Upaya Pulihkan PT LKM Pemkab Karawang Suntikan Dana 2,65 M, Sekda : Jika Tak Ada Perubahan Bubarkan Saja

0

Karawang, BeritaNet – Upaya mengatasi persoalan PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Karawang yang hampir pailit, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menyuntikan dana sebesar 2,65 miliar rupiah di anggaran perubahan tahun 2020, sebagai bentuk penyertaan modal untuk BLUD tersebut.

Pasalnya, seperti diketahui sebelumnya PT KLM Karawang hampir mengalami kepailitan, lantaran memiliki piutang hingga 5,2 miliar rupiah, yang disinyalir mayoritas peminjamnya adalah PNS dan sejumlah Anggota Dewan Karawang. Bukan saja itu usut demi usut diduga PT KLM juga tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dan belum memiliki Direksi depinitif.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Sekretris Daerah (Sekda) Acep Jamhuri mengatakan harapan Pemerintah Daerah dengan kembali menyuntikan penyertaan modal kepada PT. LKM adalah agar perusahaan yang dibentuk sebagai kelanjutan dari perusahaan daerah perkreditan kecamatan ini bisa sehat kembali dan mampu memberdayakan masyarakat dalam pemulihan ekonomi ditengah Pandemi Covid -19 ini.

“Oleh karenanya saat ini kita sedang melakukan evaluasi dan perbaikan. Jika tidak ada perubahan ya mending kita bubarkan saja, ngapain jika tidak bermanfaat,” ujar Sekda kepada awak Media dikantornya, Kamis (14/20).

Lebih lanjut Sekda juga menyampaikan upaya selanjutnya dalam melakukan perbaikan lembaga mikro keuangan tersebut adalah menentukan Direksi sebagai pimpinan tertinggi teknis perusahaan, dengan dibukanya prises slekasi oleh Asisten Daerah (Asda) II Pemerintahan Daerah Kabupaten, sebagai Panitia Pelaksana.

“Sekarang sedang seleksi oleh pak Asda II, panitia seleksi (Pansel) nya pak Asda,” katanya.

“Untuk RUPS sendiri akan digelasr setelah susunan Direksi dan managen terbentuk, lebih jelasnya tanya saja ke Kepala Bagian Ekonomi (Kabag),” timpal Sekda

Disinggung soal kredit macet di PT. LKM Karawang yang disebabkan karena nasabah peminjamnya banyak dari PNS dan Anggota DPRD, dengan tegas Sekda Acep membantah hal tersebut.
Menurutnya, kondisi Pandemi Covid -19 saat ini yang mengakibatkan piutang tidak tertagih.

“Karena pandemi Covid -19 ini membuat banyak orang kesulitan untuk membayar,” pungkasnya.

Sebelumnya beberapa anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karawang sempat menyoroti adanya kredit Rp 5,2 miliar melilit keuangan PT. LKM.

“PT LKM di ambang pailit. Bisa dikatakan bangkrut,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Karawang, Dedi Rustandi saat itu.

Ia pun meminta Pemkab Karawang tak mengangap sepele permasalahan yang sedang melilit PT LKM Karawang ini. Padahal, kata Dedi, jika saja Pemkab Karawang serius mengembangkan BUMD ini, bisa menjadi solusi konkret menekan angka ketergantungan masyarakat pada bank emok.

“Pinginnya pemerintah daerah serius menyelesaikan persoalan ini. LKM ini salah satu BUMD , dimana wilayah kerjanya jelas, dan jika normal bisa meminimalisir bank emok dan jadi stimulus pemodalan bagi UMKM di Karawang,” kata dia.

Bahkan saat itu, Dedi juga menuturkan penyertaan modal untuk menyehatkan lagi PT. LKM pun tak bisa dilakukan karena RUPS-nya tak juga kunjung digelar. Padahal, lanjut Dedi, Pemda Provinsi Jawa Barat sebagi pemilik 35% saham PT LKM Karawang sudah bersedia menggelar RUPS. Sebaliknya Pemkab Karawang sebagai pemilik saham mayoritas malah adem ayem.

“Mungkin Pemkab belum siap karena banyak yang perlu dievaluasi. Banyak persoal teknis seperti laporan keuangan yang belum beres mungkin. Saat ini sepengetahuan saya direksi kosong, dan malah dewan pengawas yang mengurus masalah administratif,” tuturnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here