DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat Paripurna pembentukan Panitia Khusus (Pansus) IV yang membahas soal Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Menariknya, Pansus yang akan menghasilkan Perda perubahan tersebut, dibuat secara mendadak dan tidak terdaftar dalam Paripurna Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mengakui bahwa Perda tersebut memang tidak masuk dalam Propemperda yang diparipurnakan tahun lalu. Namun, secara aturan penyusupan Perda baru tersebut dapat dilakukan, asal disetujui oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam rapat Paripurna pengesahan pembentukan Pansus yang digelar hari.

“Kan tadi diumumkan dalam Paripurna dan disetujui, dan itu usulan dari Dinas dan harus diprioritaskan karena memang menurut Dinas bahwa kaitan persoalan masalah pelayanan itu penting. Maka itu diusulkan lebih dulu,”bebernya.

Ia melanjutkan, Perda tentang Desa yang tadinya jadi pembahasan di Pansus 4, itu akan di paripurnakan pada Pansus bulan depan.

“Kalau Perda tentang Desa yang tadinya jadi pembahasan di Pansus 4, itu akan di paripurnakan pada Pansus bulan depan. Pokoknya target Perda Kita selesai semua,” imbuhnya, Senin (06/07/2020).

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Hudaya mengungkapkan pada Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, ditambah munculkan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengakomodir pelayanan secara online.

“Itu kaitan adanya Perpres nomor 96 tahun 2018, di mana ada pasal pasal dalam Perda 9 tahun 2016 yang sudah tidak sejalan lagi dengan Perpres yang baru. Salah satunya persyaratan tentang dokumen surat pindah, dalam Perda kita masih mensyaratkan harus melalui pengantar RT/RW, tetapi di dalam Perpres tidak lagi mensyaratkan melalui RT/RW,” bebernya.

“Sehingga ini Pasal yang harus dibuat, naskah akademiknya juga sudah Kita buat. Tahun 2018 Perpres itu terbit, tahun 2019 dinamika pelayanan Adminsitrasi Kependudukan berkembang lebih cepat dan karena dampak Covid juga, layanan online yang direncanakan tahun yang akan datang Kita implementasikan tapi sekarang Kita harus mempercepat pelayanan online makanya Kita harus menyesuaikan aturan. Di Perda yang lama, itu belum ada aturan melalui sistem online. Maka sekarang pelayanan online kini jadi prioritas untuk itu Perda baru ini dibuat,

Dikesempatan berbeda tentang pertanyaan dari awak media kepada ketua DPRD Aria Dwi Nugraha mengenai beberapa kursi yang kosong di Pemkab Bekasi, Ketua DPRD akan mengusulkan kepada lembaga eksekutif untuk menyegerakan melakukan tindakan secepatnya dan juga perlu adanya penambahan.(pungkasnya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here