Limbah Medis Masa Pandemik Covid-19 Bagaikan Hantu Belang, Masih Bertebaran di TPA

0
17

Ditulis Oleh: Bagong Suyoto
Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) Sekretaris Jenderal Perkumpulan Gerakan Aksi Persampahan Indonesia (GAPINDO) Dewan Pembina KAWALI Indonesia Lestari

Kita dalam situasi serba sulit di masa pandemic Covid-19, yang berdampak pada multi-dimensi kehidupan di seluruh dunia. Kasus orang terinfeksi Covid-19 dan meninggal masih meningkat. Kita diharuskan patuh protocol kesehatan/WHO. Berbagai upaya pencegahan dilakukan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Kita tetap beraktivitas untuk bisa mempertahankan hidup dalam kondisi tidak normal.

Dampak yang sangat serius adalah bertambahnya limbah medis. Limbah medis itu tidak semuanya dapat dikelola karena terbatasnya infrastruktur dan teknologis pemusnah resmi. Akibatnya limbah medis dibuang sembarangan dan di tempat pembuangan akhir (TPA). Bahkan hingga sekarang limbah medis masih ditemukan di TPA meskipun merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum.

Dalam menyambut Hari Peduli Sampah Nasional 2021 dengan thema Sampah Sebagai Bahan Baku merupakan momentum penting untuk mengingat berbagai peristiwa persampahan di masa lalu dan mengambil hikmahnya. Namun, faktanya permasalahan sampah masih di persimpangan jalan, sejumlah kota/kabupaten masih dirundung persoalan sampah, seperti sampah belum terpilah dari sumber, tingkat pelayanan rendah, kapasitas anggaran kecil, pembuangan sampah liar, pengelolaan TPA masih open-dumping, TPA tak punya IPAS, dll.

Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menyatakan, bahwa permasalahan sampah disebabkan beberapa faktor, diantaranya: 1) Rendahnya kapasitas Pemerintah Daerah; 2) Rendahnya kepedulian publik dan; 3) Trend komposisi sampah naik, 4) Import scrap tercampur sampah; 5) Penegarakan Hukum masih lemah. Tentu, berawal dari pengawasan minim dan lemah.

Artinya, tata kelola sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga masih bermasalah. Belum lagi persoalan limbah berbahaya dan beracun (B3) padat dan cair. Beban kian berat ditambah masalah semakin banyaknya limbah medis yang belum tertangani sesuai peraturan perundangan.

Sejak Januari 2020 hingga 18 Februari 2021 Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), Sekolah Pelangi Semesta Alam dan networking-nya, belakangan ada Koalisi Kawali Indonesia Lestari, Perkumpulan Gerakan Aksi Persampahan Indonesia (GAPINDO) dan Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI) aktif melakukan investigasi limbah medis di TPST Bantargebang dan sekitarnya, TPA Sumurbatu, TPA Burangkeng dan sejumlah pembuangan sampah liar di wilayah Jabodetabek. Hasil investigasi menunjukkan adanya peningkatan limbah medis, sementara penanganan tidak memadai.

KLHK RI menyatakan, bahwa pertambahan limbah medis di masa pandemic Covid-19 sekitar 30-50%. Sedang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengatakan, ada peningkatkan sekitar 4-5 kali dibanding sebelumnya. Berbagai pihak yang dirilis media massa sepakat mengatakan ada peningkatan.

Pada 17 Februari 2021 KPNas, APPI, Sekolah Pelangi Semesta Alam, KAWALI, GAPINDO dan YPLHPI melakukan investigasi di TPA Burangkeng. Kemudian pada 18 Februari KPNas mendamping Kompas TV juga ke TPA Burangkeng. Ternyata, limbah medis masih ditemukan di TPA ini. Tampaknya pembuangan limbah infeksius di TPA tersebut dilakukan pada sore dan pagi hari. Sumber limbah medis bisa berasal dari rumah sakit, poliklinik, Puskemas. Sejumlah pihak menjalankan bisnis limbah medis di luar ketentuam resmi demi uang.

Limbah medis di masa pandemic Covid-19 bagaikan hantu belang, masih bertebaran di TPA sampah. Bukan hanya di TPA Burangkeng, juga TPA-TPA lain yang dibuangi sampah tak terpilah dari sumbernya. Pembuangannya pun ketika sepi, tidak ada orang, malam hari, sore hari atau pagi buta sebelum TPA beroperasi. Faktanya secara ilmiah terbukti, bahwa pembuangan limbah medis ke TPA terus berjalan!

Limbah medis yang ditermukan, antara lain masker, sarung tangan, botol infus, selang infus yang masih ada jarumnya, bekas kemasan obat, dll. Biasanya selang, botol infus, jarum suntik, mangkuk dan pring plastik bekas diambil pemulung atau pelapak, karena laku dijual, berarti ada bos atau pembelinya. Seperti harga botol infus, yang disebut LD bening harganya Rp 6.000-7.000/kg. Botol infus biasanya dicacah, selanjutnya dijual pada pabrik daur ulang.

Adanya pembuangan limbah medis ke TPA Burangkeng, sejumlah TPA dan pembuangan liar karena longgarnya pengawasan. Mungkin SDM-nya terbatas atau karena malas. Juga penegakkan hukum yang lemah. Pengawasan dan penegakkan hukum menjadi masalah tersendiri. Awalnya, kasus pembuangan limbah medis itu sedikit-sedikit karena tidak ada pengawasan dan penegakkan hukum lama-lama menjadi besar. Kemudian pelakunya semakin percaya diri, meskipun tindakannya melanggar hukum.

Limbah medis yang dibuang ke TPA sudah dicampur dengan limbah rumah tangga, pasar, kantor, ketika musim banjir sampah tersebut bercambur dengan plastik, styrefoam, busa, kasus, kursi, depan, kulkas, tv rongsok, dll. Limbah medis sampai di TPA juga dicampur lagi dengan tumpukan sampah lama yang menggunung.

Bercampurnya berbagai jenis sampah dan limbah B3, termasuk limbah medis karena tidak ada pemilahan dari sumber, seperti organik, an-organik dan limbah B3 domestik. Pada masa pandemic Covid-19 harus ada tempat teresendiri untuk limbah tersebut. Situasi amburadul dan krusial ini menggambarkan suatu situasi yang kompleks dan rumit.

Kegiatan membuang limbah medis sembarangan merupakan arah yang salah, perilaku buruk, tidak pro lingkungan dan kesehatan. Bayangkan limbah medis dibuang di TPA saja tidak boleh, apalagi ke lahan kosong, DAS, badan sungai! Karena limbah medis masuk kategori limbah B3. Jika dibiarkan dibuang sembarangan berulang-ulang dalam tempo lama akan mengakibatan dampak buruk dan sangat buruk menjadi “Malapetaka Hantu Belang Limbah Medis Covid-19”.

Dalam konteks litigasi harus dijalankan sebagaimana mandat UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemeritah No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Pemerintah Pusat sudah membuka peluang seluas-luasnya, realisasinya tergantung pada kesungguhan pemerintah kabupaten/kota, pemilik dan pelaku bisnis limbah B3 dan limbah medis di masa Covid-19 atau normal

Respon KLHK dalam masa pandemic Covid-19 sudah sesuai kewenangannya. Pada 28 Januari 2020 keluar surat Kep-Kepala BNPB No. 9A/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Kemudian KLHK pada 24 Maret 2020 menerbitkan surat SE.2/MENLH/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (LB3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Penanganan Limbah Infeksius dari Fasyankes. Penanganan Limbah Infeksius dari ODP di Rumah Tangga. Pada 30 Maret 2020 keluar Surat Dirjen PSLB3 No. 156 Kepada Pengelola Limbah B3 Terkait Dukungan Penanganan Limbah Infesius Covid-19. Surat ini ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia.

Kondisi pengelolan sampah di masa pandemic. Ditjen PSLB3 KLHK mencatat, total timbulan sampah nasional 65,7 juta ton/tahun. Pada masa Pandemi COVID-19 di Indonesia: Pertama, timbulan sampah dalam bentuk kemasan terutama plastik, kertas/kardus, styrefoam dan sampah infeksius meningkat.

Kedua, pelaku pengelola sampah terutama sektor informal yang berperan penting dalam pengurangan sampah terdampak (ekonomi subsisten: Potensi timbulan sampah yang meningkat menyebabkan beban kerja meningkat, Potensi terpapar sampah infeksius meningkat, Kemampuan daya beli tetap bahkan cenderung berkurang, oleh sebab itu negara perlu memberikan bantuan atau subsidi.

Ketiga, insentif dan apresiasi kepada pelaku pengelola sampah di sisi lain pertumbuhan ekonomi sektor pengadaan air, sampah dan limbah, daur ulang triwulan ke- 2 tahun 2020 tumbuh positif 4,56%. Sedang nilai investasi sektor persampahan tahun 2020: PMA 56% dan PMDN 77%.

Situasi ini menjadi perhatian Presiden Jokowi, Wakil Presiden Mairuf Amin, para petinggi negara dan kementerian, seperti KLHK RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negara, Mabes Polri, Mabes TNI, Satgas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, dll. Mereka menaruh perhatian serius terhadap permasalahan limbah medis yang tak kunjungan usai. Ini menjadi permasalahan nasional, tentu harus diselesaikan secara tuntas. Yang terpenting menyediakan panduan kerja, anggaran, infrastruktur dan teknologi pemusnah limbah medis.* 20/2/2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here