Pembangunan, Lingkungan,dan Unjungnya Kualitas Manusia :Oleh Bagong Suyoto

0
38

Pilihan paradigma dan setrategi pembangunan dalam proses dan unjungnya yang tidak tepat membuahkan kesalahan menyuramkan. Meskipun kita selalu bicara invetasi dan mobilisasi modal untuk memperluas jangkau pembangunan dan pasar, namun seakan-akan atau sesungguhnya mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan atau kelestarian lingkungan hidup. Seperti timbulnya polemik, perselisihan, konflik atau apa namanya dalam mensikapi Omnibus Law/UU Cipta Kerja yang menekankan pentingnya investasi, reformasi ekonomi, restrukturisasi birokrasi, penciptaan lapangan kerja, dll.

Tetapi jangan diabaikan atau dilupakan diujung proses pembangunan yang sesungguhnya, hasil yang dibutuhkan rakyat adalah kualitas hidup dan kualitas lingkungan (yang baik dan sehat). Kualitas hidup dan kualitas lingkungan itu berimplikasi terhadap semakin meningkatnya harapan hidup lebih panjang, seperti yang terjadi pada rakyat Jepang dan negara-negara maju di dunia ini. Orang Indonesia bilang: “Panjang Umur”. Dalam konteks ini bisa dimaknai semakin tingginya penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Pada decade, mungkin bebera ratus tahun lalu bangsa benua barat datang ke timur untuk berdagang, membeli rempah-rempah, kemudian menjajah dan mengekspoitasi sumber alam dan mencuri benda-benda purbala sangat berharga milik peradaban masa lalu. Hasil penjajahan itu selanjutnya digunakan untuk membangun negara si penjajah. Secara bertahap negara penjajah itu menjadi negara maju (developed country) sedangkan negara yang dijajah menjadi miskin, lalu dijuluki sebagai negara terbelakang (underdeveloped country). Merupakan dikhotomi politik ekonomi akibat ketamakan bangsa tertentu untuk menguasai dunia. Selanjutnya diciptakan hubungan ketergantungan.

Setelah tahun 1940-an pasca Perang Dunia II negara-negara terjajah di Asia, Afrika, Timur Tengah merdeka. Negara baru itu melakukan pembangunan dengan pilihan paradigma dan strateginya, pingin seperti negara maju di barat. Teori awal memilih paradigma pembangunan yang menekankan mobilisasi modal sebagai factor strategis dalam pembangunan. Namun, semua itu butuh kiprah yang seimbang seiring perluasan pasar. Kemudian lahir teori pembangunan berimbang (balanced development), mengusahakan keseimbangan antara berbagai segi masyarakat,baik sector pertanian, pertambangan, industry, jasa maunpun sector lainnya.

Menurut Prof. Emil Salim (1988) teori ini ternyata belum menyentuh terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat luas. Kebutuhan pokok menyangkut pangan, sandang, papan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Agar pembangunan dapat memenuhi kebutuhan pokok (basic need) manusia terlebih dahulu, sehingga tahapan kedua teori pembangunan memenuhi kebutuhan pokok. Teori itu belum cukup, ternyata pembangunan perlu pemerataan. Anggapan semula bahwa hasil pembangunan akan melebar dan hasilnya menetes ke bawah (trickle down effect) mencakup masyarakat luas mulai diragukan. Malah terjadi disparitas makin lebar antar si kaya dan si miskin.

Guna menghilangkan keraguan itu, muncul teori pembangunan dengan kualitas hidup. Orang tidak lagi bicara tentang kebutuhan pokok atau pemerataan, tetapi mulai bertanya tentang kualitas hidup apa yang dihasilkan oleh proses pembangunan.

Kualitas hidup ini berkaitan erat dengan kualitas lingkungan hidup. Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan PBB (UN, World Commission on Environment and Development), ketika terms of reference Komisi untuk pertama-tama membicarakan konteks ini pada tahun 1982. Masalah lingkungan hidup harus dapat perhatian serius, karena adanya dampak buruk dari pembangunan dan kegiatan industri tahun-tahun lalu. Jika tidak ditangani akan merupakan kesalahan besar yang menyuramkan. Ambisi pembangunan boleh, lingkungan harus dilindungi dengan berbagai cara profssional dan komitmen tinggi.

Lingkungan hidup bukan merupakan dunia yang terpisah dari kepentingan manusia telah memberi kata “lingkungan” suatu konotasi kekanak-kanakan di beberapa kalangan politik. Istilah “pembangunan” juga telah dipersempit oleh beberapa pihak, sehingga hanya difokuskan pada “apa yang harus dilakukan oleh bangsa-bangsa miskin untuk menjadi kaya”, sehingga sekali lagi secara otomatis dihilangkan oleh banyak pihak di arena internasional, dan hanya dianggap sebagai keprihatian para spesialis, para mereka yang terlibat dalam masalah-masalah “bantuan pembangunan”. (Gro Harlem Brundtland, Ketua Komisi, Our Common Future, 1987).

Namun “lingkungan” adalah tempat kita semua hidup; dan “pembangunan” adalah apa yang kita semua lakukan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan nasib kita. Keduanya tak terpisahkan. Lebih jauh, masalah-masalah pembangunan harus dipandang penting oleh para pemimpin politik yang merasa bahwa negara mereka telah mencapai suatu tingkatan yang ingin dituju oleh bangsa-bangsa lain. Banyak lintasan pembangunan negara-negara industry tidak bersifat berkesinambungan. Sedangkan keputusan pembangunan negara-negara tersebut, karena kekuatan politik dan ekonominya yang besar, akan mempunyai pengaruh yang dalam pada kemampuan manusia untuk mendukung kemajuan umat manusia bagi generasi-generasi mendatang. (Gro Harlem Brundtland, 1987).

Negara-negara maju, yang lebih dulu maju dari Indonesia, malah semakin peka dan sadar bahwa lingkungan hidup sangat esensial bagi kelangsungan manusia dan makhluk lain. Lingkungan menjadi acuan utama pembangunan mereka. Sehingga mereka mengeluarkan berbagai kebijakan dan panduan-panduan melindungi lingkungan hidup. Kebijakan dan peraturan perundangan berkaitan perlindungan dan pengelolaan lingkungan justru harus diperkat di segala aspek pembangunan.

Pengendalian pencemaran lingkungan bersumber dari sampah dan limbah beracun dan berbahaya (B3) perlu ditangani dengan kerangka integrated life-cycle assessment (LCA) dengan alat ukur lingkungan, sosial dan ekonomi. Integrasi tersebut mengkaitkan dengan pendekatan terstruktur preseure-state-respon (PSR), suatu model yang disarankan oleh OECD. Robert Kijak dan David Moy menyebut, bahwa model PSR diadopsi sebagai alat ukur atas kegiatan-kegiatan di luar bidang lingkungan. (Robert Kijak dan David Moy, “A Decision Support Framework for Sustainable Waste Management”, in Journal of Industrial Ecology Volume 8, Number 3, 2004, hal. 33-50. Journal tersebut diterbitkan oleh School of Forestry and Environmental Studies Yale University dan The MIT Press).

Pendekatan ini dikembangkan menjadi bagian penting dari pengelolaan sampah dan limbah B3 kota sejak tahun 1980-an. Instrumen ini bisa pula dipakai untuk mengukur keberhasilan implementasi program-program 3R (reduce, reuse, recycle) yang berhubungan dengan pembenahan sistem manajemen sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di negara-negara maju, seperti Uni Eropa. Untuk perkembangan berikutny diadopsi oleh Indonesia dan negara sedang berkembang lainnya.

Bahwa setiap orang/badan yang menghasilkan sampah wajib mengelola dan mengolah sampahnya. Semakin besar volume sampah yang dihasilkan semakin besar pula beban yang harus ditanggung. Inilah yang dikenal dengan tanggung jawab yang diperluas (EPR). EPR biasanya diterapkan pada sector industri atau penghasil sampah yang besar (brand owner, importer, distributor, retailer, and consumer in the supplay chain has role and responsibility).

Menurut OECD menyatakan EPR: “An environmental policy approach where the producer’ responsibility, physical and/or financial, for a product is extended to the pos-consumer stage of a product’s life cycle.” Toru Hashi, “Concept of EPR and Its Challenge”, Mistubishi Research Institute, Inc., dalam 3R South Asia Expert Workshop, August 30 to Semptember 1, 2006. Lihat: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Extended Producer Responsibility A Guidance Manual for Governments, 2001, hal. 9Dalam konsep EPR ini terkandung makna sebagai berikut: (1) Reduce the mount of materials going to landfills, by promoting 3Rs. (2) Provide producers incentives to environmental consideration at product design and raw material selection.

Selanjutnya secara jelas KLKH mendefisikan ERP sebagai berikut. EPR diartikan sebagai strategi yang didisain dalam upaya mengintegrasikan biaya-biaya lingkungan kedalam seluruh proses produksi suatu barang sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi (post consumer) sehingga biaya-biaya lingkungan menjadi bagian dari komponen harga pasar produk tersebut. Dengan strategi EPR tersebut, para produsen harus bertanggungjawab terhadap seluruh life cycle produk dan/atau kemasan dari produk yang mereka hasilkan. Ini artinya, perusahaan yang menjual dan/atau mengimpor produk dan kemasan yang potensi menghasilkan sampah wajib bertanggung jawab, baik financial maupun fisik, terhadap produk dan/atau kemasan yang masa pakainya telah usai.

Mekanis EPR yang umum digunakan adalah melalui penarikan kembali produk dan/atau kemasan yang habis masa pakainya (take-back systems). Melalui skema ini, produsen (dalam hal ini termasuk di dalamya pabrik, importer, distributor, dan retailer) yang dikenaikan ketentuan EPR wajib menarik kembali produk dan/atau kemasan yang sudah habis masa gunanya (post consumer) dari masyarakat. Sementara itu, masyarakat wajib memilah, mengumpulkan, dan menyerahkan produk dan/atau kemasan yang sudah habis masa gunanya ke tempat-tempat yang ditentukan (collection point atau droping point). Lihat: Bruce L. Hay, Robert N. Stavins, Richard H.K. Vietor, editors, Environmental Protection and the Social Responsibility of Firms – Perspectives from Law, Economics, and Business, Resources for the Future, DC, USA, 2005.

Ada beberapa model EPR yang dikembangkan di negara Eropa anggota OECD. Disini diberikan model EPR secara umum, Jerman dan Jepang. Mereka memiliki pengalaman dalam implementasi EPR tersebut. Model tersebut merupakan tindak nyata peran para produsen sampah. Karena keterlibatan mereka akan mengurangi pembuangan sampah ke TPA, menghindari adanya TPA liar, insentif, melindungi lingkungan, dll. Dalam hal ini entitas negara (pemerintahan), dunia usaha dan masyarakat kata sejumlah pakar harus bekerjasama secara sinergis dan berkelanjutan dalam menerapkan EPR tersebut, termasuk pemberian ruang seluas-luasnya bagi pengawasan dan partisipasi masyarakat.

Sadarlah, sadarlah sebelum pencemaran dan perusakan lingkungan menimbulkan petaka dan korban jiwa. Investasi dan pembangunan tidak ada artinya bila hasilnya korban dan korban lingkungan dan manusia. Karena tujuan akhir pembangunan itu untuk membuahkan kualitas lingkungan dan kualita hidup yang lebih baik dan sehat.* 28/10/2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here