Implementasi Landfill Mining dan Teknologi RDF di TPST Bantargebang

0
27

Ditulis Oleh Bagong Suyoto Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) Sekretaris Jenderal Perkumpulan Gerakan Aksi Persampahan Indonesia (GAPINDO)

Kabupaten Bekasi – Pengelolaan sampah yang buruk akan menyebabkan bencana ekologis dan kemanusiaan, seperti tragedi longsornya TPA Leuwigajah tahun 2005 menelan ratusan nyawa dan harta benda. Tragedi itu diperingati setiap bulan Februari, dikenal dengan Hari Peduli Sampah Nasional (HPNS). Maka menjadi pelajaran berharga, bahwa sampah harus dikelola dengan benar sesuai UU No. 18/2008, PP No. 81/2012 dan peraturan terkait. Sampah harus dipilah, dikumpulkan dan diolah sehingga tidak ada gunung-gunung sampah.

 

Ada beberapa tahapan penting dalam pengelolaan sampah. Tahap pertama sampah dipilah dari sumber, tahap kedua diolah, tahap ketiga air lindi (leachate) diolah sesuai standar nasional dan internasional, dan tahap keempat melakukan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat.

 

Sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang harus diolah dengan multi-teknologi, seperti composting, recycling, pemanfaatan gas sampah jadi energi baru terbarukan, gasifikasi, landfill mining, Refuse Derived Fuel (RDF), insinerasi, plasma gasifikasi, dll.

 

Karena jumlah sampah yang dikirim ke TPST sangat besar, 7.500-7.800 ton/hari maka infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan pun skala besar. Kuncinya pada proven-technology yang mampu mengolah dan mereduksi skala besar. Misal kemampuan reduksi, 80-90%. Juga didukung oleh human resources yang ahli, terampil dan disiplin tinggi.

 

Kegiatan landfill mining dan RDF hasilnya material yang berguna serta membuat kembali zona baru. Semua zona TPST Bantargebang sudah penuh dengan ketinggian lebih 40 meter dan umur sampah sudah belasan tahun harus dilakukan mining secepatanya. Karena dikhawatirkan terjadi kebakaran pada musim kemarau, atau ketika musim hujan akan terjadi longsor. Jika longsor akan timbulkan Malapetaka Sampah (Havoc Rubbish)!

 

Biaya operasional penumpukan sampah semakin mahal ketika gunung-gunung sampah semakin tinggi. Misal ketinggian 40-50 meter setidaknya membutuhkan 6-7 unit backhoe dan 2-3 unit buldozer setiap titik buang. Belum lagi resiko keamanan sangat rawan. Selain itu, waktu buang lebih lama akibatnya terjadi antrian panjang. Boleh jadi boros BBM dan menambah polusi udara.

 

Guna merealisasi sejumlah program dan proyek di atas sebagai terobosan berani, progresif dan komprehensif untuk menghilangkan gunung-gunung sampah itu memerlukan dukungan berbagai stakeholders, terutama legislatif dan eksekutif Provinsi DKI Jakarta. Sejak tahun anggaran 2019/2020 telah dimulai implementasi landfill mining dan didukung teknologi RDF.

 

Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Perkumpulan Gerakan Aksi Persampahan Indonesia (GAPINDO) dan Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI) mendukung kebijakan, rencana dan penyediaan alokasi anggaran yang besar, setidaknya Rp 3-5 triliun untuk tiga tahun anggaran. Bahkan hingga kembali normal seperti tahun awal pembukaan TPST Bantargebang, tahun 1989-an, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 15-20 triliun. Supaya TPST Bantargebang menjadi Eco-Industrial Park. TPST Bantargebang akan menjadi pusat percontohan, pendidikan, riset dan ekowisata.

 

Dalam mengatasi persoalan sampah Jakarta tersebut, Handono Warih Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Asep Kuswanto TPST Bantargebang meminta dukungan konkrit Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta ketika melakukan kunjungan ke TPST pada Rabu, 29 Januari 2020. Dukungan yang diperlukan adalah penyediaan alokasi anggaran untuk kegiatan landfill mining dan pembangunan plant pengolahan sampah skala besar, 5.000 ton/hari.

Kepala TPST mengharapkan dukungan riel DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mengalokasikan anggaran, yaitu (1) Untuk proyek dan kegiatan landfill mining tahun 2021-2022 (kegiatan multi years) pada zona III sebesar Rp 296 miliar yang dilaksanakan pihak ketiga untuk: a. Pembangunan hanggar landfill maning. b. Pekerjaan landfill mining untuk kapasitas 5.000 ton/hari. c. Penggalian dan pemindahan sampah, dan d. Konstruksi ulang lahan Zona III, I, dan IV seluas 29,26 Ha sebagai landfill baru. (2) Penyediaan anggaran untuk reprofilling zona I, II dan V sebesar Rp 250 miliar. (3) Pengadaan lahan untuk penambahan area laying down landfill mining, dan (4) Percepatan pembangunan ITF.

Dalam konteks tersebut berdasar Studi Kelayakan (FS) yang dilakukan oleh Tim Ahli. Jika Zona III, I, dan IV TPST Bantargebang seluas 29,26 Ha dan ditambah zona III seluas 24 Ha lebih berhasil di-mining dan jadi landfill baru maka akan mampu bertahan hingga lima tahun ke depan. Pengelola TPST sangat serius melakukan kegiatan tersebut karena situasinya mengharuskan bertindak cepat.

Salah satu proyek yang direalisasikan di TPST Bantargebang tahun 2019 adalah pengolahan sampah dengan metode dan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). RDF adalah sampah yang mudah terbakar dan terpisahkan dari bagian yang sulit terbakar melalui proses pencacahan, pengayakan dan klasifikasi udara. RDF merupakan salah satu teknik penanganan sampah dengan mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu bahan bakar.

European Commission – Directorate General Environment, Refuse Derived Fuel, Current Practice and Perspective (B4-3040/2000/306517/MAR/E3) Final Report (July 2003) menyebutkan; Refuse derived fuel (RDF) mencakup suatu rentang yang luas mengenai material sampah yang diproses melengkapi panduan, regulasi atau spesifikasi industri terutama memanfaatkan nilai kalori tinggi. RDF meliputi residu dari daur ulang pengelolaan sampah, industri/perdagangan sampah, lumpur buangan, limbah industri berbahaya, sampah biomassa, dan sebagainya.

The term ‘Refuse Derived Fuel (RDF)’ in English speaking countries usually refers to the segregated high calorific fraction of processed MSW. Other terms are used for MSW derived fuels such as Recovered Fuel (REF), Packaging Derived Fuel (PDF), Paper and Plastic Fraction (PPF) and Processed Engineered Fuel (PEF).

 

Target olah sampah dengan teknologi RDF kapasitas penuh sekitar 2.000 ton/hari. Proyek ini akan diperbesar secara bertahap. Berarti harus membangun beberapa plant RDF di TPST Bantargebang. Menurut informasi, proyek ini merupakan kerja sampa dengan PT. Holcim Indonesia. Oleh karena itu untuk proyek tersebut membutuhkan lahan yang cukup.

Sejumlah tempat di Indonesia sudah menggunakan teknologi RDF. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pembangunan pengolahan sampah ramah lingkungan TPS Refuse Derived Fuel di TPA Desa Tritith Lor Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Total investasi proyek sebesar Rp 90 miliar merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR, KLHK, Bappenas, Pemkab Cilacap dengan Pemerintah Denmark. (Liputan6, 15/5/2019). Kapasitas produksinya sekitar 150-200 ton/hari.

Studi Dwi Mashita menyatakan bahwa, peningkatan laju timbulan sampah perkotaan di Indonesia yang mencapai 2-4%/tahun dan dengan sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pola kumpul-angkut-buang mengakibatkan beban pencemaran akan selalu menumpuk di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Maka paradigmanya harus digeser ke yang baru. Pemanfaatan kembali sampah untuk mengurangi timbunan sampah di TPA dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pengolahan sebagai bahan bakar RDF.

Pemerintah Kabupaten Gresik dengan PT Semen Indonesia telah mengadakan kerjasama terkait studi pengelolaan sampah TPA Ngipik sebagai bahan bakar RDF dan uji coba pemanfaatan dalam skala kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan pengolahan sampah sebagai bahan bakar RDF di TPA Ngipik dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Metode penelitian yang digunakan, yaitu analisis mass balance, analisis benefit cost, dan analisis kerjasama pemerintah-swasta.

Hasil Penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan, bahwa potensi reduksi konvensional sebanyak 3,95 ton/hari sedangkan pada pengolahan sampah sebagai RDF mencapai 256 ton/hari. Secara ekonomi pengembangan pengolahan sampah model RDF tersebut dapat memberikan keuntungan dan layak untuk dilaksanakan karena memiliki nilai Pay Back Periode (PBP) 2,1 tahun, nilai Net Present Value (NPV) sebesar Rp 3.569.779.881, nilai Banefit Cost Ratio (BCR) yaitu 1,2 dan nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 41,5% per tahun.

Selanjutnya melalui analisis kerjasama pemerintah-swasta diketahui kegiatan pengolahan sampah sebagai RDF di TPA Ngipik saat ini termasuk dalam bentuk kerjasama Build, Own, Operate (BOO) dan untuk alternatif bentuk kerjasama yang sesuai pembagian tanggung jawab yang ada adalah bentuk partial privatization dan full privatization. (Dwi Mashita, Potensi Pengolahan Sampah TPA Sebagai Bahan Bakar Refuse Derived Fuel (RDF) Dengan Kerjasama Pemerintah-Swasta (Studi Kasus: TPA Kelurahan Ngipik Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik), Thesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2014).

Dalam framework of reuse dan pengurangan sampah di TPST Bantargebang, dimaksud dalam konteks RDF adalah sampah mudah terbakar dan terpisahkan dari bagian yang sulit terbakar melalui proses pencacahan, pengayakan dan klasifikasi udara. RDF merupakan salah satu teknik penanganan sampah dengan mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu bahan bakar.

Pada tahun 2020/2021 proyek penambangan gunung-gunung sampah dan opsi pengolahan terseleksi dengan metode dan teknologi RDF dapat dilakukan secara komplementer dan massif (skala besar). TPST Bantargebang harus membangun fasilitas, penyediaan teknologi RDF dan anggaran operasional secara memadai.

Meskipun begitu Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Perkumpulan Gerakan Aksi Persampahan Indonesia (GAPINDO) dan Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI) dan networking-nya mendukung penerapan multi-teknologi dalam pengolahan sampah di TPST Bantargebang. Juga harus dibarengi pengolahan sampah dari tingkat sumber. Kegiatan ini merupakan mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, Perda DKI Jakarta No. 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan terkait.* 8/2/2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here