Beredar Undangan Ditandatangani Rudi BG, Wawan Wartawan : Surat Undangan Itu Maladministrasi

0

Karawang, BeritaNet – Polemik Karang Taruan (Katar) Kabupaten Karawang terus bergulir, setelah sebelumnya 22 Ketua Kecamatan Katar se Kabupaten Karawang melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua Katar Karawang Asep Saepulloh, sekarang beredar surat undangan rapat yang ditandatangani Ketua I Katar Kabupaten Karawang Rudi BG dan Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPK).

Menyikapi surat undangan tersebut Wakil Ketua Katar Kabupaten Karawang Wawan Wartawan, S.E menganggap surat tersebut menyalahi aturan dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

“Terkait dengan beredarnya Surat Undangan Nomor : Istimewa/B/211/KT/X/2020 terkait perihal Undangan Rapat Pengurus Harian dan atau rapat pengurus pleno, yang ditanda tangani oleh Ketua 1 dan Ketua MPKT Karang Taruna Kabupaten Karawang, dianggap menyalahi Peraturan Organisasi yang sudah baku, kita anggap surat tersebut mal administrasi dan cacat hukum,” ujar Wawan kepada BeritaNet dikediamannya, Rabu (21/10).

Lebih lanjut Wawan juga mempersoalkan mosi tidak percaya yang digulirkan 22 Ketua Katar Kecamatan se Kabupaten Karawang, yang dinilai tidak prosedural.

“Mosi tidak percaya yang digulirkan oleh Ketua I dan beberapa pengurus kecamatan karang taruna, dianggap tidak melalui prosedural organisasi yang benar, ada mekanisme organisasi yang harus ditempuh dan berjenjang yang harus dipatuhi pengurus, baik itu ditingkat kabupaten maupun kecamatan,” jelasnya.

Kembali menyoal tentang surat Undangan yang dibuat dan ditandatangani Ketua I dan Katua MPKT Katar Kabupaten Karawang, dinilai Wawan tidak berdasar dan terkesan mengada – ada, keputusan penandatanganan Ketua MPKT tidak diketahui oleh pengurus di internal MPKT itu sendiri.

“Terkait dasar surat, yang mencantumkan rekomendasi Majelis Pertimbangan Karang Taruna kab. Karawang tertanggal 19 Oktober 2020, dianggap juga mengada2, beberapa pengurus MPKT merasa tidak dihubungi atau diajak rapat oleh ketua MPKT, hal tersebut disampaikan oleh anggota MPKT Lili Ghazali,” katanya.

“Tidak ada kewenangan MPKT menandatangi surat tersebut, sifatnya MPKT hanya memberikan sarat pendapat dan masukan terhadap jalannya organisasi,” imbuh Wawan. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here