Peringatan HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL (HPSN) 2021 Masyarakat Indonesia Dihebohkan Tentang TPA Liar Di Wilayah Kabupaten Bekasi

0
20

Ditulis oleh Bagong Suyoto:Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)
Perkumpulan Gerakan Aksi Persampahan Indonesia (GAPINDO) Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI)
Koalisi KAWALI Indonesia Lestari

Pandemi Covid-19 masih menerpa, limbah medis Covid-19 belum tuntas tertangani, malasah lain antri di depan mata. Heboh dunia perlimbahan! Menjelang Peringatan HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL (HPSN) 2021 masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan tentang TPA liar di wilayah Kabupaten Bekasi. HPSN itu mengingatkan kasus meledah dan longsornya sampah TPA Leuwigajah Cimahi/Kabupaten Bandung memakan korban ratusan nyawa dan harta benda pada 2005. Sampah longsor terjadi di sejumlah tempat di Indonesia. Pengelolaan sampah buruk akan menimbulkan Malapetaka Sampah dan Malapetaka Ekologis.

TPA liar bukan sesuatu barang baru. TPA liar bisa ditemui hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Mengapa ada TPA liar dan mengapa dinamakan TPA liar? Jika sampah yang dikumpulkan di suatu tempat diolah dengan sistem 3R (reduce, reuse, recycle) apakah pemerintah tidak menaruh perhatian khusus? Juga, meskipun suatu tempat diberi ijin resmi sebagai tempat pengumpulan sampah terakhir, tetapi sampah hanya ditumpuk dan ditumpuk saja tidak diolah, apa yang dipikirkan pemerintah? Apakah akan diseret ke ranah hukum? Sebetulnya sumber kesalahannya dimana dan siapa yang pertama harus bertanggungjawab?

Belakangan ini pembuangan sampah di pinggir kali CBL (Cikarang, Bekasi, Laut) Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menjadi perhatian media massa daerah dan ibukota dan publik. Keberadaan pembuangan sampah CBL sudah lama beroperasi dan diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Bahkan pernah akan “dilegalkan” sebagai pendukung TPA Burangkeng yang kapasitasnya terbatas. Dulu, disini pernah dibangun fasilitas hanggar dan teknologi pengolahan sampah, sayangnya tak berjalan lama.

Luas TPA liar CBL lebih 2 hektar, atau panjang sekitar 1 km, sudah berlangsung puluhan tahun. Letak TPA liar ini persis di pinggiran kali CBL. TPA liar itu kian tampak ketika ada pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing. Lahan yang digunakan milik PJT. Keberadaannya sangat rawan terhadap pencemaran lingkungan hidup dan ekosistem air kali.

Secara langsung TPA liar ini menjadi penyokong utama TPA Burangkeng. Menurut informasi sejumlah jawara menjadi pengelola dan penyokong keberadaan dan operasional TPA liar CBL. Awalnya hanya merupakan sawah dan tegalan, kemudian dibuangi sampah terus-menerus dan kini semakin tinggi. Puluhan truk, pickup dan baktor membuang sampah ke sini tiap hari.

Karena Pemkab Bekasi kuwalahan mengurusi volume timbulan sampah yang jumlah semakin banyak. TPA Burangkeng hanya menampung sekitar 800-900 ton/hari, sementara total sampah Kabupaten Bekasi mencapai 2.900 ton/hari. Luas TPA ini hanya 11,6 hektar dan terkena jalan tol Cimaggis-Cibitung sekitar 8.000 m2. Padahal saat ini semua zona sudah penuh, mungkin dua tahun lagi sudah darurat posisinya. Kemanakah sisa sampah itu dibuang? Maka dapat dikatakan, tata kelola sampah Kabupaten Bekasi sangat memprihatinkan!

Berbagai jenis sampah dibuang ke TPA liar CBL, mulai dari sampah rumah tangga, perumahan, apartemen, industri, medis, pabrik, dan limbah B3, bahkan ada sampah impor. Ratusan pemulung mengais dan memilah sampah. Sepanjang jalan menuju ke TPA liar CBL dipenuhi lapak-lapak yang membuang sisa-sisa sampahnya ke pinggir-pinggir jalan, DAS dan badan kali. Para pemilah sampah sengaja membuang sisa sampahnya ke kali agar ketika hujan datang terbawa air menuju laut. Para pelapak tersebut merusak ekosistem kali. Sebagian sudah ditertibkan oleh Pemkab Bekasi.

Tumbuhnya Sejumlah TPA Liar
TPA liar bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Eksisting pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi sulit digambarkan dengan pola yang jelas dan detail sebab sangat complicated, ruwet dan rumit. Indikasinya banyak sampah rumah tangga, pasar, kantor, limbah medis, limbah pabrik dan limbah B3 dibuang ke sembarang tempat.

Munculnya titik-titik pembuangan liar atau TPA illegal sangat banyak. Cakupan wilayah sangat luas, terdiri dari kawasan daratan, persawahan, DAS/tanah pengairan, belasan aliran sungai besar kecil hingga pesisir pantai Muaragembong dan laut Jawa.

Pertambahan jumlah penduduk akibat mortalitas dan urbanisasi menyebabkan tingkat kepadatan semakin tinggi. Penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2017 mencapai 3.500.023 jiwa, dengan rata-rata kepadatan sebesar 2.748 jiwa per km². Wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tambun Selatan (12.284 jiwa/km²), sedang terendah kepadatannya adalah Kecamatan Muaragembong (240 jiwa/km²).

Muaragembong sebagai ujung bertemunya semua jenis sampah padat dan limbah cair yang terbawa alir air dari belasan sungai ke laut Jawa, terutama CBL. Wilayah ini menjadi ujung pencemaran daratan Kabupaten Bekasi. Pelayanan sampah dan kebersihkan kurang atau tidak ada di sini. Hal ini berdasar laporkan penduduk dan sejumlah tokoh, mantan kades di wilayah Muaragembong beberapa bulan lalu (2019).

Beberapa sumber mengatakan di wilayah Kabupaten Bekasi ada 115 titik pembuangan sampah liar. Data Pemkab Bekasi tahun 2019 menyebutkan, jumlah titik sampah liar sebanyak 71 buah; terbanyak titik sampah liar di UPTD 1 sebanyak 34 titi; UPTD 5 sebanyak 21 titik; UPTD 3 sebanyak 7 titik; UPTD 6 sebanyak 6 titik dan; UPTD 4 sebanyak 5 titik sampah liar. Padahal sebelumnya disebut ada 83 titik sampah liar. Tim Rapid Assesment KLHK (2019) tidak menghitung setiap daerah pelayanan atau UPTD tersebut.

Implikasi pertambahan penduduk dan industrialisasi di Kabupaten Bekasi adalah tumbuhnya permukiman baru (real estate), permukiman warga dan rumah-rumah kontrakan. Dampak dari pertambahan penduduk dan pola hidup perkotaan dan konsumtif adalah bertambahnya timbulan sampah, terutama sampah plastik konvensional yang sangat sulit terurai secara alami, butuh waktu ratusan hingga ribuan tahun lamanya, seperti plastik, styrefoam, dll.

Sementara itu Pemkab Kabupaten Bekasi tidak atau belum menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah, seperti tong/bak sampah, container, tempat penampungan sementara (TPS), Pusat Daur Ulang Sampah atau TPS 3R, alat transportasi, dll. Akibatnya warga membuang sampah di sembarang tempat, seperti pekarangan kosong, sawah, drainase, DAS, kali, dll. Contoh, rumah-rumah kontrakan atau kos membuang sampahnya di samping atau belakang kontrakan dan setelah menumpuk kemudian dibakar begitu saja. Sementara warga dari real estate membuang sampahnya ke pinggir-pinggir jalan, DAS, sungai, dll.

Biasanya sampah sudah dimasukan ke dalam kantong kresek, karung, dll lalu dilempar ke pinggir jalan sambil mengendari kendaraan. Maka tak pelak lagi banyak ditemui sampah di pinggir jalan, pinggir sawah, dll. Semestinya Pemkab mewajibkan para pengembang mempunyai tempat pengolahan sampah mandiri atau TPS 3R. Juga hotel, apartement, mall dan tempat komersial diharuskan mengolah sampahnya. Kawasan khusus harus memiliki tempat pengolahan sampah.

Beberapa faktor utama munculnya TPA liar sebagai berikut: 1) Cakupan wilayah Kabupaten Bekasi sangat luas, dan jarak terjauh dengan ibukota kabupaten mencapai 60-65 Km sedang jarak dengan TPA Burangkeng Kecamatan Setu sekitar 75-80 Km. 2) Pertambahan penduduk dan pemukiman warga, real estate dan rumah kontrakan. 3) Sementara pemukiman warga, real estate, rumah kontrakan tidak menyediakan tempat pengelolaan sampah. 4) Tidak ada sarana prasarana dan pelayanan kebersihan atau tingkat pelayanan rendah, terutama di wilayah utara yang jauh dari TPA Burangkeng. 5) Adanya kesengajaan dari sejumlah orang untuk membuka usaha TPA liar dengan alasan menciptakan lapangan kerja. 6) TPA liar merupakan solusi tercepat dan terbaik saat ini. 7) Tidak adanya pengawasan dan penegakkan hukum yang ketat dan rutin.

Solusi Komprehensif, Terpadu dan Berkelanjutan Guna menyelesaikan persoalan TPA liar CBL, mestinya melibatkan pengelola tol Cibitung-Cilincing, PJT dan Pemkab Bekasi serta pengelola TPA liar itu. Namun, yang paling tepat di wilayah CBL dan sekitar serta wilayah utara hingga perbatasan Karawang harus disediakan sejumlah Pusat Daur Ulang Sampah/TPS 3R atau satu TPA (resmi) lagi, karena TPA Burangkeng dalam posisi darurat.

Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Perkumpulan Gerakan Aksi Persampahan Indonesia (GAPINDO), Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI) dan Koalisi KAWALI Indonesia Lestari menyarankan, sebaiknya TPA liar di sejumlah titik atau 71-115 titik di wilayah Kabupaten Bekasi dilegalkan, atau dijadikan Pusat Daur Ulang Sampah/TPS 3R resmi. Bupati Bekasi tahun lalu pernah menyatakan pada publik dan media massa akan membangun pengolahan sampah di titik-titik TPA liar tersebut. Langkah bupati tersebut sangat konstrukti bila segera direalisasi.

Bisa saja Pemkab Bekasi minta dukungan pemerintah pusat mendesain Pusat Daur Ulang Samap/TPS 3R, didukung infrastruktur dan multi-teknologi pengolahan sampah. Kegiatan pengolahan sampah TPS 3R harus melibatkan berbagai stakeholders, terutama warga sekitar. Pada tahun 2019 Kabupaten Bekasi mendapat bantuan pembangunan pengolahan sampah di dua titik dai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berkaitan dengan Program Citarum Harum.

Penanganan penyelesaian TPA liar melalui proses hukum atau litigasi merupakan jalan terakhir, karena sebenarnya Pemkab tidak mampu mengolah sampahnya. Tingkat pelayanan sekitar 42-45%. Sementara sampah yang dibawa ke TPA Burangkeng hanya ditumpuk saja, tidak diolah karena tidak ada teknologi pengolahan sampah.

Padahal, sistem pengelolaan TPA Burangkeng seperti sistem open dumping, leachate-nya mengalir ke mana-mana merupakan suatu bentuk pelanggaran tersendiri terhadap UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah. Memang sudah waktunya Pemkab Bekasi mengolah sampah dengan multi-teknologi mulai dari sumber.

Berkaitan dengan TPA liar CBL dan sejumlah titik TPA liar di Kabupaten Bekasi tersebut, KLHK berdasar hasil Rapid Assesment tahun 2019 memberi solusi konkrit, komprehensif, terpadu dan berkelanjutan sebagai berikut.

Pertama, meningkatkan cakupan pelayanan kebersihan sebab wilayah Kabupaten Bekasi sangat luas sedang tingkat pelayanan sangat rendah, bahkan ada wilayah sama sekali tidak ada pelayanannya. Menekankan pelayanan di wilayah selatan dan utara terjauh dari TPA Burangkeng. Untuk wilayah utara, seperti Kecamatan Muaragembong, Cabangbungin, Pabayuran, dll.

Kedua, Pemkab Bekasi sebaiknya mulai mengurangi ketergantungan pada TPA. Konsep, pendekatan dan strategi zero landfill sangat baik untuk masa depan, sehingga harus fokus mengolah sampah dari tingkat sumber. Ini merupakan mandate peraturan perundangan.

Ketiga, menyediakan berbagai sarana prasarana pengelolaan sampah pada wilayah yang jauh dan terjauh dari pusat kota kabupaten dan TPA, seperti tong/bak sampah, baktor/truk, tempat TPS, Pusat Daur Ulang Sampah/TPS 3R didukung multi-teknologi.

Keempat, menyediakan sarana prasana di sejumlah pasar-pasar tradisonal yang berada di daerah aliran sungai, seperti tong/bak, container, TPS, kendaraan pengangkut sampah agar tidak membuang sampah ke sungai.

Kelima, menyediakan pelayanan kebersihan di sekitar real estate, pemukiman warga dan rumah-rumah kontrakan yang semakin pesat, seperti tong/bak sampah, container, TPS, Pusat Daur Ulang Sampah/TPS 3R. Pemkab mewajibkan developer menyediakan tempat pengolahan sampah mandiri.

Keenam, memberikan pengarahan, pembinaan, edukasi dan pendampingan terhadap sejumlah orang/komunitas yang membuka usaha pembuangan sampah liar/TPA liar agar menjadi tempat pengolahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Artinya dirubah menjadi Pusat Daur Ulang Sampah/TPS 3R secara resmi. Artinya, Pemkab Bekasi memberikan ijin resmi.

Ketujuh, semakin banyak warga yang membangun rumah di area DAS dan menjadikan sungai sebagai tong sampah. PJT bersama Pemkab Bekasi harus mengendalikan pembangunan rumah dan berbagai kegiatan publik dan bisnis di area DAS.

Kedelapan, membuka seluas-luasnya peluang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk membangun networking dengan LSM/NGOs yang peduli terhadap pengelolaan sampah.

Kesembilan, melakukan advokasi, kampanye dan edukasi pengelolaan sampah sesuai kebijakan dan peraturan perundangan, seperti UU No. 18/2018, PP No. 81/2012, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Pengelolaan Sampah, dll secara menyeluruh hingga tingkat kampung (RT/RW).

Kesepuluh, meningkatkan peran Bank Sampah dalam menangani sampah di Kabupaten Bekasi, agar dari 125-200 bank sampah yang ada dapat dilibatkan menangani sampah secara signifikan. Sayangnya, hanya 20% Bank Sampah yang hidup, lainnya mati suri dan mungkin bubar.

Semua itu bisa dilakukan dan hasilnya akan segera tampak, jika Bupati didukung DPRD Kabupaten Bekasi berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, seperti dunia usaha, para tokoh, warga, pegiat lingkungan dan persampahan, dll. Mulailah dari 20-30 titik per tahun, maka dalam beberapa tahun TPA liar akan berubah menjadi Pusat Daur Ulang/TPS 3R yang menarik dan keren. Mulailah menerapkan khierarki pengelolaan sampah berdasar kebijakan dan mandat peraturan perundangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here