Malapetaka Lingkungan Ketika Popok, Pembalut dan Limbah Medis Bercampur Sampah

0

Oleh Bagong Suyoto Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) Dewan Pembina Koalisi KAWALI Indonesia Lestari

Indonesia berkutat seputar permasalahan sampah, meskipun sudah banyak komunitas, lembaga dan lainnya yang mengolah sampah. Gerakan mengolah dan mereduksi sampah masih terlalu kecil prosentasinya, sementara kuantitas timbulan sampah semakin besar. Beban kita juga semakin besar sebab sampah di sumber belum terpilah: Malapetaka Lingkungan!. Rasanya masih berat memilah sampah?! Perilaku individu, perilaku kolektif sebagai masyarakat, sebagai bagian negara sebagian besar masih malas memilah, mengolah sampah menjadi sumber daya karena merasa itu urusan pemerintah an sich.

Jumlah timbulan sampah nasional makin besar dari tahun ke tahun. Pada 2017 jumlah penduduk Indonesia sebanyaki 261,89 juta jiwa meningkat dibanding tahun 2000 sebesar 206,26 juta jiwa. Trend pertumbuhan ekonomi juga terus mengalami peningkatan, dengan kontribusi terbesar dari sektor manufaktur. Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan dari sektor ini sebesar 2.739,4 triliun di 2017, meningkat dari tahun 2000 hanya sebesar 385,5 triliun. (KLHK, 2018).

Pertumbuhan pesat sektor industri pun merupakan imbas dari meningkatnya pendapatan rumah tangga dan makin beragamnya pola serta jenis konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan bertambahnya volume, beragamnya jenis, dan karakteristik sampah dan limbah. Meskipun sejak awal Januari sampai Agustus 2020 digoncang pandemic Covid-19.

Menurut KLHK dan Kementerian Perindustrian tahun 2016, jumlah timbulan sampah di Indonesia sudah mencapai 65,2 juta ton/tahun. Sedang dari limbah B3, sisa industri yang dikelola 2017 sebesar 60,31 juta ton, dan secara akumulasi dari tahun 2015 hanya mencapai kurang dari 40% dari target pengelolaan limbah B3 sebesar 755,6 juta ton di 2019. Jenis usaha yang mengelola limbah B3 terbesar adalah pertambangan, energi dan mineral.

Permasalahan sampah terutama dialami kota metropolitan dan kota besar, terutama megapolitan Jabodetabek dengan penduduk sekitar 34 juta jiwa. Namun, sekarang ini permasalahan sampah telah merembet ke kota-kota kecil di pulau Jawa dan Sumatera. Karena mereka masih berkutat pada paradigma konvensional: Kumpul-Angkut-Buang. Dan hanya mengandalkan tempat pembuangan akhir (TPA) sebagai penumpuan sampah tanpa tindakan pengolahan. Ketika lahan TPA relatif, misal 4-5 hektar atau di bawah 10 hektar maka dalam waktu relatif singkat TPA tersebut segera penuh menuju darurat sampah.

Kita dibelunggu berbagai jenis sampah, termasuk sampah plastik, sebagian masuk ke sungai dan laut. World Economic Forum, Scientists find plastic pollution in the rain and in the air we breath (31 Juli 2020) mengungkapkan, diperkirakan sebanyak 11 miliar ton sampah plastik terakumulasi di lingkungan pada 2025. Produksi global plastik primer sebanyak 270 juta ton/tahun, sampah plastik global sekitar 275 ton/tahun, sampah plastik pesisir 99.5 ton/tahun, mismanaged costal plastic waste 31.9 ton/tahun, dan plastic inputs the ocean 8 juta ton/tahun.
WEF menyebutkan sebanyak 20 sungai di dunia mengalami pencemaran berat akibat plastik, yakni Yangtze (China) 333.000 ton, Ganges (India, Bangladesh) 115.000 ton, Xi (China) 73.900 ton, Huangpu (China) 40.800 ton, Cross (Nigeria, Camerun) 40.300 ton, Amazon (Brazil, Peru, Ecuador) 38.900 ton, Brantas (Indonesia) 38.900 ton, Pasig (Philippines) 38.800 ton, Irrawaddy (Myanmar) 35.300 ton, Solo (Indonesia) 32.500 ton, Mekong (Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) 22.800 ton, Imo (Nigeria) 21.500 ton, Dong (China) 19.100 ton, Serayu (Indonesia) 17.100 ton, Magdalena (Colombia) 16.700 ton, Tamsui (Taiwan) 14.700 ton, Zhujiang (China) 13.600 ton, Hanjiang (China) 12.900 ton, Progo (Indonesia) 12.800 ton, Kwa Ibo (Nigeria) 11.900 ton.

Beban lingkungan berat sekali, semua sampah dan limbah dibuang ke TPA. Karena semua sampah itu masih bercampur-baur dan sangat complicated. Ada sampah organik, an-organik, limbah medis, limbah kategorial B3, limbah industri, dll. Yang mengerikan ada popok bayi, pembalut sekali pakai, sisa-sisa limbah medis. Belakangan di masa pandemic Covid-19 banyak limbah medis berasal dari rumah sakit, poliklinik, Puskemas dibuang ke TPA menjadi isu dan polemik nasional dan internasional.

Sejumlah lembaga dan aktivis lingkungan berjuang menangani limbah popok bayi (pempers) karena menambah beban pencemaran lingkungan hidup. Bahan dasar popok sekali pakai terdiri dari material plastik sulit terurai, kandungan senyawa kimia Super Absorbent Polimer (SAP) yang sebabkan daya serap pospak sangat cepat. Senyawa tersebut mengakibatkan perubahan hormon pada ikan jika terurai dalam air. (ECOTON, 2019). Berbagai kasus pencemaran popok bayi ditemui di Kali Bantras, Bengawan Solo, Citarum, Progo, Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut), Kali Cisadane, dll. Limbah popok itu kemudian terbawa air menuju laut.

Menurut laporan World Bank, bahwa popok sekali pakai merupakan penyumbang terbesar kedua di laut, sekitar 21%. Peringkat pertama diduduki sampah organik sekitar 44%, sampah plastik 16%, sampah lain 9%, pembungkus plastik 5%, beling kaca 4%, botol plastik 4%. The Guardian mencatat sebanyak 3 miliar dan 20 miliar popok sekali pakai dibuang di Inggris dan Amerika Serikat tiap tahunnya. Sementara itu Australian Science mengungkapkan, bahwa penduduk Australia memakai 5,6 juta popok sekali pakai dan 2 juta dibuang di tempat pembuangan tiap tahunnya. (Tirto.id, 2018).

Dampak negatif limbah popok pada lingkungan, yaitu penurunan hormone seks dan perubahan kelamin pada biota air, penurunan kemampuan menetas pada telur ikan, kegagalan reproduksi total, dan membawa bakteri E.coli. Dampak terhadap lingkungan itu berdasar hasil kajian ECOTON yang dipublikasikan sejumlah media masasa, seperti BBC, Mongabay, Jawa Pos, dll.

Selanjutnya, setiap hari limbah pembalut wanita sekali pakai dibuang ke TPA semakin banyak. Hal ini menambah beban lingkungan hidup. Pembalut itu bercampur dengan sampah rumah tangga. Bahkan, bercampur dengan limbah medis dan limbah kategorial limbah B3.

Menurut Novia Fajar SP (Program Studi Fisika FMIPA UNS), pembalut sekali pakai mengandung berbagai macam jenis bahan yang kurang ramah lingkungan, seperti plastik, dioksin, pestisida, herbisida, klorin/pemutih, dll. Pembalut sekali pakai apabila terbakar, asap yang dikeluarkan akan menghasilkan senyawa kimia berbahaya seperti dioksin dimana senyawa tersebut dapat digunakan sebagai racun tumbuhan (herbisida).

Lebih lanjut Novia Fajar mengatakan, pembuangan pembalut sekali pakai yang tidak benar seperti pembuangan di sungai juga akan mempengaruhi kesetimbangan alam, hal tersebut dapat disebabkan karena sampah yang mengandung plastik akan terbawa arus laut yang dapat mencemari biota laut, bahkan menimbulkan kematian pada hewan-hewan laut. Seperti kematian sejumlah hewan laut sekitar satu juta burung laut, seratus ribu mamalia laut, serta ikan-ikan dikarenakan mengkonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi limbah plastik.

Masih Novia Fajar, Sampah pembalut sekai pakai pasti berisi darah, bahan-bahan organik dari tubuh yang berasal dari peluruhan endometrium, serta bahan-bahan anorganik dan berbahaya dari bahan pembalut itu sendiri. Dari sisi kesehatan tentu hal ini memerlukan perhatian dalam penanganannya. Bahan organik tersebut pasti akan mengalami pembusukan dan menimbulkan bau tidak sedap. Warna darah yang membekas pada pembalut secara estetika juga terlihat tidak nyaman dipandang dari sudut manapun di tempat sembarang.

Pandangan Novia Fajar ini diperkuat oleh kajian ilmiah. Sampah pembalut sekali pakai jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beberapa permasalahan. Sampah pembalut sekali pakai tidak seharunya dibuang di sungai karena akan meyebabkan banjir. Lima responden mengungkapkan, bahwa sampah pembalut akan langsung dibuang di sungai meskipun sadar bahwa hal tersebut dapat menyebabkan banjir selain itu. Responden lain juga mengungkapkan bahwa sampah pembalut sekali pakai langsung dibakar tanpa diuci terlebih dahulu, itu akan menimbulkan banjir jka dibuang di sungai dan mengganggu pemandangan orang lain serta menimbulkan bau tidak sedap.

Menurut laporan CNN Indonesia setiap perempuan menyumbang 300 limbah pembalut di muka bumi. Ada yang mengatakan, wanita bisa berganti 3-4 pembalut dalam sehari. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat potensi racun yang dimiliki dioksin. Racun satu ini disebut bisa merusak beberapa fungsi organ dan sistem tubuh. Diperkirakan, tubuh bisa terkontaminasi hingga 7-11 tahun. Sustaination.id, menulis tidak kurang dari 26 ton pembalut sekali pakai dibuang setiap hari di Indonesia. Pembalut sekali pakai dibuang ke TPA, pembuangan lair, DAS dan badan kali, akhirnya terbawa air hingga ke laut.

Menur Adhiyasasti (skata.info) menyatakan, fakta ini cukup memprihatinkan. Jika rata-rata wanita menggunakan sekitar 30 pembalut/tampon/pantyliners setiap bulan, berarti per tahun sekitar 360 pembalut. Jika seorang mengalami menarche (mentruasi pertama) pada usia tahun dan rata-rata usia menopause adalah 51 tahun, maka jumlah pembalut yang mungkin digunakan oleh seorang wanita saja mencapai 37 tahun x 360 pembalut, yaitu 13.320 pembalut. Ini belum termasuk pantyliners jika terjadi keputihan maupun pembalut infas pasca melahirkan.

Pencemaran akibat pembalut itu semakin mahal bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pembalut sekali pakai punya daya seraf tinggi, mengandung klorin dan dioksin sebagai pemutih, phthalates agar pemukaan pembalut halus, serta pestisida yang digunakan untuk memelihara tanaman kapas. Inilah mengapa sebagian wanita mengalami iritasi saat memakai pembalut sekali pakai. Menurut WHO juga menyebabkan kanker rahim, kanker serviks, masalah imun, infertilitas, serta gangguan tiroid.

Situasinya kita semakin tahu, dimanakah hambatan terbesar pengelolaan dan pengolah sampah di tanah air ini? Pertama, perlunya kejelasan kebijakan, penafsiran kebijakan, tindak aksi dalam penanganan sampah. Bagaimana seharus sampah biasa, limbah popok, pembalut, limbah medis/limbah B3 dikelola secara professional taat aturan/hukum. Aksi pengolahan sampah yang dilakukan pemerintah pusat dan kabupaten/kota harus menjadi contoh terbaik. Pengelolaan sampah merupakan domain public, maka pemerintah harus menjadi mesin utama dan teladan.

Kita harus melaksanakan mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Presiden RI No. 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pada tahun 2025 harus ada pengurangan 30% dan penanganan 70%. Dalam konteks daerah diturunkan dalam Perda dan Jakstrada.

Kedua, mendorong, menfasilitasi dan bantuan riel pada gerakan pilah, olah dan kurangi sampah dari rumah atau sumber sampah. Gerakan ini harus ditumbuh-kembangkan menjadi Gerakan Masyarakat secara luas. Semua orang/stakeholders punya tanggung jawab bersama menangani sampah.

Ketiga, mendorong dan menyediakan berbagai infrastruktur dan pengolahan sampah dengan dukungan multi-teknologi; composting, recycling, Refused Derive Fuel (RDF), gasifikasi, insinerasi, plasma gasifikasi, dll. Intinya teknologi tersebut mampu mereduksi sampah 80-90% atau 90-100%. Pada situasi sekarang harus disediakan proven-technology skala besar terutama untuk megapolitan dan metropolitan yang memproduksi sampah 3.000-10.000 ton/hari.

Keempat, mengurangi ketergantungan pada TPA atau menuju zero landfill. Pemerintah kabupaten/kota harus punya target tinggi reduksi sampah yang dibuang ke TPA, misal 20%, 30% pada tiga tahun ke depan, 50%, 60% pada lima tahun ke depan. Sehingga suatu saat sampah yang dibuang ke TPA hanya 70-80% saja. Hal ini sesuai dengan Induk Perencanaan (Master Plan) dan Jakstrada Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.

Kelima, pemerintah pusat dan kabupaten/kota harus melakukan pengawasan secara rutin, ketat dan berkelanjutan. Demikian pula melakukan law-enforcement tanpa pandang bulu. Jika terjadi pelanggaran serius harus diproses secara hokum dan adanya sanksi tegas. Mereka yang melanggar larangan harus diberi sanksi/hokum. Seperti melanggar pasal 29 ayat (1) UU No. 18/2008, setiap orang dilarang poin b mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; poin e membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; poin f melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan atau/atau poin g membakar sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Semua itu masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Jika malas dan abai maka permasalahan tersebut akan semakin kompleks dan ruwet.* 4/8/2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here