Sekarang semua bangsa di dunia sedang menghadapi penyebaran wabah penyakit coronavirus atau Covid-19. Lebih tiga juta manusia mati dan jutaan lainnya dalam penanganan medis. Dampaknya mereka harus bertahan menghadapi kemungkinan paling kritis, seperti kebangkrutan dan resesi ekonomi serta pengangguran massif. Masalah lain yang menjadi pikiran para pemimpin dunia adalah kelaparan akibat kekurangan pangan. Dunia semakin riskan dengan ketahanan pangan?

Kondisi mengkhawatirkan ini pun bisa dialami Indonesia sebagai negara kepulauan. Presiden Jokowi mengungkapkan atas kondisi ketahanan pangan kita. Presiden Jokowi meminta agar BUMN mencetak sawah baru. Kekhawatiran Presiden ini didukungan alasan kuat, bahwa sejumlah provinsi mengalami defisit pangan, sebagaimana dilansir sejumlah media ibukota (29/4/2020).

Selama ini rakyat Indonesia tertumpu pada makan pokok beras, meskipun ada yang mengkonsumsi sagu, talas, singkong, jagung, dll. Ada juga yang mengganti dengan makan me instan dan roti gandum. Tapi masih ada cacatan. Kalau belum makan nasi dari beras seperti belum makan, perut masih nagih.

Selama ini hampir semua kebutuan pangan Indonesia diimpor dari berbagai negara, seperti beras, kacang kedelai, kacang hijau, jagung, bawang merah, bawang putih, daging, dll, bahkan berbagai buah-buahan. Berbagai produk pangan tersebut diimpor dari China, Australia, Zew Zeland, Amerika Serikat, India, Jepang, Thailand, Vietnam, dll. Tingkat ketergantungan produk pangan dari luar negeri sangat besar, sementara tingkat swasembada semakin kecil. Kondisi ini mengindikasikan tingkat keamanan pangan, apalagi kedaulatan semakin ringkih.

Padahal Indonesia sebagai negara agraris. Kita masih setengah hati memihak petani-petani di pedesaan, belum lagi komunitas-komunitas adat yang salami ini mampu mencukupi kebutuhan pangannya. Mestinya tingkat kemandirian dan keswasembadaannya diperkuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Janganlah suka impor pangan!

Kita berkeinginan meningkatkan produktivitas beras, yakni padi dalam negeri dengan mencetak sawah ratusan hektar. Perlu dipahami mencetak sawah bukan sesuatu yang mudah, perlu proses dan waktu panjang. Sayangnya, sawah-sawah yang terbentang luas di Pulau Jawa menyusut secara massif karena ekspansi perumahan (property), pabrik, pasar, kantor dan tempat jasa modern, pembangunan tempat pembuangan sampah akhir (TPA), dll. Setiap tahun setidaknya lebih 4 juta hektar sawah produktif dikonversi menjadi pemukiman, pabrik, pasar, terminal, kantor, apartemen, mall, dan tempat jasa modern.

Contoh wilayah sekitar Ibukota/Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, Karawang, Subang dan seterusnya, bahwa tanah-tanah sawah produktif setiap hari diurug untuk perumahan dan tempat kegiatan lain. Harga tanah sawah sekitar 200-300 ribu/m2. Pihak pengembangan selalu mencari lahan yang harganya murah dan sangat murah, dibawah Rp 500 ribu/m2.

Jika laju konversi sawah-sawah produksi di Pulau Jawa tidak dihentikan, maka konskuensi kritisnya ancaman ketahanan pangan menjadi realitas memilukan di masa depan. Padahal tanah Pulau Jawa sangat cocok untuk persawahan padi (rice-wet). Beberapa pulau di Indonesia yang memiliki lahan sawah produktif harus dipertahankan, seperti Pulau Bali dan sebagian NTB, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi.

Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tegas, melarang sawah-sawah produktif dikonversi untuk kepentingan lain. Kemudian menerapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai peruntukkannya. Sebelum semua terlambat. Sekali lagi, Pemerintah Pusat harus menghentikan semua kegiatan pembangunan yang menghacurkan dan mengalih-fungsikan sawah-sawah produktif di seluruh wilayah Indonesia.

Ketahanan pangan atau kedaulatan pangan menjadi prioritas utama Pemerintah Jokowi untuk beberapa tahun ke depan. Bahkan untuk Pemerintah berikutnya. Opsi tersebut adalah segala-galanya bagi negara yang berpenduduk lebih dari 270 juta. Semua penduduk ini perlu makan cukup! Salah pilih berarti akan muncul kekurangan pangan dan kelaparan, apalagi bila terjadi wabah penyakit menular berjangka lama, seperti Covid-19 tersebut. Sementara sawah-sawah produktif yang ada harus dipertahankan, bahkan dikembangkan lebih luas.

Pembangunan Pertanian Masa Lalu
Pembangunan pertanian di Indonesia berkaitan erat dengan kemajuan dunia Barat. Bahkan pembangunan pedesaan tak terlepas dari pengaruh kuat negara-negara maju. Sistem pertanian yang ada pada umumnya telah terimbas oleh sistem pertanian modern dengan menggunakan benih unggul (hybrid seeds), pupuk kimia, pestisida, herbisida, dan intensif modal dan teknologi. Sistem pertanian ini disebut Green Revolution, dan lompatan lebih jauh dikenal Gene Revolution. (Luke Anderson and Christina Cobb, “From the Green Revolution to the Gene Revolution”, 2001).

Sistem pertanian modern itu dalam banyak kasus menimbulkan malapetaka tersendiri dan mencabut kedaluatan pangan rumah tangga petani. Perlahan-lahan sistem pertanian modern tak mampu mencapai tujuannya, malahan kelaparan menghantui penduduk dunia. Tanah semakin gersang dan sejumlah zat hara dalam tanah lenyap, maka ketak-berhasilan revolusi hijau sangat tampak. Sistem pertanian modern ini mempercepat laju pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mengancam kesehatan manusia. (Bagong Suyoto, 2008).

Berkaitan dengan masalah kecukupan pangan; semakin tahun petani tidak memiliki hak kedaulatan pangan, mereka tidak lagi menentukan tanaman yang akan ditanam, kecuali seragamisasi, yaitu padi varietas unggul (hybrid seeds). Ini bagian dari keberhasilan penjajahan Revolusi Hijau (Green Revolution) – multinational corporation (MNC). Perlucutan aset produksi dan kedualatan petani sudah sampai pada titik nadir. Apalagi petani pinggiran kota, kisaran TPA Bantargebang, TPA Sumurbatu sekarang ini kondisinya semakin terjepit. Revoluasi Hijau membawa malapetaka tersendiri, yakni semakin besarnya penduduk dunia yang kelaparan dan mati akibat busung lapar. Padahal, paradigma tersebut dimaksudkan untuk menjawab perkembangan jumlah populasi manusia yang bertambah begitu cepat berdasarkan deret ukur.

Revolusi hijau dengan memfokuskan pada tanaman komersial (cash-crop) orientasi ekspor dan monokultur menyebabkan erosi keanekaragaman hayati (biodiversity). Penyebab erosi biodiversity; (1) Akar sejarah: perkebunan besar dan monokultur; (2) Eksploitasi berlebihan dari sumberdaya alami; (3) Keracunan lingkungan yang semakin meningkat; (4) Pemasaran varietas komersial; dan (5) Kebijakan pemerintah dan monokultur.

Lebih dalam akan diperlihatkan model kebijakan pembangunan pedesaan di negara-negara berkembang serta yang diterapkan di Indonesia sejak era Orde Lama, Orde Baru, masa transisi dengan munculnya demokrasi, desentrasilisasi dan otonomi daerah. Di mana Revolusi Hijau menjadi bagian penting dari model pembangunan pedesaan di Indonesia, yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan teknokrasi. Pembangunan tersebut ditempuh akibat adanya pengaruh dan kekuatan besar kapitalisme global dan berkembang pada era 1980-an menjadi neo-kapitalisme. Asumsinya, bahwa Revolusi Hijau berimplikasi atau berdampak terhadap menguatnya hubungan patron-client.

John M. Staatz dan Carl K. Eicher, “Agricultural Development in Historical Perspective”, in JM. Staatz dan CK. Eicher, eds., Agricultural Development in the Third World (1984). Sejak tahun 1950-an pembangunan pedesaan negara sedang berkembang (developing country) terutama sektor pertanian (on-farm) “kurang mendapat perhatian para perencana pembangunan”. Pandangan John E. Staatz dan Karl E. Eicher, lebih spesifik IMD. Little (1984) mengkritik terhadap pemikiran sebelumnya, bahwa “pengetahuan kita tentang tropical agriculture dan massa pedesaan kurang memadai”.

W. Athur Lewis (1954) sebagai pendatang baru tahun 1954 mempelopori suatu gagasan tentang perlunya sektor pertanian untuk pembangunan nasional (national development). Ia membangun suatu model ekspansi dengan keseimbangan (equilibrium model of expantion) dalam konteks tatanan ekonomi. Yakni “suatu pertukaran sektor kapitalis modern dan non-kapitalis pribumi, yang didominasi oleh keberadaan petani subsisten”.

Kasus Pakistan, Bangladesh dan negara berkembang lain dicontohkan Hamzah Alavi (1982) merupakan kritik amat tajam bagi kegagalan revolusi hijau, terutama di wilayah Punjab-Rawalpindi. Dampak langsung program tersebut hanya dinikmati kaum kaya terutama daerah-daerah utara yang beririgasi teknis, tidak seperti bagian selatan yang wilayahnya lahan kering terdiri dari petani rentan. Yujiro Hayami menambahkan, petani-petani kaya juga lebih mampu mengadopsi dan memonopoli input-input modern seperti bibit unggul, pupuk kimia dan kredit. Akibatnya, petani-petani kecil kehilangan ‘kontrol dari alat-alat produksinya serta tidak mampu bersaing dengan sektor modern’. Akhirnya mereka memproletariatkan diri, dan muncullah “dependency-marginality” (Jeremiah O’ Sullivan, 1980). Suatu kondisi petani yang sangat rentan atau subsisten.

Maka Gillian Hart (1989), “Agrarian Change in the Contex of State Patronage”, in Gillian Hart, et al., Agrarian Transformation, menegaskan, bahwa struktur ekonomi nasional berkaitan erat dengan kekuatan-kekuatan ekonomi internasional, merupakan suatu yang cukup esensial untuk mengetahui strategi pembangunan pertanian dan kaitannya dengan hadirnya deferensiasi pedesaan. Tampaknya pemikiran tersebut terbukti sesudah hubungan dependensia dilihat lebih khusus (sempit), yaitu hubungan antar ‘kota’ sebagai pusat modernisasi dan ‘desa’ sebagai penyedia kapital, buruh murah dan lokus pasaran produk. Dalam level ini Raymond Williams menyebut kota sebagai “the new metropolis”.

Lebih jauh untuk mewarnai nuansa penetrasi kota terhadap desa, Andrew Pearse (1979) mengargumentasikan teori ketergantungan, yang tidak hanya mengikuti notion Frank, Fernando Henrique Cardoso atau pakar ilmu sosial Amerika Latin lain. Pearse berusaha memasukan nilai-nilai sosial-kultur lokal yang dianggap sangat strategis bagi keberlangsungan perusahaan kapitalis itu. Dus, penetrasi terhadap wilayah pedesaan melalui hubungan-hubungan komersial dan institusional baru mungkin tampak sebagai suatu arah aksi dari pusat ke pinggiran dengan membuat masyarakat gabungan.

Reaksi-reaksi pada gabungan itu bervariasi, dan menghasilkan bentuk-bentuk gabungan masyarakat yang kontras, sebagaimana dengan akselerasi diferensiasi. Deferensiasi dapat disusun sebagai katalis dari seperangkat kekuatan-kekuatan laten yang masuk ke dalam struktur lokal pedesaan. Masuknya nilai-nilai modern dan komersial dari kota ke desa, mengukip pikiran Pearse akan mengubah; economical dimension, structural dimension, and cultural dimension.

Perubahan tersebut langsung maupun tidak akan mempengaruhi rumah tangga petani. Teristimewa terjadi cara-cara dan hubungan produksi pertanian yang cenderung bersifat kontrak dan komersial. Andrew Pearse (1980) menegaskan, desakan yang semakin deras itu boleh jadi petani menengah dan kecil, penyakap akan terlempar dari garapannya, mencapai proses commoditization dan marginalization dari perlucutan final terhadap alat-alat produksi petani subsisten.

Konsep komoditisasi dan marginalisasi bersumber dari pemikiran radikal Karl Marx dan Lenin. Di mana komoditi seperti besi, linan, jagung, gandum, padi akan mempunyai nilai (tambah) bila komodi tadi dipertukarkan dengan pihak lain serta dinilai dengan standar uang dalam arena pasar. Konsep tersebut cenderung berkembang dalam masyarakat kapitalis dan erzat kapitalis yang ditunjukkan lewat akumulasi kapital dan bila perlu didukung cara-cara koersif, notabene kekuatan militer diandalkan, seperti praktek-praktek yang dilaksanakan regim developmentalist.

Model komoditisasi Norman Long (1987), akhirnya dapat diasumsikan dengan kecenderungan sebagai berikut. Pertama, bahwa peningkatan berbagai produksi komersial menjerat semakin banyak petani dengan adanya kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur kelembagaan eksternal, yang mengakibatkan kebebasan pengambilan keputusan petani semakin melemah (to less and less independent farm decision-making). Hal ini tampak ketika produksi pertanian komersial menginternasional melalui integrasi pola industri baru secara menyeluruh, didalangi oleh perusahaan multinational corporation (NMC). Stephen Hymer, menyatakan dengan diprogramkan paket teknologi untuk seluruh industri, beberapa kontrak produksi yang dibungkus rapi, bentuk-bentuk kontrak bersifat internasional (termasuk keterlibatan negara dan penguasa setempat) yang sering tidak adil dan curang.

Kedua, model komoditisasi memprediksikan, bahwa penetrasi kapital akan menggiring kearah diferensiasi sosio-ekonomi yang bertambah besar di antara rumah tangga (petani) agraris dengan pencahariannya dalam waktu cukup lama akan mengkristal ke dalam struktur-struktur kelas baru yang mendasarkan pada akses-akses yang berbeda dari alat-alat produksi (yakni tanah, air, ternak, teknologi).

Frans Husken, “Cycles of Commercialization and Accumulation in a Central Javanese Village” dalam Gillian Hart (1989) mengungkapkan, disamping itu dipengaruhi oleh diversifikasi sumber-sumber pendapatan atau konsekuensi terbuka terhadap integrasi kekayaan ke dalam jaringan ekonomi yang lebih luas. Akhirnya diferensiasi ekonomi, lazimnya cenderung mengarah pada suatu polarisasi kelas antara di satu pihak, secara relatif adanya kelas kapitalis kecil (petty capitalist) pemilik tanah (dan livestock), dan di pihak lain, semakin besarnya massa proletarian dan marginal di sektor pertanian.

Sehingga modernisasi dan komersialisasi pertanian kini tersebar luas di pedesaan Jawa. Studi Frans Husken di Gondosari, Pati Jawa Tengah bagian utara menyimpulkan, perlawanan keras terhadap kecenderungan umum adalah berkembanganya ‘proletarisasi’ secara massal akibat penetrasi kapitalis. Malahan, memburuh menjadi bentuk-bentuk eksploitasi utama.

Meskipun ‘mburuhke’ mempunyai definisi dengan pekerjaan berupah, hal ini dapat dimaksudkan sebagai hubungan produksi kapitalis (kapitalisme): dalam derajat tertentu, yang semuanya masih merupakan kepelikan dari pertautan buruh (labour-bond), secara personal secara langsung sebagaimana rumah tangga petani bergantung pada tuan tanah. Di mana juga akan menyangkut hubungan antara patron (sang tuan) dengan client (buruh).

Bisakah kebijakan pembangunan pertanian timpang yang telah berlangsung lama dievalausi secara komprehensif, kemudian memihak dan menguatkan petani dan komunitas masyarakat adat yang punya konsep dan strategi ketahanan dan kedaulatan pangan lebih original? Jadi, kita harus membangun kebijakan diversifikasi pangan secara luas, selain beras.* 30/4/2020

Oleh Bagong Suyoto
Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)
Dewan Pembina KAWALI Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here