Heboh, Pengelolaan E-Waste Illegal Mengancam Lingkungan dan Kesehatan Manusia

0
12

Oleh Bagong Suyoto:Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHSI)

Bekasi-Pada masa pandemic Covi-19 yang melelahkan dan banyak makan korban, kita masih disibukan dengan urusan sampah yang tak kunjungan beres, limbah medis/infeksius bekas penanganan Covi-19, limbah elektronik (e-waste) dan limbah berbahaya dan beracun (B3) lain dari industri baik padat maupun cair. Perkembangan menuju masyarakat urban dan industri berdampak lansung terhadap meningkatnya berbagai jenis limbah.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Perindustrian tahun 2016, jumlah timbulan sampah di Indonesia sudah mencapai 65,2 juta ton per tahun. Sedangkan dari limbah B3, sisa industri yang dikelola 2017 sebesar 60,31 juta ton, dan secara akumulasi dari 2015 hanya mencapai kurang dari 40% dari target pengelolaan limbah B3 sebesar 755,6 juta ton di 2019. Jenis usaha yang mengelola limbah B3 terbesar adalah pertambangan, energi dan mineral.

Sejalan dengan itu, permasalahan lingkungan dan kesehatan akibat sampah dan limbah juga bertambah. Kualitas air sungai di Indonesia umumnya berada pada status tercemar berat. Tahun 2018 sebanyak 25,1% desa mengalami pencemaran air, dan sekitar 2,7% desa tercemar tanahnya. Sampah juga berkontribusi terhadap kejadian banjir yang terus meningkat dari tahun ketahun, pada 2016 dan 2017 sebanyak 1.805 banjir terjadi di Indonesia serta menimbulkan 433 korban jiwa. Kondisi yang mengkhawatirkan adalah angka kematian (CFR) akibat kejadian luar biasa diare pada tahun 2016 sebesar 3,04%, padahal CFR diharapkan kurang dari 1%.

Hati-hati melakukan usaha pengumpulan, pengolahan, penyimpanan limbah elektronik ataul e-waste. Siapa saja harus hati-hati. Sebab e-waste dikategorikan limbah B3. Pengelolaan e-waste harus mengikuti ketentuan dan SOP limbah B3, harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT) yang mengantong ijin resmi dari KLHK RI. Ketentuannya merujuk pada UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan aturan terkait.

Jika tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, maka dikatakan illegal alias liar. Konteksnya dalam bentuk pelanggaran hukum, dan pasti dikenai sanksi. Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan e-waste illegal ditemui di sejumlah tempat, terutama di Pulau Jawa. Sayangnya, hanya yang sial terjaring Gakkum, seperti kasus yang terjadi di Bandung.

Ditjen Gakkum KLHK menulis dengan judul “KLHK Segel Lokasi Usaha Pengolahan Limbah Elektronik Ilegal yang Mencemari DAS Citarum”. Bandung, 29 Januari 2021. KLHK menyegel tempat usaha tanpa izin yang mengumpulkan dan menfaatkan limbah elektronik kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) printed circuit board (PCB), 28 Januari 2021 di Jl. Babakan Ciparay No. 531 Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

Tim Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra bersama Satgas Citarum Harum Sektor 22, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung mengamankan AHH, pemilik usaha dan barang bukti.

Barang bukti yang diamankan antara lain: 1 unit tungku bakar dengan kapasitas 30-50 kg/hr, gelondongan IC yang sudah dibakar 2 unit dengan kapasitas 40 kg/hr, blender (LPG dan oksigen) 1 unit dengan kapasitas 5 kg/hari, filter system 1 unit, ratusan karung tumpukan limbah elektronik (PCB) yang belum diolah, 15 drum bahan kimia untuk pelarut.

Menurut Muhammad Nur, Kepala Balai Gakkum Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra) menyatakan; “Penyegelan ini berawal dari pengaduan masyarakat ke Balai gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra, 1 Desember 2020, mengenai dugaan kegiatan usaha pengumpuan dan pemanfaatan limbah B3 PCB dan e-waste illegal di Kecamatan Bojong Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan informasi itu Tim Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra bersama Satgas Citarum Harum, DLH Provinsi Jabar dan DLH Kabupaten Bandung memeriksa dan menyegel usaha itu”.

Kegiatan itu menghasilkan limbah cair yang dibuang ke DAS Citarum dan membuang gas beracun dari pembakaran PCB ke udara. Kegiatan ini berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia, yang beberapa penelitian menunjukkan terjadinya pemicu kanker. “Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra akan menindaklanjuti kasus ini ke penyidikan”, tegas Nur.

Kemajuan dunia dalam menciptakan berbagai produk modern dan peradaban manusia telah mewabah dan berimplikasi sangat luas. Salah satu limbah yang menambah beban polusi dunia adalah e-waste. Sayangnya, sebagian besar penduduk Indonesia belum mengenal bahaya limbah e-waste?!

E-waste kita kenal dan ditemui mulai dari lingkungan rumah, kantor, tempat pendidikan, perusahaan hingga tempat pembuangan akhir sampah (TPA). E-waste dari berbagai jenis dan merk bercampur dengan sampah lain menumpuk di TPA. Merupakan pemandangan yang biasa-biasa saja. Bahkan ikut mengotori dan mencemari wilayah sungai, pesisir dan laut kita. Pada umumnya e-waste memiliki kandungan B3. Tentu sangat berbahaya bagi lingkungan, kesehatan manusia dan makhluk lain.

Dalam buku Bagong Suyoto (2008) Era Baru Pengelolaan Sampah disebutkan, jumlah e-waste semakin meningkat ketika keinginan dan daya beli masyarakat makin meningkat. Apalagi produk-produk elektronik dengan harga murah meriah menyerbu masyarakat hingga pelosok kampung, seperti produk-produk dari China. Belum lagi masyarakat Indonesia diserbu oleh produk-produk elektronik bekas, yang diimpor dari sejumlah negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dll.

Barang-barang elektronik tersebut sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, bukan lagi sebagai barang mewah, mulai dari peralatan hiburan sampai dapur. Kita lebih senang karena dipermudah dengan adanya teknologi tersebut, juga meningkatkan gensi, bahwa suatu keluarga yang memiliki peralatan elektronik lebih lengkap akan dipandang lebih maju atau keren. Atau disebut orang kaya meskipun memiliki produk bekas (second products).

Masyarakat di kampung-kampung lebih dipermudah cara mendapatkan, selain harganya yang terjangkau, yakni diberikan kredit. Mereka diberi pilihan membayar cicilan 10 atau 12 kali, yang berarti lunas dalam setahun. Kredit produk-produk elektronik tersebut tanpa uang muka. Ada juga dengan uang muka, namun sangat terjangkau. Masyarakat di kampung-kampung dapat mengkredit tv layar datar 29 ins atau lebih besar, atau LCD, DVD/CD, tape recorde stereo hinggga rice coocer.

Produk-produk baru made in China, Taiwan, Singapura telah menyerbu masyarakat Indonesia. Memiliki DVD/CD dengan tv layar datar 29 atau 34 ins bukan barang mewah lagi, bahkan pemulung di gubuk-gubuk reot pun mampu memiliki barang tersebut. Siapa yang dapat melawan pasar global dan kemajuan zaman ini? Zaman lompatan besar atau gelombang ketiga, dimana setiap orang dapat dan ingin menikmati kemajuan teknologi atau produk-produk e-waste itu.

MH Wong dari Croucher Institute for Environmental Sciences, and Department of Biology Hong Kong Baptist University, dalam Sources, Fates, and Environmental and Health Effects of Persistent Toxic Substances from E-waste Recycling, menguraikan apa yang disebut e-waste. E-Waste adalah siklus akhir dari produk-produk elektronik seperti berbagai produk elektronik, computer, printer, mesin fotocopy, tv, handpone, tape recorder/radio, dll. (End-of-life electronic products (computers, printers, photocopy machines, TVs, mobile phones, etc.).

KLHK menyebut, ada tiga jenis e-waste, yaitu: 1) e-waste dari proses produksi industri barang elektronik biasanya produk gagal atau komponen yang langsung dapat didaur-ulang oleh produsen. 2) E-waste dari konsumen akhir karena telah habis masa pakai. E-waste jenis ini belum ada regulasinya. 3) E-waste yang dihasilkan oleh aktivitas proses daur ulang barang elektronik dan aktivitas rekondisi.

Dengan kata lain, siklus akhir itu adalah limbah. Oleh karena itu perlu perlakuan khusus dengan menerapkan prinsip-prinsip 3R (reduce, reuse, recycle). Belakangan di sejumlah negara Asia telah penerapan program-program 3R dalam pengelolaan e-waste. Pengelolaan e-waste yang umumnya berlangsung adalah (a) Diserahkan ke perusahaan scrap untuk di-recovery, recondition atau recycle. (b) Diekspor oleh perusahaan crap. (c) Diolah secara illegal. (d) Dibuang secara sembarang tempat. (e) Diserahkan ke pengelola limbah B3 yang berizin.

Dampak E-Waste Terhadap Lingkungan dan Kesehatan
Keberadaan dan bertambahnya sampah elektronik menimbulkan masalah tersendiri, selain sampah domestik, khususnya yang dialami Indonesia. Penanganan e-waste memerlukan berbagai sentuhkan baik regulasi, kelembagaan, teknologi, partisipasi maupun angagran. Merupakan pengalaman baru yang dialami Indonesia sejak dilaksanakan pembangunan, industrialisasi dan impor berbagai kebutuhan dalam negeri, termasuk barang-barang elektronik.

Permasalahan e-waste menyangkut berbagai aspek, seperti peraturan dan kebijakan, kelembagaan, dan teknis. Pertama, aspek peraturan dan kebijakan. a) Belum ada peraturan perundangan yang spesifik mencantumkan e-waste atau secara spesifik mengatur e-waste. b) Belum ada kreteria yang spesifik tentang e-waste. c) Adanya perbedaan kodifikasi yang diberlakukan untuk produk-produk elektronik yang diproduksi dan yang diekspor atau impor telah menyulitkan identifikasi jumlah produk barang dan inventarisasi timbulan e-waste.
Kedua, aspek kelembagaan. a) Adanya perbedaan persepsi dan kewenangan dalam penangan e-waste atau barang elektronik bekas khususnya yang berasal dari luar negeri termasuk kegiatan rekondisi atau recycling facility dan standar lingkungan yang diterapkan. b) Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi dalam penanganan e-waste. c) Ketidakmampuan dalam pengawasan masuknya e-waste illegal dari luar negeri. d) Belum tersedianya data/ peta timbulan limbah elektronik, baik jenis, jumlah, serta kecenderungan laju pertumbuhannya.
Ketiga, aspek teknis. a) Kompetensi dalam teknologi dan peenrapan 3R e-waste belum memadai. c) Sarana pengelolaan e-waste masih belum memadai baik dari teknologi, safety, lingkungan. d) Belum ada data lifetime produk-produk elektronik secara pasti untuk memprediksi volume e-waste. d) Penanganan/daur ulang e-waste kurang mempertimbangkan aspek kesehatan dan lingkungan.

Sri Wahyono, Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik Dalam Lingkup Global dan Lokal- Electronic Waste Management Policies in the Scope of Global and Local, Pusat Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (2012), Teknis pemrosesan limbah elektronik yang dilakukan oleh sektor informal umumnya sederhana seperti dengan cara dilelehkan (dipanaskan), dibakar, atau ekstraksi dalam larutan yang sangat asam. Tata laksananya masih terlalu sederhana sehingga pemrosesan tersebut umumnya berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan baik itu kesehatan para pelakunya maupun masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Berbagai unsur atau senyawa berbahaya terlepas atau dibuang ke lingkungan tanpa kendali. Dari proses pembakaran kabel untuk mendapatkan logam tembaga, misalnya, melepaskan asap yang mengandung dioksin atau polychlorinated dibenzo-p-dioxin/furan (PCDD/F). Dari proses pelelehan aki bekas, misalnya, mengemisikan asap yang mengandung logam berat timbel (Pb).

Lanjut Sri Wahyono, sementara itu dari ekstraksi dengan larutan asam, menghasilkan limbah berupa logam berat seperti merkuri (Hg), timbel (Pb), khromium (Cr), dan cadmium(Cd) dan dioksin ke tanah dan air. Berbagai kasus akibat logam berat atau senyawa beracun dari daur ulang limbah elektronik telah muncul di berbagai negara. Ibu-ibu yang bekerja di lokasi daur ulang limbah elektronik di Vietnam, misalnya, air susunya terdeteksi telah mengandung PCB (polychlorinated biphenyls), Brominated flame retardans (BFR) seperti Polybrominated diphenyl ether (PBDE) dan Hexabromocyclododecane (HBCD).

Para pekerja limbah elektronik di India dan Guiyu (Cina) di dalam darahnya mengandung logam berat dan senyawa beracun seperti PCB, PCDD/F, PBDE, dan Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) dan logam berat. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena mereka umumnya tidak mengenakan pakaian pelindung, tidak memiliki keahlian spesifik, dan teknik pemrosesan limbah elektronik yang tidak ramah lingkungan.

Berikut ini adalah gambaran singkat bahaya logam berat dan senyawa-senyawa yang terdapat dalam limbah elektronik terhadap kesehatan. Logam berat memiliki sifat beracun, karsinogenik (menyebabkan kanker), dan mutagenik (menyebabkan cacad bawaan). Logam merkuri (Hg) dikenal dapat merusak sistem saraf otak, dan menyebabkan cacat bawaan seperti yang terjadi pada kasus Teluk Minamata, Jepang. Logam berat timbel (Pb) sangat buruk dampaknya bagi kesehatan.

Gejala awal kontak dengan logam berat tersebut adalah anorexia, otot sakit, malaise, dan sakit
kepala. Sementara itu, dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan intelegensi, gangguan sistim syaraf dan pada kadar yang tinggi dapat mengakibatkan kerusakan otak dan kematian. Sementara itu, khromium (Cr) dapat dengan mudah terabsorpsi ke dalam sel sehingga mengakibatkan berbagai efek racun, alergi, dan kerusakan DNA. (Sri Wahyono, 2012).

Lantas cadmium adalah logam beracun yang merusak ginjal. Dioksin atau PCDD/F bersifat persisten, terakumulasi secara biologis, dan bersifat karsinogen. Selain itu dioksin juga mengganggu sistim hormon, mempengaruhi pertumbuhan janin, menurunkan kapasitas reproduksi, dan sistim kekebalan tubuh. Sementara itu PBDE, suatu senyawa yang digunakan untuk mengurangi tingkat panas (flammability) pada bagian produk elektronik diduga dapat merusak sistem endokrin dan mereduksi level hormone tiroksin sehingga perkembangan tubuhnya menjadi terganggu. (Sri Wahyono, 2012).

Dampak eksternalnya juga tidak kalah mengerikan yaitu berupa degradasi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Tanah, air dan udara di sekitar lokasi pemrosesan limbah elektronik pun umumnya telah tercemar logam berat dan senyawa-senyawa beracun seperti PCB, PCDD/F, PAH, PBDE, BFR dan logam berat.

Dampaknya yang ditimbulkan e-waste sangat serius terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia dan hewan maka pemerintah pusat dan daerah harus menertibkan usaha pengelolaan e-waste di seluruh Indonesia, terutama kegiatan yang dilakukan sector informal. Setidaknya membuat pemetaan usaha e-waste dan menertibkan, atau memberi solusi yang terbaik. Dalam konteks ini perlu adanya advokasi yang melibatkan lembaga-lembaga lingkungan non-pemerintah (Ornop) dan para ahli. Selanjutnya, melakukan pengawasan rutin, ketat dan berkelanjutan, plus penegakkan hukum secara ketat tanpa pandang bulu.* 3/1/2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here