Limbah Medis Diduga Bekas Penanganan Covid-19 di TPA Burangkeng Terabaikan

0

Oleh: Bagong Suyoto
Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) Dewan Pembina KAWALI Indonesia Lestari


Pengelola TPA Burangkeng milik Kabupaten Bekasi selama dua tahun (2019-2020) melakukan perapihan dan penataan sampah pada semua zona. Sekarang kondisinya semakin baik dan mobitas truk buang sampah semakin lancar. Karena kebutuhan alat-alat berat mencukupi, dapat bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Sayangnya, sampah yang dibuang ke TPA seluas 11,6 hektar itu masih campuran. Artinya semua sampah dibuang disini, tanpa ada pemilahan dari sumber. Sebanyak 800-900 ton/hari sampah wilayah Kabupaten Bekasi dibuang di TPA. Tingkat pelayanan sekitar 42-45%, artinya masih banyak sampah tak terlayani. Akibatnya timbul pembuangan sampah liar. Menurut data Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi ada sekitar 81 titik pembuangan liar.

Beberapa kali Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan KAWALI Indonesia Lestari melakukan investigasi ke TPA Burangkeng pada bulan Juni 2020 pada masa pandemic Covid-19. Investigasi pada 5 dan 12 Juli 2020 masih ditemukan limbah medis diduga bekas penanganan Covid-19 bercampur dengan sampah rumah tangga. Limbah medis berasal dari sejumlah rumah sakit, poliklinik dan Puskems, bahkan nama rumah sakit tertera jelas di bekas bungkus plastik.

Limbah medis yang dibuang ke TPA Burangkeng sudah bercampur dengan sampah rumah tangga, kemudian disatukan dengan sampah lama di zona aktif, terutama di bagian utara. Limbah medis itu bercampur berbagai jenis plastik, kertas, karet, busa, karung, daun, ranting, pohon kayu, rumput, sisa-sisa sayuran, dll. Terdapat beberapa titik sebaran limbah medis di TPA tersebut. Bahkan, kawanan kambing mencari makan di sekitar sebaran limbah medis itu.

Mengapa limbah medis dibuang ke TPA? Pada masa pandemic Covid-19 limbah medis terus bertambah, bahkan bekas APD (alat pelindung diri) dari rumah tangga dikegorikan limbah bekas Covid-19. Semua harus dikelola sesesuai peraturan perundangan dan SOP pengelolaan limbah B3 (beracun dan berbahaya). Tampaknya limbah medis di Kabupaten Bekasi masih terabaikan? Sungguh kondisi sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan warga sekitar.

Kesalahan utama pembuangan limbah medis ke TPA adalah pemilik limbah medis, yakni rumah sakit, poliklinik dan Puskemas. Mestinya mereka memusnahkan dengan incinerator dengan derajat panas minimal 800ºC. Jika tidak punya harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang profesional dan punya ijin resmi.

Dalam kondisi krusial ini mestinya Pemerintah Pusat dan daerah menelusuri dan mengawasi semua rumah sakit, poliklik dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Bekasi. Bupati segera memerintahkan Dinas LH, Dinas Kesehatan, dll melakukan pendataan, pemantauan secara ketat mengenai penanganan limbah medisnya sesuai peraturan perundan dan SOP atau belum. Jika belum harus dicarikan solusi secara cepat dan komprehensif.

Jika sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengolah limbah medis harus dimonitoring dan diawasi secara ketat agar tidak nyeplos atau bocor di tengah jalan. Atau diserahkan kepada broker-broker, selanjutnya broker menjual kepada para pelapak. Limbah medis itu seterusnya disortir oleh para kuli sortir. Limbah medis sudah membentuk jaringan bisnis yang kuat.

Sebab, sisa-sisa limbah medis yang dibuang ke TPA itu sebenarnya sisa-sia material yang bernilai ekonomis, seperti botol dan infus, injeksi dan jarum suntik, bekas piring, mangkuk plastik, dll sudah diambil disatukan dengan PET, plastik lembaran, dll. Intinya, sisa-sisa limbah medis itu dicampur sampah kategorial rumah tangga terus dibuang ke TPA, selanjutnya dicampur-aduk dengan sampah yang ada di TPA. Sehingga tak tampak lagi adanya limbah medis di TPA. Merupakan modus tersendiri yang sudah lama berlangsung.

Biasanya buruh sortir tidak menggunakan APD, kecuali sarung tanngan. Padahal berhadapan dengan kotoran, darah, nanah sangat baut dan penuh lalat. Dampaknya yang terparah mengancam kesehatan buruh sortir limbah medis. Nasib buruh sortir limbah medis sangat menyedihkan. Resiko yang ditanggung sangat besar. Upahnya hanya Rp 500-1.000/kg dengan sistem borongan. Jika harian sekitar Rp 50.000-75.000/hari.

Jika limbah medis dibuang ke TPA yang terkena dampak buruk, diantaranya pemulung, sopir truk sampah, operator, pengawas dan orang-orang terkait dengan pekerjaan itu. Padahal mereka bekerja pada umumnya tidak memakai APD. Kesehatannya dipertaruhkan. Sementara mereka tidak memperoleh makanan tambahan bergizi, susu, dll. Gaji mereka masih rendah. Demikian pula pemulung, penghasilannya sekitar Rp 75.000-100.000/hari. Pada masa Covid-19 penghasilan pemulung turun draktis, tinggal 50%. Karena harga-harga pungutan terjun bebas.

Bagaimana posisi pengelola TPA terhadap keberadaan limbah medis tersebut? Pengelola TPA serba salah, sebab posisi diujung akhir pembuangan. Sebetulnya, pengelola tidak tahu menahu. Bisa juga dikatakan tidak bersalah. Namun, pengelola harus punya tim Melakukan control terhadap truk-truk sampah, jika ketahuan membuang sampah bercampur limbah medis harus diberi sanksi berupa tegoran/peringatan, sanksi administrasi hingga pidana.

Mestinya ada sosiasilisasi dari Bupati, atau Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kepada seluruh jajaran rumah sakit, poliklinik, Puskesmas, UPTD Pelayanan Kebersihan, sopir truk sampah, pengelola TPA, operator hingga pemulung di wilayah Kabupaten Bekasi. Semua harus tahu peraturan perundangan, SOP tentang pengelolaan limbah medis/limbah B3, kemudian bahaya limbah B3 jika tidak ditangani secara profesional. Juga bisa dilakukan advokasi atau pendampingan berbagai lembaga lingkungan hidup dan kesehatan.

Kembali perlu dingatkan pada berbagai stakeholders, bahwa pengelolaan limbah medis mengikuti aturan dan prosedur limbah B3. Pemerintah telah menetapkan kondisi pandemic Covid-19 dan ditangani secara sistematis menurut ketentuan dan pedoman pemerintah. Penanganan Covid-19 diperlukan sarana kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD), alat dan sampel laboatorium, setelah digunakan merupakan limbah B3 berupa limbah infeksius (A337-1) sehingga perlu dikelola seperti limbah B3. Tujuannya untuk mengendalikan, mencegah dan memutus penularan Covid-19, serta menghindari penumpukan limbah B3 tersebut.

Berdasar latar belakang di atas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengeluarkan Surat Edaran Mo. SE.2/MLHK/PSLB3/P.LB3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) tertanggal 24 Maret 2020. Dasar hukum SE diantaranya UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan MenLHK No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.020/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Tahun 2019 (Covid-19), dan SK Kepala BNPB No. 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari – 29 Mei 2020.

Pertama, Penanganan limbah infesius dari fasilitas kesehatan dari penanganan Covid-19 dengan langkah-langkah sebagai berikut; a) melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan; b) mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan limbah B3: 1) fasilitas incinerator dengan suhu pembakaran minimal 800ºC, atau 2) autoclave yang dilengkapi dengan pencacah (shredder); c) residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol “Beracun” dan label Limbah B3 yang selanjutnya disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola Limbah B3.

Kedua, Limbah infeksius dari ODP yang berasal dari rumah tangga. a. mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah APD antara lain berupa masker, sarung tangan dan baju pelindung diri; b. mengemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup; c. mengangkut dan memusnahkan pada pengolahan Limbah B3; d. menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah infeksius yang bersumber dari masyarakat sbb: 1) limbah APD antara lain berupa masker, sarung tangan, baju pelindung diri, dikemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup yang bertuliskan “Limbah Infeksius”. 2) petugas dari dinas yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan kesehatan melakukan pengambilan dari setiap sumber untuk diangkut ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan sebelum diserahkan ke pengolah Limbah B3.

Ketiga, Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. a. seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah wajib dilengkapi dengan APD khususnya masker, sarung tangan dan safety shoes yang setiap hari harus disucihamakan; b. dalam upaya mengurangi timbulan sampah masker, maka kepada masyarakat yang sehat dihimbau untuk menggunakan masker guna ulang yang dapat dicuci setiap hari; c. kepada masyarakat yang sehat dan menggunakan masker sekali pakai (disposable mask) diharuskan untuk merobek, memotong atau menggunting masker tersebut dan dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah untuk menghindari penyalahgunaan; dan d. pemerintah daerah menyiapkan tempat sampah/drop box khusus masker di ruang publik.

Berdasar surat edaran Menteri LHK di atas ada beberapa catatan penting, yaitu: Pertama, harus ada kerjasama yang kuat antara Kementerian Kesehatan dengan KLHK dengan dukungan penuh oleh Mabes Polri dan TNI. Kedua, melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran (channel) dan advokasi. Ketiga, melakukan pengawasan rutin dan penegakan hukum yang ketat. Penegakan hukum, seperti yang dilakukan Gakkum KLHK dan Polri untuk beberapa kasus pelanggaran hukum lingkungan dapat diterapkan secara maksimal.

Pada tingkat lapangan ini sangat berat karena, pertama, luasnya wilayah, jangkauan pekerjaan dan kompleksitas permasalahan. Kedua, berbagai modus terjadi untuk mengelabuhi pemerintah dan penegak hukum, seperti limbah medis diaduk/dicampur dengan sampah biasa. Ketiga, pemerintah daerah masih bersikukuh pada argumentasinya sendiri tanpa melihat fakta lapangan dan aspek kejujuran. Keempat, keseriusan penanganan limbah medis tidak bisa hanya mengandal pihak ketiga sebab belakangan ini input/kiriman limbah medis terlalu banyak. Apakah limbah medis ditangani sesuai SOP oleh pihak ketiga? Oleh karena itu pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur dan teknologi pe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here