Revitalisasi TPST Bantargebang, Fokus Pengolahan Sampah dan Landfill Mining

0
8

Ditulis Oleh Bagong Suyoto
Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) Sekretaris Jenderal Perkumpulan Gerakan Aksi Persampahan Indonesia (GAPI)

Kabupten Bekasi-Menyongsong Hari Peduli Sampah Nasional pada 27 Februari 2021 pengelola UPST/TPST Bantargebang Kota Bekasi terus berbenah. Berbagai sarana dan prasarana dilakukan perbaikan dan pembangunan guna memperlancar aktivitas TPST. Ini bagian dari semangat paradigma baru olah sampah dan penerapan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Jakstranas No. 97/2017, Perda DKI Jakarta No. 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah jo Perda DKI No. 4/2019, Keputusan Gubernur DKI No. 08/2019 tentang Jakstrada tenteng Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, dll.

Hasil monitoring sejak bulan Januari 2020 sampai Februari 2021 menunjukkan adanya berbagai progress kegiatan Revitalisasi TPST Bantargebang. Penataan mulai dari perbaikan jembatan timbang satu dan dua, pembangunan kantor administrasi berlantai tiga, fasilitas pencucian kendaraan, workshop/bengkel alat berat, perangkat administrasi pegawai/finger print agar pegawai disiplin, penggajian karyawan via online, dll.

Masyarakat sekitar dapat uang bau/kompensasi sebesar Rp 300 ribu/bln/KK. Sebanyak 18.000 KK mendapat uang bau secara online/rekening masing-masing penerima. Belum termasuk uang bau yang dikelola LPM Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik, Sumurbatu dan Bantargebang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menganggarkan uang kemitraan diberikan langsung pada Pemerintah Kota Bekasi, jumlahnya ratusan miliar per tahun. Uang kemitraan diarahkan untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan warga.

Juga perbaikan dan pembangunan berbagai infrastruktru fisik, seperti perbaikan jalan, drainase, pagar arcon keliling, dll. Kegiatan pun dijalankan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup, seperti penyediaan sumur pantau, penghijauan, water threatmen/IPAS, dll. Bahkan, DKI menyediaan anggaran untuk pembangunan fasilitas IPAS Induk/Koletif seluas hampir 2 hektar berada di Kelurahan Sumurbatu.

Sekarang kondisi TPST Bantargebang semakin menghijau karena adanya berbagai pepohonan, dan pada musim hujan tumbuh semakin subur. Pepohonan tersebut berguna sebagai pengendali udara, penyejuk dan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini didukung oleh kondisi jalan operasional yang baik dan dibersihkan setiap pagi, siang dan sore.

Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Perkumpulan Gerakan Aksi Persampahan Nasional (GAPI) mendorong adanya green-belt dari sejumlah pepohonan yang mampu menyerap debu dari operasional TPST. Juga menciptakan lingkungan yang asri dan sejuk. Maka, kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus diperluas dengan melibatkan warga sekitar. Partisipasi masyarakat sekitar akan memperkuat suksesnya pengelolaan TPST.

TPST Bantargebang dengan luas 110,3 hektar dan luas efektif sebagai zona-zona pembuangan sampah 81,91% dan sekitar 18,09% untuk sarana dan prasarana cukup memadai. Sekarang TPST menampung sekitar 7.500-7.800 ton/hari sampah DKI Jakarta. Trend pertambahan sampah rata-rata per hari di TPST Bantargebang, yaitu 2016 sekitar 6.561,99 ton; tahun 2017 sekitar 6.875,49 ton; dan tahun 2018 sekitar 7.452,60 ton.

Artinya secara factual terjadi peningkatan sampah DKI Jakarta yang dikirim ke TPST Bantargebang dalam kurun 4-5 tahun. Menurut informasi awal 2020 pasca bajir sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang mencapai 12.000 ton/hari. Setiap ada banjir kiriman dari Puncak Bogor dan Depok diperkirakan sampah akan bertambah.

Pertambahan sampah di TPST implikasinya hampir semua zona semakin tinggi dan penuh. Maka butuh opsi terbaik dan cepat, komprehensif dan terpadu adalah mengolah sampah tersebut. TPST Bantargebang memiliki berbagai infrastruktur dan teknologi pengolahan sampah, yakni pemanfaatan gas-gas sampah menjadi listrik (waste to energy, WtE) terkoneksi dengan PLN. Power house sudah menghasilkan beberapa megawatt listrik beberapa tahun ini.

Kemudian pengolahan sampah dengan teknologi thermal atau PLTSa Merah Putih, merupakan proyek kerja sama antara Pemperintah Provinsi DKI dengan BPPT Kemenristek RI dengan kapasitas sekitar 100 ton/hari. Proyek ini bertujuan sebagai lokus belajar dan riset nasional.

Selanjutnya ada fasilitas composting sampah organik, teruma sampah berasal dari seluruh pasar (tradisional) Jakarta. Sebaiknya, pengelola TPST focus pada penanganan sampah organik yang komposisinya cukup besar, karena pengolahan di tingkat sumber masih relatif kecil.

Perkembangan dua tahun yang menarik (2019/2020) adalah proyek landfill mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) plant. Gunung sampah yang berumur 16 tahun ke atas dapat ditambang. Hasil landfill mining dibawa ke RDF plant, yakni sampah lama seperti plastik dijadikan briket sedang sampah organic dijadikan kompos. Sehingga ada nilai ekonomisnya. Sampah di semua zona direncanakan akan ditambang dan diolah dengan teknologi RDF dan kemudiakan akan dikembalikan menjadi zona baru.

Sembari menunggu pembangunan intermediate treatment facility (ITF) dengan teknologi thermal di sejumlah titik wilayah indoor, seperti ITF Sunter Jakarta Utara maka Pemprov DKI harus intensif membangun infrastruktur dan penyediaan teknologi pengolahan sampah sampah skala besar di TPST Bantargebang. Hal ini merupakan kebutuhan mendesak sangat vital.

KPNas dan Perkumpulan GAPI mendorong Pemrov DKI Jakarta membangunan berbagai infrastruktur dan teknologi pemilahan serta pengolahan sampah skala besar di TPST Bantargebang. Sehingga tingkat pengolahan dan reduksi besar atau sangat besar, seperti penggunaan teknologi biogas, insinerasi, plasma gasifikasi, dll bagian dari implementasi hierarkhi pengolahan sampah dan Energy from Waste (EfW). Jadi, sampah diolah berdasarkan khierarki yang diarahkan untuk mendapat energi dan sumber daya.

KPNas dan Perkumpukan GAPI menekankan pemanfaatan multi-teknologi di TPST Bantargebang mendeskripsikan semangat dan kerja konkrit mengolah dan mereduksi sampah. Sekarang tinggal upaya mempesar infrastruktur dan penyediaan proven-technology skala besar. Composting bisa ditingkatkan kapasitas produksinya 1.500-2.000 ton/hari. Pengolahan sampah dengan teknologi thermal bisa 1.500-2.000 ton/hari. Landfill mining dan RDF bisa 2.000-3.000 ton/hari atau lebih. Juga dimungkinkan teknologi recycling sampah plastik, kertas, kayu, dll.

Untuk membangun berbagai fasilitas tersebut membutuhkan penambahan lahan setidaknya 30-40 hektar. Oleh karena Gubernur DKI Jakarta harus mengambil langkah progresif. Mestinya penambahan lahan itu sudah dimulai tahun 2018/2019 sebelum adanya Covid-19. Dan sebaiknya Pemprov DKI berkomunitasi langsung dengan warga yang lahannya akan dibebaskan. Tampaknya warga sekitar TPST pingin mendapat respon langsung dari pembeli/DKI. Sebab bagaimana pun, TPST Bantargebang masih menjadi tumpuan utama DKI Jakarta.

Sehingga TPST Bantargebang akan menjadi pusat pengolahan sampah multi-teknologi paling lengkap di Indonesia. Kemudian menjadi pusat edukasi, penelitian dan karya wisata. Dalam konteks ini Pengelola UPTS/TPS Bantargebang Dinas LH Pemprov DKI harus mendapat dukungan penuh dari Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Juga dukungan dan kolaborasi dan sinergi dinamis dalam berbagai stakholders, dunia usaha dan masyarakat sekitar TPST. * 5/1/2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here