Oleh Bagong Suyoto
Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)

Kabupaten Bekasi – Belakangan permasalahan dan isu sampah memenuhi sejumlah kali di wilayah Kabupaten Bekasi menjadi perhatian nasional dan internasional. Seperti kasus sampah di Kali Jambe, Kali Pisang Batu, Kali Cikarang, Kali CBL, dll. Pencemaran tersebut bukan hanya sampah padat, melainkan juga limbah cair berasal dari rumah tangga dan pabrik dalam kategorial limbah berbahaya dan beracun (B3). Akibatnya sejumlah ikan, termasuk ikan-ikan sampu-sapu dan biota air mati. Kondisi air kali tampak hitam, kotor dan sangat bau. Kondisi tersebut mengindikasikan secara jelas, bahwa pengelolaan sampah di darat masih amboradul.

Monitoring Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) pada 22 November 2020 menemukan titik-titik tumpukan sampah memenuhi pintu air Kali Bancong Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Berbagai jenis sampah yang ditemukan,seperti palstik, styrefoam, busa, kayu, kain, dll, bahkan ada kasue. Belum lagi sampah yang berserakan beberapa titik irigasi di wilayah Tambelang, Sukani, Pebayuran Bekasi Utara. Kali Bancong dan kali lainnya berhubungan dengan Program Citarum Harum yang dicanakan Presiden RI pada 2018 lalu. Jalur Citarum Harum meliputi Cibarusah-Bojongmangu sampai Kecamatan Muaragebong, sepanjang 134 km.

Pengelolaan kali merupakan kerja bersama antara berbagai pihak yang bersifat kebijakan, institusional dan social cultural. Masyarakat harus berperan aktif menjaga sungai. Mereka bersedia tidak membuang sampah ke sungai. Mereka harus cinta sungai seperti mencintai diri, anak cucunya dan masa depan lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Padahal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA (Permen PUPR 12/PRT/M/2015), BBWS Citarum 2020 sudah memasang papan larangan. Larangan itu antara lain: 1. Melakukan pengabilan batu, pasir dan tanah pada lokasi ± 500 meter sebelh hulu dan ±1000 m sebelah hilir bending irigasi. 2. Memandikan hewan selain di tempat yang telah ditentukan; 3. Menggarap tanah dan mendirikan bangunan di dalam garis sempadan saluran. 4. Memindahkan patok-patok batas tanah pengairan. 5. Melintas untuk kendaraan yang melebihi kelas jalan Inspeksi. 6. Mandi di sekitar bangunan Bendung. 7. Mendirikan bangunan dana tau menanam pohon di tanggul saluran irigasi. Namaun, larangan itu hanyalah papan nama, tidak ada yang mengubris!

Sampah Masalah yang Berlanjut
Berdasar data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi timbulan sampah wilayah ini sekitar 2.700-2.900 ton/hari. Sementara yang dibuang ke TPA Burangkeng sekitar 800-900 ton/hari. Tingkat pelayanan sekitar 42-45%. Pelayanan persampahan di Kabupaten Bekasi sampai saat ini baru mencapai 14 kecamatan (6 UPTD) dari 23 kecamatan.

Kepadatan penduduk Kabupaten Bekasi, terbanyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan sepanjang koridor timur barat, yaitu Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Tambun Selatan. Selain itu juga kecamatan yang berdekatan dengan Kota Bekasi dan DKI Jakarta, seperti Kecamatan Tambun Utara, Tarumajaya, Babelan. Kepadatan penduduk tersebut berimplikasi terhadap besarnya sampah/limbah yang dihasilkan. Deskripsi kepadatan penduduknya tahun 2015 terus meningkat pada 2019 dan diprediksikan akan terus bertambah pada tahun-tahun mendatang.

Eksisting atau kondisi faktual pengelolaan sampah Kabupaten Bekasi sulit digambarkan dengan pola yang jelas dan detail sebab sangat complicated, ruwet dan rumit. Indikasinya banyak sampah rumah tangga, pasar, kantor, limbah medis, limbah pabrik dan limbah berbahaya dan beracun (B3) dan limbah medis yang dibuang ke sembarang tempat, munculnya titik-titik pembuangan liar atau TPA illegal. Cakupan wilayah yang sangat luas, terdiri dari kawasan daratan, persawahan, daerah aliran sungai (DAS), belasan aliran sungai besar kecil hingga pesisir pantai dan laut.

Pertambahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh mortalitas dan migrasi menyebabkan tingkat kepadatan semakin tinggi. Pada 2017 jumlah populasi mencapai 3.500.023 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.748 jiwa per km². Wilayah yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Tambun Selatan (12.284 jiwa per km²), sedangkan paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Muaragembong (240 jiwa per km²). Namun, wilayah Muaragembong sebagai ujung bertemunya semua jenis sampah padat dan limbah cair yang terbawa alir air dari belasan sungai ke laut Jawa. Wilayah ini menjadi ujung pencemaran daratan Kabupaten Bekasi.

Data Dinas LH Kabupaten Bekasi (2019) menyebutkan, jumlah titik sampah liar sebanyak 71 buah. Terbanyak titik sampah liar di UPTD 1 sebanyak 34 titi; UPTD 5 sebanyak 21 titik; UPTD 3 sebanyak 7 titik; UPTD 6 sebanyak 6 titik dan; UPTD 4 sebanyak 5 titik sampah liar. Padahal sebelumnya disebut ada 83 titik sampah liar. Tim Rapid Assesment KLHK (2019) tidak menghitung setiap daerah pelayanan atau UPTD tersebut.

Beberapa faktor munculnya TPA liar sebagai berikut: Pertama, cakupan wilayah Kabupaten Bekasi sangat luas, dan jarak yang terjauh dengan ibukota kabupaten mencapai 60-65 Km sedang jarak dengan TPA Burangkeng Kecamatan Setu bisa mencapai 75-80 Km. Kedua, pertambahan penduduk dan pemukiman warga, real estate dan rumah kontrakan. Ketiga, Sementara pemukiman warga, real estate, rumah kontrakan tidak menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah. Keempat, tidak ada sarana prasarana dan pelayanan kebersihan atau tingkat pelayanan rendah. Kelima, adanya kesengajaan dari sejumlah orang untuk membuka usaha TPA liar dengan alasan menciptakan lapangan kerja. Keenam, TPA liar merupakan solusi tercepat dan terbaik saat ini. Ketujuh, tidak adanya pengawasan dan penegakkan hukum yang ketat dan rutin.

Implikasi dari pertambahan penduduk dan industrialisasi di Kabupaten Bekasi adalah tumbuhnya permukiman baru (real estate), permukiman warga dan rumah-rumah kontrakan. Dampak dari pertambahan penduduk dan pola hidup perkotaan dan konsumtif adalah bertambahnya timbulan sampah, terutama sampah plastik konvensional sangat sulit terurai secara alam, butuh waktu ratusan hingga ribuan tahun lamanya.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak atau belum menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah, seperti tong/bak sampah, container, tempat penampungan sementara (TPS), TPS 3R, transportasi, dll. Akibatnya warga membuang sampah di sembarang tempat, seperti pekarangan kosong, sawah, drainase, DAS, badan kali, dll. Misal, rumah-rumah kontrakan atau kos biasanya membuang sampahnya di samping atau belakang kontrakan dan setelah menumpuk kemudian dibakar. Sementara warga dari real estate membuang sampahnya ke pinggir-pinggir jalan, DAS, badan kali, dll. Biasanya sampahnya sudah dimasukan ke dalam kantong kresek, karung, dll.

Sejak 2015 Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya membenahi pengelolaan sampahnya, termasuk TPA Burangkeng. Kabupaten Bekasi mendapat dukungan dari pemerintah pusat, yakni Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membantu menyusun Master Plan (Rencana Induk) Pengelolaan Sampah Kabupaten Bekasi. (PUPR, 2015).

Jangan Bergantung Pada TPA
Pengelolaan sampah jangan bergantung pada TPA. Sekarang kita berada pada era baru olah sampah sebagai implikasi lahinrya UU Pengelolaan Sampah. Namun masih banyak Kota/Kabupaten yang menerapkan penanganan sampah dengan paradigma konvensional. Paradigma lama itu menekankan: Kumpul – Angkut – Buang (end of pipe solution), dan harus ditinggalkan secepatnya.

Paradigma konvensional menimbulkan berbagai masalah, yaitu: 1) Beban TPA sangat tinggi; 2) Luas lahan terbatas; 3) Operational cost tinggi; 4) Menimbulkan dampak lingkungan yang semakin berat (bau, air tanah); 5) Boros sumberdaya; 6) Kurang memberi ruang bagi peran masyarakat dan pelaku usaha; 7) Menciptakan stigma buruk, resistensi dan gerakan anti-TPA.

Sehingga penerapakan paradigama baru hendaknya dilakukan segera. KLHK (2009) menyatakan, paradigma baru pengelolaan sampah, yakni mengutamakan prinsip sampah sebagai sumberdaya, dan prinsip pengendalian pencemaran. Pelaksanaan prinsip tersebut dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) 3R (Reduce, Reuse, Recycle); 20 Extended Producer’s Responsibility (EPR); 3) Waste to energy; 3) Pengelolaan akhir yang Environmental Friendly (Sanitary Landfill).

Keuntungan paradigma baru, yakni: 1) Menghemat sumberdaya; 2) Beban pencemaran berkurang; 3) Bernilai ekonomis dan membuka lapangan kerja; 4) Operational cost rendah; 5) Beban TPA berkurang, dan 6) Yang paling penting masyarakat sekitar menerima keberadaan pengelolaan dan pengolahan sampah dan TPA/TPST.

Prinsip dasar yang dianut adalah penanganan sampah dari sumber, meliputi tingkat rumah tangga/ pemukiman, pasar, sekolah, kantor, kawasan khusus, dll. Karena sudah menjadi amanat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Strategi Nasional 3R, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP), Peraturan MenLH No. 13/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah, juga ada Perda tentang Pengelolaan Sampah, dll.

Olah sampah tingkat sumber gunakan prinsip 3R, yakni mengurangi material yang akan menjadi sampah, guna ulang, selanjutnya memilah antara organik, anorganik dan B3 domestik (skala kecil), kegiatan recycling dan composting atau olah sampah dengan teknologi modern yang ramah lingkungan.

Tujuan utama dari olah sampah dari sumber, diantaranya: (1) Mengembalikan sampah menjadi sumberdaya (return to resources). (2) Mengubah gaya hidup yang semakin hemat, bijaksana dan peduli terhadap sumberdaya dan lingkungan hidup. (3) Menjaga kebersihan pemukiman dan kesehatan. (4) Mengurangi volume sampah secara signifikan yang dibuang ke TPA/TPST. (5) Membangun pusat-pusat pengolahan sampah sistem 3R dengan dukungan multi-teknologi. (6) Menciptakan pelopor, penggerak dan kader kelola sampah sistem 3R.

Oleh karena itu pada tataran daerah perlu adanya kebijakan daerah atau peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah, didalamnya ada upaya mendorong masyarakat olah sampah dan pemberian insentif terhadap mereka yang telah berbuat dan berjasa di satu sisi, dan di sisi lain ada disisentif/ sanksi bagi para pelanggar. Perda tersebut perlu dijabarkan secara teknis hingga tingkat RT/RW. Selanjutnya ada sosialisasi dan advokasi/pendampingan olah sampah sistem 3R yang serius dan berkelanjutan serta adanya monitoring dan evaluasi (Monev) yang serius, ketat, dan terukur. Kegiatan pendampingan dan Monev perlu biaya tersendiri yang memadai guna mengawal program-program yang diimplementasikan.

Pengelolaan sampah yang benar dan terpadu dengan melibatkan semua stakeholder akan mendatangkan manfaat dan berkah bagi umat manusia, makhluk hidup lain dan alam. Keterlibatan berbagai stakeholder dijamin oleh UU No. 18/2008. Keterlibatan ini akan lebih jelas dan teknis dijabarkan dalam PP sampai Perda. Sebaliknya menimbulkan malapetaka jika dibiarkan begitu saja atau dikelola dengan buruk dan tidak transparan. Pengelolaan sampah tidak bisa dikelola asal-asalan, sporadik dan jangka pendek serta demi proyek semata.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 PP No. 81/2012; (1) Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendaur ulang sampah; c. pemanfaatan kembali sampah; d. pemilahan sampah; e. pengumpulan sampah; f. pengangkutan sampah; g. pengolahan sampah; h. pemrosesan akhir sampah;i. pendanaan. (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Pengelolaan sampah harus mencerminkan arah yang tepat bagi kelestarian sumberdaya, lingkungan hidup serta merubah gaya hidup (life style) manusia menjadi lebih hemat dan bijaksana. Sehingga sampah harus dikelola secara profesional, serius dan kesinambungan. Seperti kita menghasilkan dan membuang sampah setiap hari, maka sampah pun harus diolah setiap hari. Dengan kata lain, tiada hari tanpa mengolah sampah. Mengolah sampah adalah trend dan gaya hidup modern, beradab dan amanah! Olah sampah sudah menjadi kebutuhan hidup semua orang! Maka olahlah sampah dengan tanganmu sendiri!* 23/11/2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here