng beberapa tahun untuk 18.000 KK di wilayah Kota Bekasi, ditambah 1.500 KK sebesar Rp 300.000/bln di wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Pada 2020 TPA Burangkeng memberi uang bau untuk 1.500 KK sebesar Rp 100.000/bln. TPA Galuga Bogor pernah memberi kompensasi. Sekarang menyusul TPA mana lagi yang akan memberi uang kompensasi pada warga sekitar. Semestinya warga sekitar TPA merasakan uang bau, bukan hanya bau sampah.

Pemprov DKI Jakarta sudah mengucurkan kompensasi sejak 2002-2003 kepada warga sekitar TPST Bantargebang. Pada 2020 sebanyak 15.000 KK dinaikan menjadi 18.000 KK mendapat uang bau 300.000/KK/bulan, terdiri dari Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik, Sumurbatu, Bantargebang Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Kemudian ditambah 1.500 KK Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu, Kebupaten Bekasi dengan besaran sama. Wilayah ini berbatasan dan terkena dampak langsung TPST Bantargebang sebelah timur.

Selain itu Pemprov DKI memberi dana kemitraan kepada Pemerintah Kota Bekasi, jumlahnya ratusan miliar rupiah tiap tahun. Dana tersebut digunakan untuk berbagai proyek/kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan pisik dan lainnya, termasuk sosial keagamaan. Dana tersebut diberikan sesuai dengan ajuan Pemkot Bekasi.

Dalam Undang-Undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, dinyatakan: (1) Pemerintah memberikan: a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah, dan b. disentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengeni jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedang wilayah yang terdampak adanya tempat pengelolaan sampah diberikan kompensasi yang berasal dari APBN dan APBD. Pasal 24 UUPS menyebutkan: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan perintah dan/atau peraturan daerah.

Karena pengelolaan sampah merupakan domain publik dan menjadi hajat orang banyak maka negara/pemerintah wajib menyediakan anggarannya. Pemerintah dan DPR, Pemda dan DPRD harus satu pandangan mengenai pembiayaan pengelolaan sampah agar mempermudah pelaksanaan di tingkat teknis. Kebijakan akan berjalan jika disediakan anggaran yang cukup.

Berkaitan dengan kompensasi, Pasal 25 UUPS menyatakan: (1) Pemerintah dan Pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. relokasi, b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

Kegiatan mengurus TPST Bantargebang tidak sekadar menyangkut persoalan teknis dan teknologi, melainkan lebih berat pada urusan non-teknis, karena menyangkut dengan berbagai kepentingan berbagai kelompok, politik (termasuk politik anggaran) dan kekuatan massa serta sosial budaya. TPST Bantargebang bukan sekadar tumpukan sampah tetapi bisa dilihat sebagai “tumpukan emas hitam”. Sehingga setiap Walikota Bekasi menancapkan pandangannya ke sini.

Bayangkan sebanyak 7.500-7.800 ton/hari sampah DKI Jakarta dikirim ke TPST Bantargebang. Ketika terjadi banjir sampahnya bertambah banyak. Jumlah timbulan sampah sangat besar sebanding dengan timbulan sampah negara Singapore. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai proven technology skala besar untuk mengolah dan mengurangi timbulan sampah tersebut untuk mengembalikan sebagai sumber daya.

Pada awalnya masyarakat sekitar TPST Bantargebang tidak tahu mengenai uang kompensasi sampah, belakangan disebut sebagai uang bau. Sejak TPST Bantargebang dioperasikan 1989-an masyarakat tidak pernah mendapat uang bau. Warga sekitar hanya dapat bau sampah. Kemudian muncul resistensi dan tuntutan warga tahun 2001-an atas keberadaan TPST Bantargebang.

Warga menuntut adanya uang kompensasi. Untuk mendapat kompensasi itu tidak mudah didahului dengan demo-demo massif dan sebanyak 26 orang ditangkap Polres Bekasi, selanjutnya dikirim ke tahanan Polda Metro Jaya pada akhir 2021. Peristiwa ini dikenal “Tragedi Sabtu Kelabu”. Akhirnya, tuntutan itu direspon Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Gubernur DKI Jakarta memberikan uang kompensasi sebesar Rp 22 milyar untuk tahun anggaran 2002 dan 2003. Jadi, uang bau itu merupakan hasil perjuangan rakyat sekitar. Sekarang segalanya lebih mudah, DKI selalu akomadatif dan merespon permintaan warga sekitar TPST dan Pemkot Bekasi, yang terpenting tepat sasaran. Karena penggunaan anggaran harus transparan dan akuntabel.

Dana kompensasi tersebut dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan sarana dan prasarana pisik dan kegian non-pisik di Kelurahan Bantargebang, Cikiwul, Ciketingudik, Sumurbatu, Bantargebang, dll. Kemudian 2009 warga sekitar pertama kali memperoleh uang tunai Rp 50.000/KK/bulan. Dua tahun berikutnya naik menjadi Rp 100.000/KK/bulan.

Adanya TPST Bantargebang semakin dirasakan manfaatnya. Masyarakat mendapatkan uang bau/kompensasi dari tipping fee sebesar 20% dari total pembayaran tipping fee ketika dikelola swasta. Uang bau disalurkan via Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik dan Sumurbatu. Uang bau tersebut dibagi Rp 100.000/bln/KK.

Kemudian naik menjadi Rp 200.000/KK/bulan. Tahun 2019/2020 uang bau naik lagi menjadi Rp 300.000/KK/bulan yang disalurkan via online bank. Uang bau itu belum termasuk yang dikelola LPM-LPM di empat kelurahan. Penyaluran via online bank untuk menghindari praktek-praktek kurang terpuji dan agar tepat sasaran.

Meskipun begitu sebanyak 18.000 KK penerima uang bau ini datanya perlu diverifikasi, divalidasi lebih teliti dan cermat, sebab masih ada praktek-praktek curang di beberapa keluarahan. Karena uang bau berasal dari rakyat DKI Jakarta maka harus transparan dan akuntabel. Tampaknya praktek curang tersebut dilakukan melalui pembuatan KK.

Modusnya seorang bujang/lajang dibuatkan KK sebagai kepala keluarga, juga seorang perempuan bukan janda dijadikan kepala keluarga, dll. Karena penerima uang bau berdasarkan KK. Pihak yang paling bertanggungjawab di sini adalah Ketua RW dan RT setempat. Hal ini diketahui setelah adanya mapping Sensus Kota Bekasi tahun 2019/2020. Dan sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa di Bekasi sudah mengetahui praktek curang ini.

Selanjutnya, pada awalnya uang bau yang diterima masyarakat dimanfaatkan untuk membangunan berbagai infrastruktur pisik kelurahan, modal koperasi, dukungan bagi penduduk miskin untuk memperbaiki rumah ibadah, dukungan pendidikan dan sosial keagamaan. Penyediaan Puskesmas di Kecamatan Bantargebang, Pustu di 3 Kelurahan dan pelayanan pengobatan gratis. Sekarang uang bau diterima masing-masing KK, dan untuk kegiatan sosial keagamaan dan pisik dana yang diterima LPM-LPM.

Selain itu Pemprov DKI Jakarta memberikan dana kemitraan bagian dari program kerjasama pemanfaatan TPST Bantargebang, jumlahnya ratusan miliar rupiah tiap tahun. Dana kemitraan tahun 2019/2020 untuk pembangunan jalan dan pedestrian pangkalan lima hingga pintu gerbang TPST Bantargebang sekitar Rp 50 miliar, pembangunan Folder pengendali banjir/air hujan sekitar Rp 31 miliar, pembangunan IPAS terpadu dan pembebasan lahan sekitar Rp 95 miliar ditambah biaya operasional Rp 65 miliar per tahun, penghijauan Rp 2,5 miliar, pembuatan sumur pantau Rp 4,5 miliar.

Selanjutnya pembangunan layang Pendawa dan Rawa Panjang lebih Rp 200 miliar, pembuatan taman-taman, perbaikan drainase, pembuatan sumur dalam 6 titik sekitar Rp 25 miliar. Belum lagi pembangunan sumur dalam beberapa titik, Puskesmas dan banyak lagi. Berkaitan data-data tersebut harus diverifikasi berdasar realisasi anggaran, karena dana kemitraan dan uang bau dimasukan ke APBD Kota Bekasi, merupakan pendapatan asli daerah (PAD).

Semua warga sekitar TPST Bantargebang dan seluruh warga Kota Bekasi sudah merasakan manfaat dan nikmat dana kompensasi sampah. Pemprov DKI Jakarta terlalu sayang terhadap warga sekitar TPST dan Kota Bekasi, lebih-lebih pada Walikota-nya. Apa yang minta jika sesuai kepentingan dan masa depan lingkungan hidup dan kesehatan langsung dikabulkan. Namun, jangan diselewengkan, pengelolaannya harus transparan dan akuntabel.* 01/03/2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here