Pemerintah Indonesia Mesti Membuat Profil Pemulung, Pengemis dan Gelandangan

0

Oleh Bagong Suyoto Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI)
Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)

Belakangan sejak Menteri Sosial RI Tri Rismaharini blusukan ke kolongan jembatan, kolong jalan tol, trotoar, pinggir kali menemui pemulung, pengemis, gelandangan di ibukota. Tampaknya Mensos ingin tahu kehidupan dan pemukiman pemulung, pengemis dan gelandangan itu. Sejumlah media mainstream ibukota memberitakan pada 6/1/2021 (Kompas, Tempo.Co, Kontan, CNN Indonesia, News.detik.com, m.republika.co.id, merdeka.com, inews.id, dll) sehari setelah dilantik Presiden RI di istana negara.

Mensos Risma blusukan itu sangat booming!! Aksi blusukan Mensos mendapat reaksi dari berbagai pihak, menunai kritik terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah tokoh, politisi, peneliti di ibukota. Ada yang bilang lebay, ada yang minta bedakan urusan walikota dengan menteri, pencitraan, “benerin dulu data orang miskin”, ada yang bilang persiapan mengarah ke DKI 1, dll. Mungkin juga persiapan RI 1, boleh saja berasumsi positip.

Sebetulnya, apa yang salah dengan aksi blusukan Mensos Risma? Sejumlah pemimpin sangat peka dan reaktif ketika kemiskinan dilihat dan diungkap apa adanya atau secara faktual. Tindakan Risma bisa mengganggu kenyamanan otoritas pemerintah setempat dan mendelegitimasi untuk kepentingan-kepentingan ke depan. Bukankan orang miskin dan terlantar menjadi tanggung jawab negara sebagaimana amanat UUD 1945? Kata “pemulung”, “pengemis” dan “gelandangan” berkaitan dengan makna dan hakekat manusia.

Charles Taylor dalam buku Michael T. Gibbon, Telaah Hermeneutis Wanacana Sosial-Politik Kontemporer (1987) mengatakan, bahasa dan makna menjadi pusat perhatian di abad ke-20. Perhatian pada bahasa sebagai medium sangat erat kaitannya terhadap makna (meanings). Apa yang membuat sebuah “ujaran” atau “pernyataan” bermakna? Atau, apa yang membuat setiap sesuatu menjadi bermakna dan dianggap memiliki makna. Pernyataan ini dikemukakan tidak hanya dalam kaitannya dengan bahasa, tetapi telah menjadi perhatian utama dari banyak teori filosofis tentang makna.

Selanjutnya, di puncaknya, tingkatan penuh makna terus diperluas lebih jauh secara dramatis oleh para pengikut psikoanalisis Freudian. Dewasa ini, bukan hanya “ujaran”, “pernyataan” dan “obyek seni”, tetapi juga “salah ucap”, “keseleo lidah”, dan “latah” (slips of the tongue), simpton, afinitas dan rasa, seluruhnya dapat ‘dianalisis’, yakni diintepretasikan (ditafsirkan). Dan, intepreasikan sendiri menjadi kunci. Pendekatan ‘hermeneutika’ memiliki audiensi luas di sejumlah bidang, paling mencolok dalam sejarah dan ilmu sosial.

Faktanya adanya pemulung, pengemis, gelandangan dan orang miskin kota (urban poor)?! Berarti ada kemiskinan di ibukota. Otoritas DKI Jakarta mempertanyakan status pemulung, pengemis atau gelandangan itu. Sebab itu tugas dan kewenangan Dinsos DKI Jakarta. Bisa saja pemulung, pengemis dan gelandangan itu pendatang, bukan penduduk resmi DKI. Maksudnya tidak ber-KTP DKI. Jika tidak punya KTP pemerintah harus mendata dan membuat untuk mereka.

Bisa saja kelompok miskin kota ini buah urbanisasi yang tidak melapor ke ketua RT/RW setempat, atau pengemis dan gelandangan mobile dari wilayah sekitar Jakarta. Artinya cari makan di DKI Jakarta dan tinggal di luar wilayah itu, seperti Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, Karawang, Serang Banten, dll. Bahkan, ada yang bilang para pengemis di kota itu ada penyuplai dan koordinatornya. Konteksnya, “dagang kemiskinan …!?” Maka harus teliti dan jernih melihatnya.

Karena aktivitas mengemis, menggelandang dan mengais sampah sudah merupakan suatu bentuk kegiatan mencari nafkah untuk melanjutkan kehidupan. Mereka melakukan itu karena pekerjaan itu dan benar-benar miskin. Disini kata “kejujuran” perlu pembuktian. Anehnya, kok ada yang mau tingal di kolong jembatan, kolong jalan tol, pinggir kali Ciliwung, pinggir Kali Cisadane, pinggir Kali Bekasi, dll? Juga bermukim di pinggir pembuangan sampah. Lebih 6.000 – 7.000 pemulung orang tinggal di gubuk-gubuk kumuh bacin sekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu Kota Bekasi.

Mereka itu tak punya rumah layak atau tak mampu bayar sewa, maka hidup di bawah jembatan, kolongan jalan tol, pinggir kali dan di pinggir pembuangan sampah. Padahal berada pada lingkungan tercemar, sangat bau, banyak lalat, belatung dan nyamuk serta sanitasi buruk. Situasi mengenaskan itu sesungguhnya potret kemanusiaan sebagian rakyat negeri ini.

Ada orang mengemis sebagai bentuk kamuflasi, ternyata punya pendapatan dan tabungan cukup besar, ratusan juta rupiah. Beberapa kasus ini terjadi, yang pernah ditangani Dinsos DKI Jakarta. Mereka yang kaya, miskin sebagai pemulung, pengemis, gelandangan terpikat dengan magnet ibukota. Cari duwit kontan lebih gampang.

Maka perlu ditelusuri profil para pemulung, pengemis dan gelandangan ibukota, kota-kota metropolitan, besar dan kecil di seluruh Indonesia. Maka Mensos RI harus punya Profil Kaum Miskin Indonesia. Penyusunan profil ini merupakan kerja bareng mulai dari pemerintah pusat, kabupaten/kota hingga Ketua RW, Dusun dan RT.

Terlepas dari reaksi berdimensi politis atau bukan Indonesia butuh data riel pemulung, pengemis, gelandangan dan sejenisnya dalam klasifikasi miskin secara akurat dan valid yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kita butuh angka-angka itu sebagai bahan/basis pengambilan keputuan, pengambilan kebijakan yang bagus. Berapa jumlah pemulung di Indonesia? Berapa jumlah pengemis di Indonesia? Berapa jumlah gelandangan di Indonesia?

Selama ini kita kesulitan menjawab pertanyaan data riel tersebut ketika media massa dan pihak yang berkepentingan. Karena identitas di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak ada sebutan pekerjaan sebagai “pemulung”, “pengemis”, atau “gelandangan”.

Selama ini kita masih mengandalkan asumsi, perkiraan atau sejenis itu sehingga persoalan kemiskinan itu tetap terjadi, meskipun angka-angka kemiskinan menurun menurut otoritas resmi. Dan kemiskinan itu naik lagi di masa pandemic Covid-19.

Akibat ketidak-akuratan dan ketidak-validan data orang miskin Indonesia akibatnya terjadi salah bantuan pada orang miskin. Kata lain, bantuan social tidak tepat sasaran. Implikasi lanjutannya, bantuan masih disunat, dikorupsi dan diselewengkan. Hal ini bisa bermula dari kebijakan yang buruk, ditafsirkan dan diimplementasikan secara buruk. Atau kebijakan bagus nanun ditafsirkan dan dilaksanakan secara buruk.

Dalam membuat kebijakan dan implementasinya butuh pemimpin dan orang-orang yang mempunyai kepedulian dan integritas tinggi. Sehingga upaya mengurangi dan memberantas kemiskinan dapat diwujudkan secara riel. Indonesia butuh pejabat tinggi, tokoh masyarakat dan lainnya yang punya integritas dalam memberantas kemiskinan.

Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prisinp-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. (kkp.go.id). Integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu “integer” artinya utuh dan lengkap. Oleh karena itu, integritas memerlukan perasaan batin yang menunjukkan keutuhan dan konsisten karakter. Singkatnya, artinya konsep konsistensi tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan dan hasil.

Orang-orang kecil dan miskin dikunjungi pejabat tingggi, sekelas Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Apalagi diajak bicara mengenai kehidupannya sehari-hari. Kemudian ditanyakan apa yang dibutuhkan agar bisa hidup, bekerja dan meningkatkan taraf hidupnya, bisa memiliki rumah layak huni, dll. Sehingga pemerintah perlu punya perencanaan mengenai pembangunan kesejahteraan social dan pemberdayaan rakyat.

Salah seorang yang ditemui Mensos Risma adalah pemulung dari Indramayu. Sejak tahun 1964 ke Jakarta dan berganti-ganti pekerjaan, termasuk jadi pemulung. Ia merupakan tunawisma alias tak punya rumah. Memang banyak pemulung, pengemis dan gelandangan di ibukota yang tunawisma. Pihak otoritas DKI, menyatakan tunaswisma tidak hanya ada di Jakarta, tetapi di kota-kota di seluruh Indonesia. Meskipun begitu, pemulung ini harus ditelusuri sampai kampong halamannya. Apakah ia benar-benar tunawisma?

Dalam dialog dengan pemulung Mensos Risma menawarkan perumahan layak huni, pelatihan berkaitan dengan pekerjaan. Masalahnya, apakah penawaran itu mendapat respon positip dari pemulung dan miskin kota? Kedua, dalam perencanaannya apakah mereka dilibatkan, sebagai format participatory planning? Ketiga, dan bagaimana melindung hak-hak kaum miskin perkotaan sejalan dengan terbatasnya ruang sementara proses pembangunan semakin massif. Peroalan ini telah menjadi telaah berbagai pihak di tahun 1990-an.

Kondisi kemiskinan kota dan tunawisma ramai diperbincangkan para petinggi negara, akademisi, aktivis NGOs dan stakeholder lain pada tahun 1990-an, tertuang dalam buku yang merupakan prosiding lokakarya yang diselenggarakan LPIST-YASIN bekerja sama dengan RDCMD-YTKI pada 6-8 November 1993 di Jakarta. Judul buku itu “Advokasi dan Penguatan Masyarakat Miskin di Perkotaan”, di sini ada Abdul Hakim, Rizal Malik, MA, Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc, Prof. Ir. Johan Silas, Dr. Mubyarto, Dr. Mochtar Buchori, MA, Nursyahbani Katjasungkana, SH, Dr. Andi Siswanto, Permadi, SH, Agus Purnomo, MA, MBA, Dr. Adi Sasangko, MPH, Wardah Hafidz, MA.

Keberhasilan membangun perumahan orang miskin perkotaan tak terlepas dengan Advokasi Planning yang sudah dianjurkan mulai dari David Doc dan beberapa penganutnya, kata Prof. Eko Budihardjo. Ada tiga asumsi dalam perencanaan kota. Pertama, perencanaan itu harus didasari penawaran obyektif, bukan kepentingan subyektif dari perencanannya. Untuk bisa melaksanakan yang pertama ini, tujuannya harus jelas. Tujuan dijabarkan dalam sasaran yang jelas dan sasaran dijabarkan lagi dalam target kuantitatif.

Kedua, perencanaan harus untuk kepentingan bersama dan kemaslahatan masyarakat luas tanpa kecuali. Ketiga, rencana pembangunan harus memberikan peluang pada segenap pihak untuk berperan serta secara aktif, participatory planning. Jadi semua bagus. Cuma kenyataan di lapangan itu menunjukkan banyak sekali ketimpangan.

Situasi sekarang tahun 2021 lebih sulit beberapa kali dibanding tahun 1990-an. Lahan semakin terbatas dan sangat mahal, pertumbuhan dan kepadatan penduduk makin tinggi, jumlah populasi megapolitan Jabodetabek mencapai 34 juta jiwa. Hal ini diperketat dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan industri, fasilitas perkantoran, pelayanan publik dan jasa modern. Sehingga penyediaan rumah untuk kaum miskin kota cenderung pada rumah susun.

Permukiman atau papan merupakan salah satu kebutuhan pokok, selain itu pemenuhan pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Kaum miskin kota harus mendapatkan hak-haknya. Jika tidak meskipun Indonesia berganti puluhan Presiden akan mendapatkan situasi pemulung, pengemis dan gelandangan, seperti yang ditemui Mensos Risma saat blusukan di sekitar Kali Ciliwung dan Jalan Sudirman – Thamrin Jakarta.

Kemampuan kepemimpinan menangani masalah data kaum miskin, perencanaan penyediakan permukiman layak, kecukupan pangan, pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi semua yang miskin boleh jadi akan menaikan citra masa sekarang dan masa depan. Empati, sentuhan hati, tindakan santun dan pernyataan yang merengkuh semua yang miskin akan membuahkan hasil yang tak terbayangkan sebelumnya. Pemimpin publik harus berada di semua kisaran masyarakat, terutama pada komunitas kaum miskin di Indonesia.* 06/01/2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here